Terbaru

  • UU HPP: Dilematik Pemulihan Ekonomi dan Issue Tax Compliance
    in ,

    UU HPP: Dilematik Pemulihan Ekonomi dan Issue Tax Compliance

    Keberadaan virus yang telah menyebar sekitar awal tahun 2020 di Indonesia menjadikan virus ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Tingkat penyebaran virus yang diberi nama Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) tidak menunjukkan ujung hingga akhirnya virus ini resmi dinyatakan sebagai pandemi pada Maret 2020 oleh WHO (World Health Organization).. Selengkapnya



  • UU HPP Bentuk Nyata Keadilan Distributif Bagi Masyarakat
    in ,

    UU HPP Bentuk Nyata Keadilan Distributif Bagi Masyarakat

    Konstitusi Negara Republik Indonesia melalui Pembukaan UU Dasar Negara Republik Indonesia yaitu pada frasa “serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mewujudkan keadilan terhadap seluruh lapisan masyarakat. Dalam sebuah istilah hukum, apa yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut merupakan das sollen atau sesuatu yang diharapkan untuk terjadi.. Selengkapnya





  • Pemerataan Keadilan Sektor Pajak Melalui UU HPP
    in ,

    Pemerataan Keadilan Sektor Pajak Melalui UU HPP

    Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk bangsa Indonesia mengakibatkan berbagai sektor terdampak. Awal pandemi angka penularan dan kematian akibat Covid-19 terus meningkat hingga mengakibatkan sektor ekonomi terdampak karena pengeluaran belanja negara yang meningkat. Sektor pajak pun ikut terdampak dikarenakan pendapatan negara yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.. Selengkapnya



  • UU HPP: Manifestasi Seni Mencabut Bulu Angsa yang Ugal-Ugalan
    in ,

    UU HPP: Manifestasi Seni Mencabut Bulu Angsa yang Ugal-Ugalan

    Pembangunan negara membutuhkan dana yang tidak sedikit mendorong pemerintah untuk berinovasi dalam sektor pajak. Inovasi tersebut sekaligus sebagai respons terhadap pemasukan negara yang belum memenuhi harapan pemerintah. Belum optimalnya pemasukan di sektor pajak setidaknya disebabkan oleh; lemahnya kepatuhan pajak, jeleknya regulasi perpajakan, basis data yang belum akurat, dan faktor eksternal yang mempengaruhi seperti disrupsi COVID-19.. Selengkapnya



  • UU HPP Bagi Masyarakat, Menguntungkan atau Merugikan?
    in ,

    UU HPP Bagi Masyarakat, Menguntungkan atau Merugikan?

    Pandemi global Covid-19 melumpuhkan banyak sektor khusunya sektor perekonomian. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam membangkitkan kembali perekonomian Indonesia. Bisa kita lihat belakangan ini pemerintah sedang gencarnya membuat berbagai kebijakam dalam sektor perpajakan. Hal tersebut sangat jelas adanya, mengingat pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara.. Selengkapnya



  • Indonesia Emas 2045: Upaya Reformasi Pajak Melalui UU HPP
    in ,

    Indonesia Emas 2045: Upaya Reformasi Pajak Melalui UU HPP

    Pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Telah banyak dampak serta kerugian yang dialami semua lapisan masyarakat, baik itu dari segi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Hal ini tentu saja menjadikan duka bagi seluruh warga masyarakat, dimana dari mereka semua banyak yang kehilangan anggota keluarganya, para pengusaha yang harus “gulung tikar” usahanya.. Selengkapnya



  • NIK menjadi NPWP? Masyarakat Wajib Membayar Pajak?
    in ,

    NIK menjadi NPWP? Masyarakat Wajib Membayar Pajak?

    Direktorat Pajak Kementerian Keuangan dan DPR sepakat mengesahkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), sebelumnya bernama RUU KUP, menjadi undang-undang dalam sidang Paripurna. Beleid yang bersifat omnibus ini turut mengatur penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi orang pribadi yang akan berlaku pada 2023.. Selengkapnya



  • Pengen Main Trading Saham, Ada Pajaknya kah?
    in ,

    Pengen Main Trading Saham, Ada Pajaknya kah?

    Siapa sih yang tidak kenal dengan trading saham? Saat ini banyak di gandrungi oleh kawula muda karena mudah dijalankan dan minim resiko, yang pasti menghasilkan cuan yang tidak main-main jika pandai melihat situasi pasar,Luar biasa bukan?. Tetapi, ketika banyak orang yang mulai menjadi trader saham, apakah mereka tahu jika trading saham itu berpajak?.. Selengkapnya



  • Mengenali Aset Digital NFT dan Aspek Perpajakan Transaksinya
    in ,

    Mengenali Aset Digital NFT dan Aspek Perpajakan Transaksinya

    Generasi masa kini yang melek teknologi tentu tidak asing dengan aset dan transaksi digital. Dompet digital, e-commerce, hingga cryptocurrency dan NFT menjadi produk–produk dunia keuangan yang hadir di era digital ini. Baru–baru ini, dunia digegerkan dengan terjualnya berbagai produk NFT yang terkesan sepele, seperti sebuah gambar Shiba Inu yang terjual $4 juta.. Selengkapnya





  • UU HPP Untuk Indonesia Maju, Bagaimana Dampaknya Bagi Masyarakat?
    in ,

    UU HPP Untuk Indonesia Maju, Bagaimana Dampaknya Bagi Masyarakat?

    Menjadi negara maju merupakan cita-cita semua negara termasuk Indonesia. Visi Indonesia Emas 2045 merupakan visi pemerintah untuk membangun negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut tentu membutuhkan kerja keras dan kolaborasi yang baik dari berbagai pihak, dan juga harus didukung dengan penerimaan negara yang memadai.. Selengkapnya



  • Dilematis Pemulihan Ekonomi Melalui UU HPP dan Suara Rakyat
    in ,

    Dilematis Pemulihan Ekonomi Melalui UU HPP dan Suara Rakyat

    Kalau ditanya tentang kewajiban rakyat yang paling terlihat, ya tentu jawabannya pajak. Pajak adalah sebuah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang sifatnya memaksa. Sekali lagi, memaksa. Hal tersebut secara telak menunjukan bahwa ada konsekuensi jika terdapat kelalaian dalam membayar pajak.. Selengkapnya



  • Dampak Implementasi UU HPP Bagi UMKM
    in ,

    Dampak Implementasi UU HPP Bagi UMKM

    Joko Widodo selaku Presiden RI beberapa bulan terakhir telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan diubah menjadi Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tanggal pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yaitu pada tanggal 29 Oktober 2021.. Selengkapnya



  • Dampak UU HPP bagi Masyarakat. Akanakah Positif Atau Negatif?
    in ,

    Dampak UU HPP bagi Masyarakat. Akanakah Positif Atau Negatif?

    Harmonisasi Peraturan Perundang-ndangan menjadi sangat penting dalam sistem hukum nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hukum pajak dan hukum kepailitan memiliki kesamaan dalam mengatur utang yang berdampak kepada kedudukan kreditor dan penyitaan sebagai eksekutorial dari harta jaminan kebendaan.. Selengkapnya



Selengkapnya
Anda telah mencapai akhir lini masa website