Terbaru

  • Bos “Fintech” Wise Diperiksa
    in ,

    Bos “Fintech” Wise Diperiksa Otoritas Pajak Inggris

    Pajak.com, Inggris – CEO dan Co-Founder Wise—perusahaan penyedia teknologi pembayaran dan pengiriman uang antarnegara—Kristo Käärmann sedang diselidiki oleh regulator Inggris. Hal ini menyusul hasil temuan otoritas pajak bahwa Käärmann tidak membayar tagihan pajak senilai lebih dari 720 ribu poundsterling atau lebih dari Rp 13,115 miliar… Selengkapnya





  • Aturan Perpajakan atas Transaksi Lintas Batas
    in ,

    Aturan Perpajakan atas Transaksi Lintas Batas

    Pajak.com, Jakarta –  Era digitalisasi industri telah menciptakan model transaksi baru dalam sistem perdagangan saat ini. Salah satu tantangan besar perpajakan di era digital ini adalah kompleksitas aturan perpajakan atas transaksi secara digital lintas batas yang belum menemukan kesepakatan perpajakan antarnegara.. Selengkapnya



  • Pemerintah: Aturan Visa Bebas
    in ,

    Pemerintah: Aturan Visa Bebas Pajak bagi “Digital Nomad”

    Pajak.com, Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan skema dan aturan tentang visa khusus bagi pelancong bisnis dan pekerja jarak jauh—yang biasa disebut digital nomad atau pengembara digital, yang bakal diterbitkan tahun ini. Jika sudah diterbitkan, visa ini memungkinkan pemegangnya untuk tinggal selama lima tahun—dan bisa diperbarui—tanpa membayar pajak, asalkan mereka tidak memperoleh penghasilan di dalam yurisdiksi Indonesia… Selengkapnya



  • Cara Penghapusan NPWP
    in ,

    Cara Penghapusan NPWP Keluarga yang Meninggal

    Pajak.com, Jakarta – Bila ada keluarga yang telah meninggal, penting bagi ahli waris mengajukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) almarhum/almarhumah. Sebab, bila tidak, Wajib Pajak yang telah meninggal tetap harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dan bisa menerima sanksi atau Surat Tagihan Pajak (STP). Bagaimana cara mengajukan penghapusan NPWP itu? Pajak.com akan mengulasnya berdasarkan aturan yang berlaku. Selengkapnya



  • in ,

    Mengenal Lebih Dekat Tentang Utang Pajak

    Pajak.com, Jakarta – Bagi masyarakat yang kerap berurusan dengan pajak, pasti sudah tak awam lagi dengan istilah utang pajak. Biasanya utang tersebut meliputi denda, bunga, atau bahkan utang atas kewajiban pajak penghasilan badan. Secara pengertian, utang pajak adalah kewajiban membayar yang harus dilakukan oleh individu. Individu ini disebut Wajib Pajak (WP) dan biasanya adalah suatu badan maupun orang pribadi yang sudah tertulis di dalam undang-undang perpajakan di Indonesia. Selengkapnya



  • 8 Jenis Pajak Penghasilan Badan
    in ,

    8 Jenis Pajak Penghasilan Badan yang Patut Diketahui

    Saat menjalankan suatu bisnis, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pajak yang disebut dengan pajak penghasilan badan dengan baik dari pembayaran hingga pelaporan. Selain sebagai sebuah kewajiban, pajak dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. Dengan pembayaran dan pelaporan pajak secara rutin, perusahaan terbilang memiliki kesehatan keuangan yang baik… Selengkapnya



  • Erick Thohir: BUMN Setor
    in ,

    Erick Thohir: BUMN Setor Pajak dan Dividen Rp 371 T

    Pajak.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan, total pendapatan BUMN sepanjang tahun 2021 tercatat sebesar Rp 1.983 triliun. Kinerja keuangan ini berdampak positif terhadap kontribusi BUMN kepada negara berupa pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga dividen secara konsolidasi mencapai Rp 371 triliun… Selengkapnya



  • PT Timah Setor Pajak
    in ,

    PT Timah Setor Pajak dan PNBP Rp 267,8 M

    Pajak.com, Jakarta – PT Timah Tbk menyetorkan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 267,8 miliar pada kuartal I-2022. Kontribusi pajak dan PNBP PT Timah mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 14 persen menjadi Rp 776,5 miliar, bila dibandingkan dengan tahun 2020 Rp 677,9 miliar. Peningkatan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kenaikan harga komoditas, produksi, dan penjualan… Selengkapnya





  • Tingkatkan Forensik Digital
    in ,

    Tingkatkan Forensik Digital, Optimalkan Penerimaan Pajak

    Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan meningkatkan aktivitas forensik digital perpajakan sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di tahun 2023. Hal itu Sri Mulyani sampaikan saat menanggapi pandangan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), di Sidang Paripurna DPR. Adapun target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1.884,6 triliun sampai Rp 1.967,4 triliun… Selengkapnya





  • Sri Mulyani Beberkan Sejumlah Strategi
    in ,

    Sri Mulyani Beberkan Sejumlah Strategi dalam APBN 2023

    Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan berbagai strategi yang dilakukan dalam APBN 2023. Pasalnya, pemerintah menyadari bahwa penerimaan perpajakan mempunyai kontribusi yang signifikan dalam pendapatan negara. Hal itu dijelaskannya saat menyampaikan Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023, dalam Sidang Paripurna DPR RI, di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (31/05)… Selengkapnya



  • DPR: Target Penerimaan Pajak
    in ,

    DPR: Target Penerimaan Pajak 2023 Masih Rendah

    Pajak.com, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah menilai, target penerimaan pajak di tahun 2023 masih rendah, yakni berkisar 9,3 persen hingga 9,59 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp 1.884,6 triliun sampai Rp 1.967,4 triliun. Padahal, ekosistem perpajakan telah didukung oleh Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)… Selengkapnya



  • Syarat dan Cara Hapus NPWP
    in ,

    Syarat dan Cara Hapus NPWP bagi Wanita Berstatus Kawin

    Pajak.com, Jakarta – Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, setiap orang yang telah memenuhi syarat subjektif sebagai Wajib Pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Di sisi lain, bila sudah tidak lagi memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka Wajib Pajak dapat menonaktifkan bahkan menghapus NPWP, salah satunya bagi wanita berstatus kawin. Jadi, seorang istri dapat menghapus NPWP karena memilih untuk satu NPWP dengan suami… Selengkapnya



Selengkapnya
Anda telah mencapai akhir lini masa website