Terbaru



  • Wacana Kenaikan PPN Sembako Menuai Kritik
    in ,

    Wacana Kenaikan PPN Sembako Menuai Kritik

    Pajak.com, Jakarta – Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok, seperti beras, jagung hingga daging. Rencana itu tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Padahal dalam aturan sebelumnya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak atau sembako termasuk objek yang tak dikenakan PPN. Di dalam aturan tersebut, sembako tak lagi termasuk dalam obyek yang PPN-nya dikecualikan.. Selengkapnya



  • AEI Khawatirkan Pengenaan PPh Satu Persen untuk Perusahaan Merugi
    in ,

    AEI Khawatirkan Pengenaan PPh Satu Persen

    Pajak.com, Jakarta – Kementerian keuangan mengusulkan pengenaan pajak penghasilan (PPh) satu persen bagi perusahaan yang merugi. Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Samsul Hidayat menilai, rencana itu menimbulkan kegelisahan bagi pelaku usaha karena dikhawatirkan semakin mengancam keberlangsungan perusahaan yang sudah terpukul akibat pandemi. “Selama ini perusahaan yang merugi tentunya tidak dikenakan pajak penghasilan. Kita belum […] Selengkapnya











  • Pemerintah Usulkan Dua Skema “Tax Amnesty” Jilid II
    in ,

    Pemerintah Usulkan Dua Skema “Tax Amnesty” Jilid II

    Pajak.com, Jakarta – Pemerintah telah menyampaikan draf pokok substansi reformasi administrasi dan kebijakan perpajakan tahun 2022, salah satunya soal rencana program pengampunan pajak atau tax amnesty (TA) jilid II. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun 2022, yang disiarkan secara virtual, pada Senin (31/5).. Selengkapnya





  • Kemenkeu Berencana Setop Pidana Pengemplang Pajak
    in ,

    Kemenkeu Berencana Setop Pidana Pengemplang Pajak

    Pajak.com, Jakarta – Kementerian Keuangan berencana untuk menghentikan pemberian pidana bagi pengemplang pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin lebih fokus untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran daripada hukum pidana. Untuk itu, ia pun meminta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk bisa menyempurnakan aturan perpajakan yang akan tertuang dalam revisi Undang-undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)… Selengkapnya





  • Akibat pandemi, Penerimaan Pajak Masih Terkontraksi
    in ,

    Akibat pandemi, Penerimaan Pajak Masih Terkontraksi

    Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, penerimaan pajak negara masih mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak pada April 2021 adalah sebesar Rp 374,9 triliun atau mencapai 30,5 persen dari target APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun. Capaian itu masih mengalami kontraksi sebesar  minus 0,5 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.. Selengkapnya





  • Penerimaan Pajak Hingga April 2021 Capai Rp 374,9 Triliun
    in ,

    Penerimaan Pajak Hingga April 2021 Capai Rp 374,9 Triliun

    Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penerimaan pajak negara hingga April 2021 sebesar Rp 374,9 triliun atau mencapai 30,5 persen dari target anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun. Pencapaian ini masih mengalami kontraksi sebesar 0,5 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.. Selengkapnya



  • Menkeu Akan Naikkan Pajak “High Wealth Individual”
    in ,

    Menkeu Akan Naikkan Pajak “High Wealth Individual”

    Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengusulkan perubahan bracket dan lapisan tarif pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP). Ia mengatakan, untuk orang kaya atau high wealth individual  dengan penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun, pajaknya akan berubah dari 30 persen menjadi 35 persen. Hal itu menjadi salah satu bagian dari reformasi perpajakan yang dipaparkannya saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin Siang (24/5)., Selengkapnya



Selengkapnya
Anda telah mencapai akhir lini masa website