KTT G20 India Sepakati Implementasi Dua Pilar Perpajakan Global
Pajak.com, India – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di bawah Presidensi India, di New Delhi. Ia mengungkapkan, ada beberapa isu yang menjadi prioritas dan kesepakatan negara G20. Salah satunya, KTT G20 India sepakati implementasi dua pilar perpajakan global segera.
“Para pemimpin G20 menegaskan kembali komitmen untuk menerapkan paket pajak internasional dalam dua pilar dengan cepat. Negara G20 menyambut baik kemajuan signifikan yang dicapai pada Pilar I dan selesainya pengembangan peraturan subjek pajak (subject to tax rule/STTR) pada Pilar II,” ungkap Jokowi dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, (11/9).
Menurutnya, Indonesia menekankan bahwa implementasi dua pilar secara bersamaan sangat penting dalam reformasi sistem perpajakan internasional. Karena akan memberikan jaminan terhadap keadilan, hak pemajakan antar negara, dan memberantas praktik penghindaran pajak melalui Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).
“Di samping itu, transparansi pajak secara global harus lebih ditingkatkan.
Kesetaraan dapat diwujudkan dengan keadilan dalam reformasi dan transparansi global termasuk soal sistem perpajakan internasional dengan pemenuhan akan hak pembangunan bagi semua, termasuk negara berkembang,” jelas Jokowi.
Kemudian, KTT G20 India juga menghasilkan dokumen kesepakatan para pemimpin G20, yaitu Leaders’ Declaration, yang meliputi berbagai isu dari Jalur Keuangan dan Jalur Sherpa.
“Beberapa kesepakatan penting dari Jalur Keuangan menegaskan kembali komitmen para pemimpin G20 akan perlunya kebijakan moneter, fiskal, keuangan, dan struktural yang terkalibrasi dengan baik guna mendorong pertumbuhan, mengurangi kesenjangan, mendukung pembangunan berkelanjutan dan pembiayaan perubahan iklim, serta menjaga makroekonomi dan stabilitas keuangan,” jelas Jokowi.
Para pemimpin G20 juga berkomitmen untuk memperkuat arsitektur kesehatan global untuk menghadapi pencegahan, kesiapsiagaan dan respon (prevention, preparedness and response/PPR) pandemi melalui peningkatan kolaborasi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di bawah Satuan Tugas Gabungan Keuangan dan Kesehatan. Para pemimpin G20 menyambut baik suksesnya alokasi pendanaan atas proposal putaran pertama oleh dana pandemi, yang diinisiasi dan diluncurkan saat Presidensi G20 Indonesia dan menantikan putaran kedua akhir tahun 2023.
“Solidaritas global isu kesehatan harus kita perkuat melalui mobilisasi pandemic fund, komitmen 2 miliar dollar AS perlu kita wujudkan. Kesenjangan pembiayaan 10 triliun dollar AS per tahun untuk lima tahun ke depan masih tetap ada dan akan semakin besar. Hal ini memerlukan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan agar siap dalam menghadapi pandemi berikutnya. Semakin besar pendanaan yang tersedia, maka semakin besar kesempatan yang dapat diperoleh Indonesia untuk mengakses dana pandemi dalam rangka membiayai reformasi kesehatan domestik,” jelas Jokowi.
Selanjutnya, dalam rangka penguatan Bank Pembangunan Multilateral atau Multilateral Development Banks (MDBs), para pemimpin G20 mendorong untuk melakukan upaya komprehensif guna mengembangkan visi, struktur insentif, pendekatan operasional, dan kapasitas keuangan mereka agar lebih siap untuk memaksimalkan dampaknya dalam mengatasi berbagai tantangan global.
Sementara itu, terkait Bank Dunia, para pemimpin G20 akan secara kolektif memobilisasi lebih banyak ruang dan pendanaan konsesi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mendukung negara-negara termiskin serta berpendapatan rendah dan menengah yang membutuhkan bantuan dalam mengatasi tantangan global.
Kemudian, terkait pembiayaan perubahan iklim, para pemimpin G20 mengingatkan kembali komitmen yang dibuat oleh negara-negara maju untuk pendanaan iklim sebesar 100 miliar dollar AS per tahun pada tahun 2020-2025. Kebutuhan tersebut untuk memenuhi pendanaan negara-negara berkembang.
“Sebagai kelanjutan dari Presidensi G20 Indonesia, para pemimpin G20 juga memastikan keuangan transisi menjadi pembahasan utama di pertemuan kali ini. Para pemimpin G20 sepakat mendukung mobilisasi sumber daya yang tepat waktu dan memadai untuk pendanaan iklim sembari memastikan dukungan untuk kegiatan transisi sejalan dengan keadaan di masing-masing negara,” jelas Jokowi.
Indonesia menyampaikan bahwa pengumpulan pembiayaan untuk pendanaan transisi selama ini belum pernah berhasil. Di sisi lain, Indonesia berkepentingan besar atas terbentuknya ekosistem transisi dunia dalam rangka menyediakan pembiayaan yang cukup untuk mendukung Indonesia mencapai target nationally determined contribution (NDC) dan menuju pembangunan rendah karbon.
Seperti diketahui, Presidensi G20 Indonesia telah berhasil menginisiasi skema pembiayaan campuran (blended finance), yaitu platform negara mekanisme transisi energi (Energy Transition Mechanism Country Platform), Global Blended Finance Alliance (GBFA), dan Just Energy Transition Partnerships (JETP).
“Sinergi pemerintah dan swasta akan jadi game changer. Tahun lalu di Bali, Indonesia telah inisiasi G20 Bali Global Blended Finance Alliance. Skema JETP harus diperluas dan diperbesar,” pungkas Jokowi.
Baca juga:
https://www.pajak.com/pajak/indonesia-mulai-menerapkan-dua-pilar-pajak-global/.
Comments