in ,

Indonesia Emas 2045: Upaya Reformasi Pajak Melalui UU HPP

Indonesia Emas 2045: Upaya Reformasi Pajak Melalui UU HPP
FOTO: IST

Pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Telah banyak dampak serta kerugian yang dialami semua lapisan masyarakat, baik itu dari segi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Hal ini tentu saja menjadikan duka bagi seluruh warga masyarakat, dimana dari mereka semua banyak yang kehilangan anggota keluarganya, para pengusaha yang harus “gulung tikar” usahanya, institusi pendidikan yang harus menghentikan kegiatan belajar mengajar secara offline, para pekerja yang terpaksa kehilangan pekerjaan mereka, dan masih banyak lagi dampak pandemi covid-19 pada masyarakat.

Salah satu yang paling terkena dampaknya ialah di sektor perekonomian nasional, dimana hampir seluruh pengusaha besar maupun UMKM merasakan kesulitan selama masa pandemi, begitu pula dengan terpuruknya kondisi perekonomian masyarakat. Hal ini berpengaruh juga terhadap penerimaan pajak negara, sebagai mana diketahui bahwa pajak merupakan sumber utama pendapatan negara.

Pengesahan RUU HPP Menjadi Undang-Undang oleh DPR

Baru-baru ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-undang, tepatnya pada tanggal 07 Oktober 2021. Ini merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem perpajakan yang baru bagi Indonesia, berbagai perubahan diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), diantaranya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penggunaan Nomer Induk Keluarga (NIK) untuk menggantikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan menaikan juga tarif Pajak Penghasilan (PPh).

Melihat Proyeksi Penerimaan Pajak Nasional Pada Tahun 2022

Menurut riset dari DDTC Fiscal Research tentang proyeksi penerimaan pajak nasional di tahun 2022, dan juga dampak penetapan UU HPP terhadap penerimaan pajak:

http://DDTC.%20News.co.id

Apabila dilihat dari proyeksi penerimaan pajak tahun 2022, maka tren positif penerimaan pajak akan terus berlangsung, tentunya hal ini harus dijaga agar momentum penetapan UU HPP bukan hanya angin lalu saja, tetapi perlu menjadi instrumen penting untuk tercapainya target penerimaan pajak pada tahun yang akan datang.

Baca Juga  Alokasi Penerimaan Pajak Untuk Program Vaksinasi Gratis

Tujuan dari Penetapan UU HPP

Perubahan terkait peratutan perpajakan di Indonesia melalui UU HPP dilandasi dengan keinginan pemerintah untuk membuat ekosistem perpajakan menjadi lebih baik dan terstruktur. Hal ini dinilai positif, karena memiliki 5 tujuan utama dari penetapan UU HPP, antara lain :

  1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian;
  2. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera;
  3. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum;
  4. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan
  5. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Bagaimana Keterkaitan UU HPP dengan Agenda Indonesia Emas 2045?

Apabila melihat lebih dalam mengenai Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tentang penjelasan berbagai perubahan yang ada pada UU HPP, maka akan terdapat relevansi dengan cita-cita bangsa, yaitu mewujudkan Indonesia Emas 2045. Seperti yang disampaikan ibu Sri Mulyani, pada tahun 2045 demografi Indonesia diharapkan akan mencapai 309 juta penduduk dengan mayoritas usia produktif sebanyak 52%, dan sebagian besar 75%-nya akan hidup di perkotaan, serta 80% penduduk berpenghasilan menengah. Hal ini menjadi suatu kesempatan bagi Indonesia untuk memanfaatkan momentum bonus demografi yang terjadi.

Tetapi perlu diingat, bahwa untuk mencapai negara maju tidak mudah seperti membalikan telapak tangan, butuh usaha yang keras dari berbagai pihak untuk saling bekerjasama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jika Indonesia ingin menjadi negara maju, maka banyak persiapan yang harus dilakukan, seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur yang memadai termasuk didalamnya fasilitas bagi kebutuhan masyarakat, penguatan terhadap perkembangan teknologi, pengelolaan ekonomi yang baik sehingga dapat memaksimalkan potensi sumber daya alam.

