in ,

BPK Minta Pemerintah Terus Tingkatkan Kualitas APBN

BPK Minta Pemerintah Terus Tingkatkan Kualitas APBN
FOTO: Dok. BPK

BPK Minta Pemerintah Terus Tingkatkan Kualitas APBN

Pajak.comJakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) minta pemerintah terus melakukan perbaikan untuk tingkatkan kualitas pengalokasian dan pelaksanaan APBN. Dengan demikian, kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat diikuti dengan kualitas pencapaian hasil pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua BPK Isma Yatun saat menerima LKPP Tahun 2023 (unaudited) dari perwakilan pemerintah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Isma Yatun mengemukakan, pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, dan kecukupan pengungkapan.

“Untuk memberikan keyakinan memadai, BPK akan melaksanakan serangkaian prosedur pemeriksaan berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian risiko, yang didukung dengan pemanfaatan big data analytic. Hasil pemeriksaan LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai sejauh mana APBN digunakan untuk mendukung pencapaian rencana pembangunan dan tujuan bernegara,” kata Isma Yatun di kantor pusat BPK, Kamis (28/03).

Baca Juga  Presiden Jokowi Serukan Aksi Komprehensif dalam Memerangi TPPU

Dalam melakukan identifikasi dan penilaian risiko, BPK mempertimbangkan beberapa poin. Pertama, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya.

Kedua, hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan BPK di tahun 2023 yang terkait dengan pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan tahun 2023. Ketiga, berbagai kebijakan yang dilaksanakan selama tahun 2023, antara lain pembentukan bagian anggaran atau entitas pelaporan baru di tahun 2023, serta penerapan mekanisme rekening penampungan akhir tahun anggaran sebagai pengganti mekanisme penggunaan bank garansi.

Sementara itu, Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing menyampaikan, pada pemeriksaan LKPP Tahun 2023, BPK akan memfokuskan pemeriksaan pada belanja negara, pendapatan negara, investasi pemerintah, dan utang pemerintah. Agar pemeriksaan LKPP Tahun 2023 dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan, pihaknya berharap pemerintah memberi dukungan optimal dalam penyediaan data, dokumen, dan informasi yang dibutuhkan dalam pemeriksaan.

Baca Juga  Moeldoko: Penerapan Perdagangan Karbon Harus Berjalan Optimal Sebelum Oktober 2024

Daniel menambahkan, informasi keuangan yang disajikan perlu dilengkapi dengan informasi capaian kinerja pemerintah yang menggambarkan sejauh mana dana APBN dapat bermanfaat untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

“Untuk itu, penting bagi pemerintah segera mendesain infrastruktur atau support system yang memadai untuk mengintegrasikan pelaporan informasi keuangan dengan pelaporan informasi kinerja pemerintah,” jelasnya.

Mewakili pemerintah, Sri Mulyani menyampaikan komitmen, apresiasi, dan harapannya, agar komunikasi dan kerja sama yang efektif antara pemerintah dan BPK dapat terus dipertahankan.

“Pemerintah telah melaksanakan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi BPK dan memonitor perkembangannya agar secara komprehensif dapat menyelesaikan poin permasalahan,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga  Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Digital di ASEAN Diproyeksi 2 Triliun Dollar AS

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *