Brasil Terus Merayu Negara G20 Setujui Pajak Kekayaan Miliarder
Pajak.com, Washington D.C. – Brasil terus berupaya merayu negara-negara anggota Group of Twenty (G20) untuk setujui inisiatif penerapan pajak kekayaan minimum global bagi miliarder. Pajak yang merupakan bagian dari agenda progresif Brasil sebagai Presiden G20 tahun ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mengalokasikan dana yang signifikan guna memerangi dampak perubahan iklim dan mengurangi kemiskinan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Pajak kekayaan global ini tidak hanya mencerminkan komitmen Brasil terhadap keadilan sosial dan ekonomi, tetapi juga menunjukkan kepemimpinan negara tersebut dalam mengatasi beberapa tantangan paling mendesak yang dihadapi dunia saat ini. Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad mengungkapkan, dana yang dihasilkan dari pajak ini dapat digunakan untuk memulai dekarbonisasi di negara-negara termiskin, yang akan meningkatkan investasi dengan manfaat kemanusiaan.
“Anda dapat menggunakan sumber daya ini untuk memulai dekarbonisasi di negara-negara termiskin, yang akan meningkatkan investasi di tempat-tempat tersebut dengan manfaat kemanusiaan,” kata Haddad dalam sebuah wawancara di sela-sela pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Washington D.C., Amerika Serikat (AS), dikutip Pajak.com, Sabtu (20/04).
Bahkan, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva telah menjadikan perubahan iklim dan ketidaksetaraan sebagai tema sentral kepemimpinan G20 Brasil. Pada Februari lalu, ekonom Prancis Gabriel Zucman diundang untuk mempresentasikan rencananya kepada menteri keuangan G20, yang menyarankan pajak minimum 2 persen pada miliarder dunia.
Usulan ini telah mendapatkan dukungan dari Prancis dan Spanyol, serta pengakuan dari Kepala IMF Kristalina Georgieva, yang menekankan pentingnya menutup celah pajak. Brasil kini berupaya membangun konsensus di antara anggota G20 lainnya untuk menganalisis pajak kekayaan pada orang-orang ultrakaya.
Haddad berharap dapat memiliki pernyataan politik dari kelompok tersebut secepatnya pada Bulan Juli, ketika para menteri keuangan negara-negara anggota G20 akan bertemu di Rio de Janeiro, Brasil.
Menurut EU Tax Observatory, pajak yang diusulkan dapat mengumpulkan sekitar 250 miliar dollar AS per tahun di seluruh dunia. Haddad menyarankan hasilnya dapat dialirkan ke dalam dana pembangunan untuk negara-negara miskin.
Senator AS Bernie Sanders juga menyatakan dukungan kuatnya terhadap usulan pajak tersebut dan berkomitmen untuk melakukan segala yang mungkin agar administrasi Biden mendukung inisiatif ini. Haddad pun bertemu dengan mitranya dari Tiongkok, Lan Fo’An, yang menunjukkan keterbukaan dan minat untuk mempelajari lebih lanjut tentang usulan pajak kekayaan global.
Sementara itu, Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire telah menunjukkan dukungan untuk usulan tersebut, berpendapat bahwa memajaki orang kaya merupakan langkah logis berikutnya setelah reformasi perpajakan global yang dimulai pada tahun 2017. Le Maire menargetkan G20 untuk mencapai kesepakatan tentang pemajakan orang kaya pada tahun 2027.
Namun, Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner telah menolak usulan ini seraya menunjukkan tantangan yang dihadapi untuk mendapatkan dukungan G20 yang luas.
“Kami tidak berpikir pajak itu cocok (diterapkan secara global). Apalagi, kita telah memiliki kebijakan pajak penghasilan yang layak,” ujarnya.
Beberapa negara lain yang juga masih skeptis terhadap usulan tersebut yakni Jepang dan Italia. Brasil telah mengetuk ekonom pemenang Hadiah Nobel Esther Duflo dan Joseph Stiglitz untuk membantu menjual ide tersebut. Meskipun mengakui bahwa usulannya tidak akan mudah, Haddad tetap optimis, mengacu pada kesuksesan pajak minimum global pada perusahaan multinasional yang mulai berlaku pada bulan Januari 2024.
Dengan adanya dukungan dan penolakan yang jelas dari anggota G20, usulan pajak kekayaan global ini menjanjikan perdebatan yang intens dan dinamis dalam waktu dekat, terutama menjelang Pertemuan Menteri Keuangan G20 di Rio de Janeiro. Dunia menantikan untuk melihat apakah inisiatif ini akan mendapatkan momentum atau terhambat oleh perbedaan pendapat di antara negara-negara besar.
Comments