• DJP Ungkap Dasar Perluasan Objek PPN Barang dan Jasa

    DJP Ungkap Dasar Perluasan Objek PPN Barang dan Jasa

    Pajak.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penjelasan terkait perluasan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di beberapa jenis barang dan jasa, yang termaktub dalam draf revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Seperti diketahui, beberapa kelompok jenis barang dan jasa seperti barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, jasa pelayanan Selengkapnya

  • Sekolah Nirlaba atau Subsidi Tak Kena PPN

    Sekolah Nirlaba atau Subsidi Tak Kena PPN

    Pajak.com, Jakarta – Pemerintah akan menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa pendidikan alias sekolah. Hal ini tertuang dalam draf Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Namun demikian, tidak semua sekolah akan dikenakan tarif PPN. Beberapa ketentuan dalam Pasal 4A dihapus dalam draf perubahan UU KUP. Pada Pasal 4A Ayat 3, jasa pendidikan dihapus dari jasa yang tidak dikenakan PPN. Artinya, jasa pendidikan akan dikenai pajak. Selain jasa pendidikan, jasa lain yang akan dikenai PPN yakni jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan prangko, jasa keuangan, dan jasa asuransi.. Selengkapnya

  • Lima Menkeu Bicara Pentingnya “Global Corporate Minimum Tax”

    Lima Menkeu Bicara “Global Corporate Minimum Tax”

    Pajak.com, AS – Sebanyak lima menteri keuangan (menkeu) dari berbagai negara mengungkapkan betapa pentingnya menentukan pajak minimal perusahaan global atau global corporate minimum tax. Mereka adalah Menteri Keuangan Meksiko Arturo Herrera Gutiérrez, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Afrika Selatan Tito Mboweni, Wakil Kanselir dan Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz, serta Sekretaris Perbendaharaan AS Janet L. Yellen.. Selengkapnya

  • Wacana Kenaikan PPN Sembako Menuai Kritik

    Wacana Kenaikan PPN Sembako Menuai Kritik

    Pajak.com, Jakarta – Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok, seperti beras, jagung hingga daging. Rencana itu tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Padahal dalam aturan sebelumnya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak atau sembako termasuk objek yang tak dikenakan PPN. Di dalam aturan tersebut, sembako tak lagi termasuk dalam obyek yang PPN-nya dikecualikan.. Selengkapnya

  • Data Perpajakan Elon Musk dan Jeff Bezos Bocor

    Data Perpajakan Elon Musk dan Jeff Bezos Bocor

    Pajak.com, Amerika Serikat – Internal Revenue Service atau IRS (otoritas pajak Amerika Serikat/AS) akan melakukan investigasi atas kebocoran data dan informasi perpajakan 25 orang terkaya AS, seperti Jeff Bezos (Pendiri Amazon), Warren Buffett (investor Berkshire Hathaway), dan Elon Musk (Pendiri Tesla). Data dan informasi itu menyangkut pajak yang mereka setorkan ke pemerintah.. Selengkapnya

KEUANGAN