“Sepanjang 2018 hingga 2021, pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi atas konsumsi telah menghasilkan tambahan penerimaan P476,1 miliar. Kemudian, program tax amnesty untuk tunggakan dan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga mendatangkan penerimaan P14,6 miliar pada 2019 hingga 2021,” ungkap Kemenkeu Filipina.
Di sisi lain, Kemenkeu Filipina juga mencatat, terjadi peningkatan penerimaan tahunan yang lebih berkelanjutan dari cukai rokok, rokok elektronik, dan minuman beralkohol sepanjang 2020 hingga 2021. Dalam periode itu, pemerintah mampu mengumpulkan tambahan penerimaan senilai P85 miliar dari cukai.
“Cukai atas produk tersebut akan terus meningkat setiap tahun mulai 2022 dan seterusnya, sebagaimana diatur dalam UU Cukai yang baru, yakni UU Nomor 11346 dan 11467,” tambah Kemenkeu Filipina dalam laporannya.
Kendati demikian, pemerintah juga mencatat, pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan berat pada pendapatan negara secara keseluruhan. Kemenkeu Filipina memperkirakan, potensi pendapatan yang hilang akibat pandemi mencapai P1,71 triliun sejak 2020.
Dengan demikian, Kemenkeu Filipina menyimpulkan, rasio penerimaan pajak pada pemerintahan sejak kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte (2017—2021) rata-rata tercatat sebesar 14 persen. Apabila tanpa pandemi, angka itu diestimasi melesat hingga mencapai 14,8 persen—mendekati era Presiden Fidel V. Ramos (1992—1998) yang sebesar 14,2 persen.
Comments