in ,

Inggris: Reformasi Pajak dan Paket Insentif Terbesar

Inggris: Reformasi Pajak
FOTO: IST

Inggris: Reformasi Pajak dan Paket Insentif Terbesar

Pajak.com, London – Menteri Keuangan Inggris Raya Kwasi Kwarteng mengumumkan rencana kebijakan fiskal baru yang disertai dengan reformasi pajak sekaligus paket pemotongan pajak terbesar dalam beberapa generasi.

Menteri Keuangan Inggris Raya Kwarteng mengatakan, perubahan besar kebijakan pajak yang disertai dengan reformasi pajak ini sebagai upaya mengungkit perekonomian Inggris dengan mengatasi biaya energi dan inflasi yang tinggi, serta memberikan produktivitas dan upah yang lebih tinggi.

“Pada gilirannya, pajak yang lebih tinggi atas modal dan tenaga kerja telah menurunkan pengembalian investasi dan lapangan kerja, mengurangi insentif ekonomi, dan menghambat pertumbuhan lebih jauh. Siklus ini telah menyebabkan beban pajak diperkirakan mencapai tingkat tertinggi sejak akhir 1940-an—bahkan sebelum Yang Mulia naik tahta. Kami bertekad untuk memutus siklus itu,” ujarnya saat berpidato di hadapan Dewan Rakyat Britania Raya (House of Commons of the UK), di London, Inggris, dikutip Pajak.comSenin (26/9).

Kwarteng menyebut, pihaknya akan mengubah itu dengan pendekatan baru untuk era baru, fokus pada pertumbuhan. Tujuannya adalah untuk mencapai tingkat tren pertumbuhan 2,5 persen dalam jangka menengah.

“Rencana kami adalah untuk memperluas sisi penawaran ekonomi melalui insentif pajak dan reformasi. Begitulah cara kami akan memberikan upah yang lebih tinggi, peluang yang lebih besar, dan yang terpenting, mendanai layanan publik, sekarang dan di masa depan. Begitulah cara kita akan berhasil bersaing dengan ekonomi yang dinamis di seluruh dunia. Begitulah cara kita akan mengubah lingkaran setan stagnasi menjadi lingkaran pertumbuhan yang baik,” ungkapnya.

Baca Juga  Harga Komoditas Naik, Realisasi PNBP Capai 93,1 Persen

Adapun beberapa insentif pajak yang dimaksud Kwarteng adalah untuk bisnis di sektor yang ditentukan selama sepuluh tahun, seperti percepatan keringanan pajak untuk struktur dan bangunan, keringanan pajak 100 persen untuk investasi yang memenuhi syarat di manufaktur dan produksi.

“Atas pembelian tanah dan bangunan untuk pengembangan komersial atau perumahan baru, tidak akan ada bea meterai untuk membayar apa pun. Di tempat bisnis yang baru ditempati, tidak akan ada tarif bisnis yang harus dibayar. Itu adalah serangkaian insentif pajak yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi bisnis untuk berinvestasi, membangun, dan menciptakan lapangan kerja di seluruh negeri,” ucapnya.

Selain itu, Kwarteng juga meyakini sistem perpajakan bukan hanya tentang meningkatkan pendapatan untuk layanan publik, meskipun sangat penting.  Namun, pajak menggambarkan insentif di seluruh perekonomian kita. Ia juga percaya bahwa pajak yang tinggi mengurangi insentif untuk bekerja, menghalangi investasi, dan menghambat perusahaan.

Baca Juga  Implementasi "Core Tax" Ditargetkan Mulai Oktober 2023

Untuk itu pihaknya akan meninjau sistem pajak untuk membuatnya lebih sederhana, lebih dinamis, dan lebih adil bagi keluarga—dan langkah pertama itu dimulainya sejak hal itu diumumkan.

“Kepentingan bisnis tidak lepas dari kepentingan individu dan keluarga. Faktanya, bisnislah yang mempekerjakan sebagian besar orang di negara ini. Bisnislah yang berinvestasi dalam produk dan layanan yang kami andalkan. Setiap pajak tambahan atas bisnis pada akhirnya diteruskan ke keluarga melalui harga yang lebih tinggi, gaji yang lebih rendah, atau pengembalian tabungan yang lebih rendah,” imbuhnya.

Ia pun memastikan bahwa rencana kenaikan Pajak Perusahaan Inggris tahun depan akan dibatalkan. Dengan kata lain, tarif pajak perusahaan Inggris akan tetap di 19 persen, tidak akan naik menjadi 25 persen.

“Kami akan memiliki tarif Pajak Perusahaan terendah di G20. Ini akan membajak hampir 19 triliun pound setahun kembali ke dalam perekonomian. Jumlah itu bagi para pebisnis bisa untuk diinvestasikan kembali, menciptakan lapangan kerja, menaikkan upah, atau membayar dividen yang mendukung pensiun,” tegasnya.

Selanjutnya, ia juga menekankan agar sistem pajak bisa mendukung pertumbuhan maka harus lebih sederhana. Kwarteng pun memutuskan akan menutup Kantor Penyederhanaan Pajak (the Office of Tax Simplification), dan mengamanatkan setiap pejabat pajak untuk fokus menyederhanakan kode pajak Inggris.

Baca Juga  Kemendagri: Tingkatkan PAD Lewat Inovasi Digital

“Saya sangat berterima kasih kepada Kantor Penyederhanaan Pajak atas semua yang telah mereka capai sejak 2010. Tapi alih-alih satu badan yang terpisah dari Departemen Keuangan dan HMRC, kita perlu menanamkan penyederhanaan pajak ke dalam pemerintah,” sambungnya.

Untuk mencapai sistem yang lebih sederhana, ia akan mulai dengan menghilangkan biaya yang tidak perlu untuk bisnis. Misalnya, ia akan secara otomatis menghentikan peraturan UE pada Desember 2023, yang mengharuskan departemen untuk meninjau, mengganti, atau mencabut undang-undang UE yang dipertahankan.

“Ini akan mengurangi beban bisnis, meningkatkan pertumbuhan, dan mengembalikan keunggulan Undang-Undang Inggris,” katanya.

Ia juga akan memperkenalkan belanja bebas PPN untuk pengunjung luar negeri, dibarengi dengan mengganti sistem manual dengan berbasis digital.

“Inggris menyambut jutaan turis setiap tahun, dan saya ingin jalan raya dan bandara kami, pelabuhan kami dan pusat perbelanjaan kami, merasakan manfaat ekonomi. Jadi kami telah memutuskan untuk memperkenalkan belanja bebas PPN untuk pengunjung luar negeri,” tandasnya.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *