TERBARU

PAJAKCOM WRITING FESTIVAL SEASON 2

  • Pemerintah Naikkan Batas Restitusi Pajak Jadi Rp 5 M

    Pemerintah Naikkan Batas Restitusi Pajak Jadi Rp 5 M

    Pajak.com, Jakarta – Pemerintah menaikkan batas pendahuluan lebih bayar atau restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) bagi pengusaha kena pajak (PKP) menjadi Rp 5 miliar. Sebelumnya, batas pengembalian pendahuluan restitusi PPN ditetapkan sebesar Rp 1 miliar. Perubahan ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK- 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. PMK ini berlaku mulai 1 Januari 2022. Selengkapnya

  • Dirjen Pajak: Perbankan Sesuaikan NIK sebagai NPWP

    Dirjen Pajak: Perbankan Sesuaikan NIK sebagai NPWP

    Pajak.com, Jakarta – Dirjen Pajak Suryo Utomo meminta kepada sektor perbankan untuk segera melakukan penyesuaian sistem administrasi perpajakan melalui penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini perlu dipersiapkan sebelum pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau core tax administration system (core tax) resmi digunakan dan dioperasikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2023. Selengkapnya

  • Kanada Berencana Kenakan Pajak bagi Penolak Vaksin

    Kanada Berencana Kenakan Pajak bagi Penolak Vaksin

    Pajak.com, Kanada – Pemerintah Quebec, salah satu provinsi di Kanada, mengumumkan rencana pengenaan pajak bagi warganya yang menolak vaksin Covid-19. Rencana ini diusulkan di tengah lonjakan kasus varian Omicron Covid-19 yang menghantam sistem kesehatan di provinsi itu. “Vaksin adalah kunci untuk melawan virus. Inilah mengapa kami mencari kontribusi kesehatan untuk orang dewasa yang menolak divaksinasi karena alasan non-medis,”.. Selengkapnya

  • BKF: Empat Sektor Ini Tidak Dapat Insentif Pajak di 2022

    BKF: Empat Sektor Ini Tidak Dapat Insentif Pajak di 2022

    Pajak.com, Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemekeu) Febrio Nathan Kacaribu menyatakan, ada sekitar empat sektor yang tidak mendapat insentif pajak di tahun 2022, yakni manufaktur, perdagangan, pertanian, dan pertambangan. Saat ini pemerintah akan lebih fokus untuk menyalurkan insentif pajak kepada sektor yang belum pulih dari dampak pandemi COVID-19. Selengkapnya

  • Insentif Pajak Kesehatan Diperpanjang Hingga Juni 2022

    Insentif Pajak Kesehatan Diperpanjang Hingga Juni 2022

    Pajak.com, Jakarta – Pemerintah memperpanjang waktu pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang yang diperlukan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) bagi tenaga kesehatan (nakes) hingga akhir Juni 2022. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor menyebut, aturan perpanjangan insentif ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK.03/2021 Selengkapnya

KEUANGAN

OPINI AKADEMIA