Pajak.com, Filipina – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Filipina menyebutkan, program reformasi pajak yang dilaksanakan terbukti telah meningkatkan penerimaan P575,8 miliar atau sekitar Rp 158,7 triliun sepanjang 2018—2021. Penerimaan pajak yang meningkat mendorong pemerintah merealisasikan pelbagai proyek infrastruktur di Filipina.
“Pendapatan tambahan dari langkah-langkah ini dialokasikan untuk mendanai program Bangun, Bangun, Bangun dan program perawatan kesehatan universal,” demikian bunyi laporan Kemenkeu Filipina, dikutip Pajak.com (9/5).
Langkah reformasi itu dilakukan secara komprehensif melalui pengesahan UU Reformasi Pajak untuk Percepatan dan Inklusi (Tax Reform for Acceleration and Inclusion/TRAIN) yang ditetapkan pada 2018. UU TRAIN menjadi payung hukum bagi Filipina untuk menyelenggarakan pelbagai program, salah satunya tax amnesty.
“Dengan UU TRAIN, pemerintah juga dapat memberlakukan tarif pajak yang lebih tinggi dari sebelumnya 32 persen menjadi sebesar 35 persen untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan penghasilan kena pajak melebihi P8 juta (sekitar Rp 2,25 miliar) per tahun,” begitu laporan Kemenkeu Filipina
Secara rinci, implementasi UU TRAIN tercatat telah menghasilkan tambahan penerimaan senilai P68,4 miliar pada 2018; P134,7 miliar pada 2019; P144 miliar pada 2020; dan P228,6 miliar 2021.
Comments