Baca Juga  Harga Pertamax di Daerah Dipengaruhi PBBKB

UU HPP menjadi faktor penting bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045, karena dengan mengoptimalkan penerimaan pajak nasional, maka keuangan negara menjadi lebih stabil dengan banyaknya warga masyarakat yang membayar pajak, sehingga target APBN penerimaan pajak akan tercapai. Dengan uang hasil penerimaan pajak, pemerintah dapat mengalokasikan dana tersebut ke sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, ekonomi, pemberdayaan UMKM, Kesehatan, dan lain sebagainya. Selain itu, pemerintah juga bisa membiayai pembangunan infrastruktur negara guna dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Sehingga Indonesia dapat melakukan pembangunan nasional secara mandiri, serta menjadikan masyarakatnya hidup dalam kesejahteraan, adil, dan Makmur.

Apa Saja Dampak Penetapan UU HPP Bagi Masyarakat?

Penerapan UU HPP tentu saja akan berdampak kepada setiap lapisan masyarakat, UU HPP terbaru ini mengendepankan keadilan dan mengoptimalkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan nasional, serta mewujudkan masyarakat Indonesa yang sejahtera, adil, dan makmur.

Dalam UU HPP terdapat kebijakan mengenai PPh (Pajak Penghasilan), dimana adanya kenaikan PPh Badan menjadi sebesar 22%. Tarif PPh di Indonesia sebenernya masih kecil bila dibandingkan dengan besaran tarif PPh negara-negara G-20 (24,17%), rata-rata tarif PPh negara Asean (22,17%). Hal ini didasari karena pemerintah Indonesia mempertimbangkan kondisi di masa pandemi covid-19. Selain PPh Badan yang mengalami kenaikan, PPh pribadi pun juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2022 nanti, PPh pribadi ditetapkan batas terendah menjadi 5% dari yang sebelumnya 50 juta, saat ini mengalami kenaikan menjadi 60 juta. Penetapan batas terendah PPh orang pribadi ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, karena mereka membayar pajak lebih rendah ketimbang sebelumnya.

Selanjutnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  juga mengalami perubahan pada tahun pajak 2022,  seperti yang terdapat di pasal 4A UU PPN yang terdapat barang dan jasa yang tidak dikenai PPN, sehingga barang kebutuhan pokok, jasa Pendidikan dan jasa Kesehatan dari barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Terdapat  pula kenaikan tarif PPN dari 10% (sepuluh persen) menjadi 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan menjadi 12%(dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Baca Juga  Kompetensi dan Peran Penting Konsultan Pajak
https://pajak.go.id/id/uu-hpp

Didalam Pasal 2 UU HPP, diatur mengenai pemberlakuan NIK untuk menggantikan NPWP. Hal ini bertujuan sebagai reformasi dari administrasi perpajakan, agar kedepannya lebih dapat terkoordinir dengan baik. Dan semakin memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Kesimpulan

Diharapkan implementasi sistem dan administrasi perpajakan baru yang tertuang dalam UU HPP dapat berjalan sesuai yang telah direncanakan, hal ini bertujuan untuk berbagai sektor penting di pemerintahan, seperti pembangunan infrastruktur negara, pembiayaan di sektor strategis, dan perbaikan sarana pendidikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Oleh karena itu, UU HPP merupakan instrumen penting bagi kebijakan fiskal di Indonesia, guna melanjutkan perjuangan  Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara maju, sekaligus mewujudkan masyarakatnya sejahtera, adil, dan makmur. UU HPP juga menjadi langkah yang baik untuk reformasi sistem perpajakan Indonesia yang bersifat keadilan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi covid-19.

Referensi:

Website Resmi Pajak.go.id. (2021). Diakses pada: https://pajak.go.id/id/uu-hpp. Pada 07 Januari 2022.

Website Resmi Kementrian Keuangan. (2021). Diakses pada: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/sosialisasi-uu-hpp-reformasi-pajak-untuk-capai-indonesia-emas-2045/.  Sosialisasi UU HPP, Reformasi Pajak Untuk Capai Indonesia Emas 2045. Pada 08 Januari 2022.

Website Resmi News.ddtc.co.id. (2021). Diakses pada: https://news.ddtc.co.id/proyeksi-penerimaan-pajak-2022-dari-ddtc-fra-35313. Proyeksi Penerimaan Pajak 2022 dari DDTC FRA. Pada 09 Januari 2022.

Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 20201 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

59 Points
Upvote Downvote

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

GIPHY App Key not set. Please check settings

Loading…

0