Kadin Vietnam Sarankan Hapus Pajak BBM

Kadin Vietnam Sarankan Hapus Pajak BBM

Pajak.com, Hanoi – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Vietnam (Vietnam Chamber of Commerce and Industry/VCCI) sarankan agar pemerintah Vietnam hapus pajak konsumsi khusus bensin atau Bahan Bakar Minyak (BBM), untuk meredam dampak harga bahan bakar global yang naik tajam dan menjaga inflasi di bawah 4 persen tahun ini.

Pernyataan ini sekaligus menanggapi usulan pemangkasan pajak yang disodorkan Kementerian Keuangan Vietnam (The Ministry of Finance/MOF) atas rancangan resolusi Majelis Nasional tentang pengurangan separuh pajak konsumsi khusus dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahan bakar.

Kadin Vietnam menyebut, pengurangan pajak adalah solusi yang baik, tetapi penghapusan pajak konsumsi khusus untuk bensin harus dipertimbangkan sebagai tindakan yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari lonjakan harga bahan bakar global dalam jangka panjang.

“Ini bisa menjadi langkah yang tepat di tengah lonjakan harga produk minyak bumi secara tiba-tiba di pasar global,” kata VCCI alias Kadin Vietnam, dikutip Pajak.com, Rabu (5/10).

Di sisi lain, para pengamat percaya bahwa pemerintah seharusnya tidak mengenakan pajak konsumsi khusus pada bensin. Pasalnya, bahan bakar bensin adalah produk konsumen penting dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sementara pungutan semestinya dikenakan pada barang mewah atau untuk mencegah konsumsi seperti rokok, minuman beralkohol, dan mobil mewah.

Saat ini, pemerintah Vietnam mengenakan empat macam pajak bahan bakar yaitu pajak impor, perlindungan lingkungan, konsumsi khusus, dan pajak pertambahan nilai. Pada 11 Juli lalu, Vietnam memutuskan untuk memotong pajak perlindungan lingkungan untuk produk bensin menjadi 1.000 per liter Dong Vietnam untuk bahan bakar, dan 500–700 Dong Vietnam untuk solar.

Adapun insentif pajak yang diusulkan MOF secara rinci adalah pengurangan separuh pajak cukai bahan bakar dan potongan tambahan PPN sebanyak 50 persen untuk semua produk minyak bumi. Tarif cukai bahan bakar yang masih berlaku sekarang adalah 10 persen, dan jika perubahan baru disetujui maka tarifnya akan menjadi 5 persen.

Berdasarkan proposal tersebut, pemotongan pajak sebesar 50 persen juga akan berlaku untuk biofuel E5 dan E10. Sementara untuk pengurangan tambahan PPN akan berlaku untuk bahan bakar, bahan bakar jet, solar, mazut, dan minyak tanah. Periode pengurangan pajak direncanakan berlangsung enam bulan sejak tanggal efektif resolusi.

Kementerian Keuangan Vietnam memproyeksikan turunnya penerimaan APBN Vietnam sebesar 7,5 triliun Dong Vietnam (Rp 4,7 triliun) sampai 12 triliun Dong Vietnam (Rp 7,64 triliun), akibat pengurangan dua pajak bahan bakar dalam enam bulan tersebut.

Menurut mereka, di tengah meningkatnya volatilitas di pasar bensin global dan negara-negara di seluruh dunia mengambil langkah-langkah untuk mengekang tekanan inflasi yang meningkat, sehingga pemotongan pajak diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan menahan inflasi.

Dalam skenario pertama yang diusulkan oleh Kemenkeu Vietnam, mereka menyarankan pemotongan pajak sebesar 50 persen untuk cukai dan 20 persen atas PPN untuk produk bensin dan solar. Dengan asumsi faktor lain tetap tidak berubah, harga setiap liter bahan bakar nabati E5-RON92 akan diturunkan sebesar 1.113 Dong Vietnam menjadi 21.118 Dong Vietnam (Rp 13.541).

Sementara harga RON95 yang semula sebesar 1.313 Dong Vietnam menjadi 21.900 Dong Vietnam (Rp 13.997), dan diesel sebesar 439 Dong Vietnam menjadi 23.741 Dong Vietnam (Rp 15.113). Jika proposal tersebut berlaku efektif pada bulan November, pihak Kemenkeu Vietnam mengharapkan perubahan seperti itu akan membantu mengurangi pertumbuhan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun 2022 sebesar 0,1 poin persentase.

Dengan perkiraan harga minyak mentah 100 dollar AS per barel dan konsumsi bensin di Vietnam saat ini pada periode 2022–2023, serupa dengan periode sebelum pandemi, MOF memperkirakan penurunan pendapatan APBN per bulan sebesar 1,47 triliun Dong Vietnam (62 juta dollar AS).

Kalau insentif itu berlaku selama enam bulan, maka Vietnam bakal kehilangan penerimaan sebesar 7,43 triliun Dong Vietnam (313 juta dollar AS). Termasuk pemotongan pajak perlindungan lingkungan, anggaran negara akan mengorbankan sekitar 41 triliun Dong Vietnam (1,72 miliar dollar AS).

Dalam skenario kedua, Kemenkeu menyarankan pemotongan 50 persen atas cukai dan PPN untuk produk minyak dan solar. Pemotongan pajak yang lebih tinggi berarti CPI rata-rata dapat turun 0,15 persen, dan penerimaan negara ini diperkirakan turun mencapai 45,64 triliun Dong Vietnam (1,92 miliar dollar AS).