Pemerintah Thailand Resmi Pangkas Pajak Minuman Beralkohol

Pemerintah Thailand Resmi Pangkas Pajak Minuman Beralkohol

Pajak.com, Bangkok – Pemerintah Thailand resmi pangkas pajak minuman beralkohol dan tempat hiburan, untuk membangkitkan kembali pariwisata Thailand, khususnya selama setahun ke depan. Juru Bicara Pemerintah Thailand Chai Wacharonke mengungkapkan, relaksasi pajak ini meliputi pengurangan pajak untuk jenis anggur (wine) dari 10 persen menjadi 5 persen, serta penghapusan total pajak pada minuman keras lokal, yang sebelumnya ditetapkan sebesar 10 persen.

“Ini untuk membantu orang-orang (lokal) yang membuat minuman sendiri,” kata Wacharonke, dikutip dari Bangkok Post, Rabu (10/01).

Selain itu, pajak cukai yang dikenakan pada tempat hiburan seperti bar atau klub akan diturunkan menjadi setengah, turun dari 10 persen menjadi 5 persen dari pendapatan.

“Perubahan pajak ini akan mulai berlaku segera,” imbuh Wacharonke.

Pada 2023 lalu, Pemerintah Thailand meraup penerimaan sebanyak 177,6 miliar baht dari pajak minuman beralkohol, bir, dan minuman lainnya. Dari jumlah itu, sebanyak 64,17 miliar baht dikutip dari minuman beralkohol, senilai 86,5 miliar baht berasal dari bir, dan sebanyak 26,95 miliar baht dari minuman lainnya.

Di samping itu, pajak cukai sekarang ini dibagi menjadi dua tingkat. Jika harga satu botol wine lebih dari 1.000 baht, maka pajak cukainya 10 persen, tapi jika kurang dari 1.000 baht, pajak cukainya nol.

Namun, pajak cukai juga tergantung pada jumlah dan kadar alkohol. Semua anggur, tidak peduli harganya, harus bayar pajak sebesar 1.500 baht per liter untuk 100 derajat kadar alkohol. Dalam kebijakan terbaru, pajak ini akan diturunkan menjadi 1.000 baht per liter.

Minuman keras lokal juga harus bayar pajak lain berdasarkan jumlahnya, sebesar 150 baht per liter untuk 100 derajat kadar alkohol. Pajak ini tidak berubah.

Di kesempatan berbeda, Sekretaris Tetap Kementerian Keuangan Thailand Lavaron Sangsnit menyebut, kerugian pendapatan pajak akan ditutupi oleh penerimaan wisatawan tambahan yang diyakini akan melonjak di tahun ini. Pasalnya, pemberian insentif pajak dilakukan menyusul keputusan Thailand baru-baru ini untuk memperpanjang jam operasional tempat hiburan.

Biasanya, tempat hiburan tutup pukul 2 pagi, tapi sekarang mereka boleh buka sampai pukul 4 pagi. Hal ini sebagai upaya supaya orang yang suka berpesta malam bisa bersenang-senang lebih lama dan menghabiskan lebih banyak uang di Thailand.

Di sisi lain, Pemerintah Thailand juga memberi keringanan visa untuk orang yang datang dari India dan Taiwan. Mereka tidak perlu mengurus visa lagi jika mau datang ke Thailand mulai November 2023 sampai Mei 2024.

Selama periode ini, wisatawan dapat menikmati tinggal di Thailand hingga 30 hari. Yang menarik, India telah menjadi sumber pariwisata terbesar keempat bagi Thailand, dengan sekitar 1,2 juta kedatangan tahun lalu, tertinggal di belakang Malaysia, Tiongkok, dan Korea Selatan.

Adapun pembebasan visa untuk wisatawan India dan Taiwan sejalan pula dengan strategi Thailand untuk menarik lebih banyak wisatawan dan menghidupkan kembali sektor pariwisata yang penting. Asal tahu saja, pariwisata adalah penggerak utama ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara. Tahun lalu, Thailand mencapai targetnya sebanyak 28 juta wisatawan, menghasilkan 1,2 triliun baht.

Data terbaru juga menunjukkan, Negeri Gajah Putih ini telah menyambut sebanyak 22 juta pengunjung di sepanjang Januari hingga 29 Oktober 2023 dan menyumbang 927,5 miliar baht (atau sekitar Rp 412 triliun) ke perekonomian negara itu. Tahun ini, Thailand menargetkan lebih dari 34 juta kedatangan wisatawan yang didukung oleh serangkaian kebijakan tersebut.

Artinya, semua upaya tersebut telah ditempatkan untuk memastikan bahwa industri pariwisata, penggerak ekonomi utama di Thailand, telah mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan mitra regionalnya. Keputusan untuk memperpanjang jam operasional tempat hiburan, serta memotong pajak pada minuman beralkohol dan tempat hiburan adalah yang terbaru dalam serangkaian langkah yang diambil oleh Pemerintah Thailand untuk meningkatkan kedatangan asing, menyusul penghapusan persyaratan visa untuk pengunjung Tiongkok pada September, yang diketahui sebagai sumber wisatawan nan signifikan bagi ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara ini.