Brasil Minta G20 Tegas Atasi Penghindaran Pajak Miliarder
Pajak.com, Sao Paulo – Brasil minta negara-negara G20 membuat rencana bersama agar orang-orang super kaya atau miliarder di dunia tidak bisa mengelabui pajak mereka. Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad mengatakan hal itu saat bertemu dengan menteri keuangan dari 20 negara maju dan berkembang di Sao Paulo, Brasil.
“Kita semua tahu bahwa miliarder dunia masih bisa lolos dari pajak kita dengan berbagai cara. Bagaimana kita bisa membiarkan ini terus terjadi? Kita harus membuat deklarasi bersama G20 tentang perpajakan internasional pada bulan Juli nanti,” kata Haddad di Pertemuan Para Menteri Keuangan G20 di Sao Paulo, Brasil, dikutip Pajak.com, Sabtu (02/03).
Brasil, yang sekarang memimpin forum G20, ingin negara-negara anggotanya bekerja sama dalam urusan pajak. Ini penting untuk mengatasi masalah “perlombaan ke bawah”, di mana ada negara yang memberi keringanan pajak kepada perusahaan dan orang-orang super kaya agar mau berinvestasi di sana.
Pada 2021, Menteri Keuangan G20 sudah sepakat untuk mereformasi aturan pajak global dengan dua pilar yakni memajaki perusahaan besar di mana pun mereka menjual barang atau jasa mereka, agar tidak bisa menghindari pajak secara digital; dan menetapkan tarif pajak perusahaan minimum 15 persen, agar tidak ada perbedaan besar antara negara satu dengan lainnya.
Namun, negara-negara masih berbeda-beda dalam menerapkan kedua pilar itu. Ada juga usulan untuk menambahkan pilar ketiga, yaitu menangani penghindaran pajak oleh orang-orang super kaya.
Haddad kemudian menyebutkan laporan dari EU Tax Observatory yang menunjukkan bahwa miliarder dunia hanya membayar pajak nol hingga 0,5 persen dari kekayaan mereka, karena mereka menggunakan perusahaan-perusahaan cangkang atau fiktif.
“Kita perlu kerja sama internasional untuk memastikan orang-orang super kaya membayar pajak yang seharusnya. Isu ini sangat penting untuk menyelesaikan banyak masalah global yang dihadapi,” tegas Haddad.
Di pertemuan antarnegara tersebut, Brasil juga mengundang beberapa ahli untuk membahas isu ini, termasuk ekonom Prancis Gabriel Zucman, yang ahli tentang hubungan antara penghindaran pajak dan ketimpangan. Pasalnya, ketimpangan juga menjadi isu utama bagi Brasil dalam memimpin G20.
Dalam wawancaranya dengan media lokal Prancis AFP, Zucman menyampaikan gagasan untuk menyelesaikan masalah ketimpangan di dunia dengan mengenakan pajak kekayaan internasional kepada orang-orang super kaya. Ia menjelaskan bagaimana miliarder seperti Elon Musk dan Jeff Bezos bisa membayar pajak penghasilan (PPh) nol persen, dan mengapa hal itu harus diubah.
Menurut Zucman, pajak kekayaan internasional adalah penting untuk menyelamatkan demokrasi mengingat sistem pajak sekarang tidaklah adil.
“Orang-orang super kaya malah membayar pajak lebih sedikit daripada orang biasa. Kekayaan mereka terus bertambah, sementara kita semua melihatnya. Dan mereka bisa menghindari pajak dengan berbagai cara,” kata Zucman.
Zucman berpendapat, miliarder harus membayar pajak setiap tahun, sebesar dua persen dari kekayaan mereka. Kekayaan itu mudah dihitung, tidak seperti penghasilan.
“Di dunia ini ada sekitar 3 ribu miliarder. Kalau mereka membayar pajak kekayaan, kita bisa dapatkan 250 miliar dollar AS tambahan untuk negara-negara. Kita tahu bahwa negara-negara berkembang butuh 500 miliar dollar AS untuk mengatasi perubahan iklim. Jadi, dengan pajak kekayaan ini, kita bisa bantu setengahnya,” tutur Zucman.
Zucman pun mengklaim banyak negara yang telah setuju membuat kesepakatan internasional untuk memajaki orang-orang super kaya, agar pajak lebih adil, dan ketimpangan berkurang.
“Tapi ini baru permulaan. Kita harus diskusi lebih lanjut dan pelajari lebih banyak untuk rinciannya,” ucapnya.
Ia pun menambahkan, jika banyak miliarder tak suka dengan gagasannya itu berarti pajak ini akan efektif lantaran pajak ini sulit untuk dihindari.
“PPh dan pajak warisan, mereka bisa lolos. Tapi pajak kekayaan, mereka tidak bisa. Jadi, mereka pasti akan melawan. Namun, saya lebih takut dengan akibat kalau kita tidak berbuat apa-apa. Saya pikir lebih berbahaya kalau kita biarkan kekayaan semakin terkonsentrasi, dan pajak semakin tidak adil. Ketimpangan yang kita alami sekarang tidak bisa bertahan lama. Mereka akan merusak demokrasi,” pungkasnya.
Comments