TERBARU
TERPOPULER
PAJAK
-
Cara Isi Informasi Pajak di Google Adsense bagi Youtuber
Pajak.com, Jakarta – Saat ini para kreator bisa mendapatkan penghasilan dari Google AdSense. Untuk itu, mulai Juni 2021, Google diwajibkan untuk mengumpulkan informasi pajak dari para kreator yang bergabung dalam YouTube Partner Program (YPP). Bila kreator tidak mengisi informasi pajak, total penghasilan dari YouTube akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 24 persen. Berikut dijelaskan bagaimana cara isi informasi pajak pada Google Adsense. Selengkapnya
-
Ada Sengketa Pajak, Netflix Harus Bayar 59 Juta Dollar AS
Pajak.com, Milan – Layanan film berlangganan Netflix telah setuju untuk menyelesaikan perkara sengketa pajak. Jaksa di Milan, Italia mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa mereka akan membayar lebih dari 59 juta dollar AS atau sekitar Rp 865,67 miliar untuk periode Oktober 2015 hingga 2019. Jaksa itu juga mengatakan kalau pembayaran tersebut mencakup pajak, denda, dan bunga… Selengkapnya
-
Penerimaan Pajak Restoran di Bekasi Mulai Naik
Pajak.com, Bekasi – Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi mencatat pendapatan daerah dari sektor pajak restoran mulai naik hingga Mei 2022. Hal ini seiring relaksasi kebijakan pemerintah terkait kasus aktif COVID-19 yang semakin melandai. Hingga pertengahan Mei 2022, realisasi penerimaan pajak restoran di Bekasi mulai naik mencapai Rp 65 miliar atau 34 persen dari target sebesar Rp 164 miliar… Selengkapnya
-
Tiga Fokus Utama Kebijakan Penerimaan Pajak 2023
Pajak.com, Jakarta – Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2023 yang disusun Kementerian Keuangan (Keuangan) menetapkan tiga fokus utama kebijakan penerimaan pajak di tahun 2023. Pertama, memperluas basis dan meningkatkan rasio perpajakan melalui ekstensifikasi dan penggalian potensi, optimalisasi penerimaan pajak untuk ekonomi digital, serta tindak lanjut pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)… Selengkapnya
-
Target Pendapatan Negara 2023 Naik, Optimalkan UU HPP
Pajak.com, Jakarta – Melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2023, pemerintah menargetkan pendapatan negara dapat naik pada kisaran 11,19 persen hingga 11,70 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pendapatan negara itu, antara lain berasal dari penerimaan pajak, bea dan cukai, serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selengkapnya
-
DJP dan Ditjen Dukcapil Integrasi Data NIK Sebagai NPWP
Pajak.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani perjanjian kerja sama tentang pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dalam Layanan DJP. Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan langsung oleh Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo dan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP, Jakarta, pada Kamis (19/05)… Selengkapnya
EKONOMI
-
-
Mengenal “Multi Lane Free Flow” Pengganti e-Toll
-
Edtech Cakap Wakili Indonesia di World Economic Forum
-
Pemerintah Naikkan Tarif Listrik Segmen di atas 3.000 VA
-
BI: ULN Indonesia Turun Menjadi 411,5 Miliar Dollar AS
-
Singapura dan Indonesia Kerja Sama Pengembangan KEK
-
Neraca Perdagangan dan Ekspor Catat Rekor Tertinggi
