Wamenkeu Tegaskan Indonesia Dukung Reformasi Kebijakan Ekonomi Hijau di CFMCA Laos
Pajak.com, Laos – Sebagai upaya untuk memperkuat aksi iklim, Indonesia memainkan peran penting melalui kepemimpinan pada Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim atau Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA), di rangkaian pertemuan 11th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meetings (11th AFMGM), di Laos. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) tegaskan, Indonesia dukung reformasi kebijakan ekonomi hijau untuk masa depan.
Ia menjelaskan CFMCA bertujuan untuk memperkuat kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan praktik terbaik dalam mengintegrasikan aksi iklim ke dalam kebijakan makroekonomi dan fiskal.
“Kami percaya bahwa CFMCA dapat berfungsi sebagai forum yang sangat baik untuk membangun kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan praktik terbaik tentang bagaimana memasukkan aksi iklim ke dalam kebijakan makroekonomi dan fiskal dalam peran koalisi serta untuk berkolaborasi dalam strategi untuk mengintegrasikan perubahan iklim dalam kebijakan ekonomi dan keuangan”, jelas Suahasil dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, (4/4).
Menurutnya, CFMCA di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati telah berhasil menghubungkan 92 negara anggota dengan 26 mitra institusional, termasuk Asian Development Bank (ADB), International Monetary Fund (IMF), World Bank, United Nations Development Programme (UNDP) untuk membantu membangun kebijakan yang mendukung aksi iklim.
“Indonesia sebagai salah satu pemimpin dalam CFMCA, telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap aksi iklim melalui sejumlah reformasi struktural yang dilakukan. Dari reformasi kelembagaan setelah krisis keuangan Asia 1998 hingga langkah-langkah yang diambil pasca-krisis keuangan global 2009, Indonesia telah bergerak maju dalam memperkuat sektor keuangan dan menerapkan aturan yang disiplin dan konsisten dalam kebijakan fiskalnya. Tantangan-tantangan yang dihadapi telah dilihat sebagai kesempatan untuk mempercepat reformasi,” ungkap Suahasil.
Ia menegaskan bahwa Indonesia bertekad untuk mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang berkelanjutan dan teknologi hijau, serta memperkuat kebijakan yang mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon. Strategi utama Indonesia, yakni untuk memfasilitasi transisi hijau yang mencakup memperkuat implementasi kontribusi sektor ekonomi yang ditentukan secara nasional dalam Nationally Determined Contribution (NDC), mendorong investasi di energi baru terbarukan, dan meminta dukungan internasional untuk menutup celah pendanaan iklim.
“Indonesia siap untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Secara bersamaan, kami juga memperkuat kebijakan yang ada, seperti penandaan anggaran iklim, mekanisme pembiayaan hijau, pasar karbon, dana lingkungan Indonesia, dan skema kemitraan yang beragam yang bertujuan untuk menarik investasi hijau seperti pengembangan pembiayaan transisi energi melalui skema energy transition mechanism (ETM). Sebagai bagian dari mekanisme transisi yang komprehensif, Indonesia akan mulai memperkenalkan pajak karbon untuk pembangkit listrik tenaga batu bara,” pungkas Suahasil..
Comments