Terbaru

  • perpajakan suami-istri
    in ,

    Kenali 4 Status Kewajiban Perpajakan Suami-Istri

    Pajak.com, Jakarta – Dari sudut pandang perpajakan di Indonesia, keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Artinya, pengenaan penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga—termasuk wanita kawin, digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya—seperti Pajak Penghasilan (PPh). Selengkapnya





  • Pembebasan PBB DKI
    in ,

    Pembebasan PBB DKI Wujud Hadirnya Rasa Keadilan

    Pajak.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta resmi membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk rumah yang memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kurang dari Rp 2 miliar. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, kebijakan baru untuk menggratiskan PBB ini sebagai wujud menghadirkan rasa keadilan serta pemerataan… Selengkapnya



  • PPS WP
    in ,

    Dengan PPS WP Masuk Sistem Pajak Secara Sukarela

    Pajak.com, Jakarta – Di hari terakhir (last call) Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengajak Wajib Pajak bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya karena tidak akan ada perpanjangan waktu. Suryo juga mengajak Wajib Pajak melalui PPS bisa masuk ke dalam sistem pajak secara sukarela, sebelum pihaknya menggunakan data perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku… Selengkapnya



  • 8 Jenis Pajak Penghasilan Badan
    in ,

    8 Jenis Pajak Penghasilan Badan yang Patut Diketahui

    Saat menjalankan suatu bisnis, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pajak yang disebut dengan pajak penghasilan badan dengan baik dari pembayaran hingga pelaporan. Selain sebagai sebuah kewajiban, pajak dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. Dengan pembayaran dan pelaporan pajak secara rutin, perusahaan terbilang memiliki kesehatan keuangan yang baik… Selengkapnya





  • Pemerataan Keadilan Sektor Pajak Melalui UU HPP
    in ,

    Pemerataan Keadilan Sektor Pajak Melalui UU HPP

    Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk bangsa Indonesia mengakibatkan berbagai sektor terdampak. Awal pandemi angka penularan dan kematian akibat Covid-19 terus meningkat hingga mengakibatkan sektor ekonomi terdampak karena pengeluaran belanja negara yang meningkat. Sektor pajak pun ikut terdampak dikarenakan pendapatan negara yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.. Selengkapnya



  • NIK-NPWP Justru Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
    in ,

    NIK-NPWP Justru Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

    Sehubungan dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 7 Oktober 2021 oleh DPR-RI, salah satu poin yang dilirik oleh masyarakat adalah pemberlakuan NIK pada KTP sebagai NPWP. Poin ini diatur dalam Bab II Pasal 2 ayat (1a) dan ayat (10) yang menjelaskan mengenai pemberlakuannya bagi wajib pajak.. Selengkapnya





  • Selamat Datang UU HPP
    in ,

    Selamat Datang UU HPP

    Lahirnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) cukup menarik perhatian banyak pihak, khususnya para pelaku bisnis dan profesional pajak di Indonesia. Bagaimana tidak? Selain dari proses pembuatan UU yang dinilai “terasa cepat” dibandingkan sebelumnya. UU ini juga memberikan angin reformasi segar di dunia perpajakan Indonesia.. Selengkapnya





  • Tertutup Celah Penghindaran Pajak, WP Bisa Gunakan PPS
    in ,

    Tertutup Celah Penghindaran Pajak, WP Bisa Gunakan PPS

    Pajak.com, Bali – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar Wajib Pajak yang memiliki harta di luar negeri dan belum mengungkapkan harta seluruhnya bisa memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS), karena celah penghindaran pajak di luar negeri semakin tertutup berkat aturan perpajakan internasional yang semakin lengkap. Selengkapnya





  • Integrasi Data NIK pada NPWP, Efektifkah?
    in ,

    Integrasi Data NIK pada NPWP, Efektifkah?

    Rencana pengintegrasian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan diaplikasikan pada 2023 nanti. Seperti yang disampaikan oleh Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak. Rencana penerapan ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat baik pro maupun kontra. Selengkapnya



  • in

    Yuk Kita Cari Tau Apa Itu PPN!

    Hallo Sobat Bijak! Perkenalkan nama aku Hilda Nurhidayah. Aku merupakan mahasiswi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Berbicara tentang pajak, semua pasti tau bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara Indonesia.  Ada berbagai macam pajak di Indonesia, salah satunya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dibebankan atas transaksi jual beli barang […] Selengkapnya



Selengkapnya
Anda telah mencapai akhir lini masa website