Terbaru



  • Lima Menkeu Bicara Pentingnya “Global Corporate Minimum Tax”
    in ,

    Lima Menkeu Bicara “Global Corporate Minimum Tax”

    Pajak.com, AS – Sebanyak lima menteri keuangan (menkeu) dari berbagai negara mengungkapkan betapa pentingnya menentukan pajak minimal perusahaan global atau global corporate minimum tax. Mereka adalah Menteri Keuangan Meksiko Arturo Herrera Gutiérrez, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Afrika Selatan Tito Mboweni, Wakil Kanselir dan Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz, serta Sekretaris Perbendaharaan AS Janet L. Yellen.. Selengkapnya



  • Wacana Kenaikan PPN Sembako Menuai Kritik
    in ,

    Wacana Kenaikan PPN Sembako Menuai Kritik

    Pajak.com, Jakarta – Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok, seperti beras, jagung hingga daging. Rencana itu tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Padahal dalam aturan sebelumnya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak atau sembako termasuk objek yang tak dikenakan PPN. Di dalam aturan tersebut, sembako tak lagi termasuk dalam obyek yang PPN-nya dikecualikan.. Selengkapnya



  • Data Perpajakan Elon Musk dan Jeff Bezos Bocor
    in ,

    Data Perpajakan Elon Musk dan Jeff Bezos Bocor

    Pajak.com, Amerika Serikat – Internal Revenue Service atau IRS (otoritas pajak Amerika Serikat/AS) akan melakukan investigasi atas kebocoran data dan informasi perpajakan 25 orang terkaya AS, seperti Jeff Bezos (Pendiri Amazon), Warren Buffett (investor Berkshire Hathaway), dan Elon Musk (Pendiri Tesla). Data dan informasi itu menyangkut pajak yang mereka setorkan ke pemerintah.. Selengkapnya



  • AEI Khawatirkan Pengenaan PPh Satu Persen untuk Perusahaan Merugi
    in ,

    AEI Khawatirkan Pengenaan PPh Satu Persen

    Pajak.com, Jakarta – Kementerian keuangan mengusulkan pengenaan pajak penghasilan (PPh) satu persen bagi perusahaan yang merugi. Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Samsul Hidayat menilai, rencana itu menimbulkan kegelisahan bagi pelaku usaha karena dikhawatirkan semakin mengancam keberlangsungan perusahaan yang sudah terpukul akibat pandemi. “Selama ini perusahaan yang merugi tentunya tidak dikenakan pajak penghasilan. Kita belum […] Selengkapnya



  • Bangladesh Beri Diskon Pajak untuk Bantu Transgender
    in ,

    Bangladesh Beri Diskon Pajak untuk Bantu Transgender

    Pajak.com, Dhaka – Pemerintah Bangladesh berencana memberikan keringanan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan transgender. Kementerian  Keuangan Bangladesh ingin meningkatkan harapan kerja komunitas yang terpinggirkan di negara itu. Rencana ini menjadi yang terbaru dalam serangkaian tindakan untuk meningkatkan dukungan bagi kelompok minoritas di negara mayoritas Muslim konservatif itu.. Selengkapnya



  • G7 Tarif Pajak Minimum 15 Persen untuk Perusahaan Multinasional
    in ,

    Tarif Pajak 15 Persen untuk Perusahaan Multinasional

    Pajak.com, London – Kelompok negara tujuh (grup tujuh/G7) mencapai kesepakatan untuk menetapkan pemajakan global minimum 15 persen pada perusahaan multinasional seperti Google, Apple, Facebook, dan Amazon, pada Sabtu (5/6). Dengan kesepakatan yang diteken para menteri keuangan G7 (Inggris, Amerika Serikat/AS, Jerman, Kanada, Jepang, Prancis, dan Italia) itu, setiap negara nantinya bisa memungut pajak perusahaan multinasional dengan tarif yang sama.. Selengkapnya











  • Pemerintah Usulkan Dua Skema “Tax Amnesty” Jilid II
    in ,

    Pemerintah Usulkan Dua Skema “Tax Amnesty” Jilid II

    Pajak.com, Jakarta – Pemerintah telah menyampaikan draf pokok substansi reformasi administrasi dan kebijakan perpajakan tahun 2022, salah satunya soal rencana program pengampunan pajak atau tax amnesty (TA) jilid II. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun 2022, yang disiarkan secara virtual, pada Senin (31/5).. Selengkapnya







  • Kemenkeu Berencana Setop Pidana Pengemplang Pajak
    in ,

    Kemenkeu Berencana Setop Pidana Pengemplang Pajak

    Pajak.com, Jakarta – Kementerian Keuangan berencana untuk menghentikan pemberian pidana bagi pengemplang pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin lebih fokus untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran daripada hukum pidana. Untuk itu, ia pun meminta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk bisa menyempurnakan aturan perpajakan yang akan tertuang dalam revisi Undang-undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)… Selengkapnya



Selengkapnya
Anda telah mencapai akhir lini masa website