Joe Biden Janji Naikkan Pajak Orang Kaya dan Perusahaan Besar
Pajak.com, Washington D.C. – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berjanji akan naikkan pajak bagi orang kaya dan perusahaan besar. Rencana ini adalah bagian dari usulan anggaran untuk tahun 2025, yang akan diumumkannya pada pekan depan, dengan tujuan mengurangi utang Negeri Paman Sam ini sebesar 3 triliun dollar AS dalam 10 tahun.
Pada saat yang sama, Biden ingin mengurangi pajak bagi warga AS yang berpenghasilan lebih rendah dan membantu mereka yang ingin membeli rumah. Biden ingin memberikan bantuan sebesar 400 dollar AS setiap bulan selama dua tahun kepada mereka yang ingin membeli rumah pertama atau rumah yang lebih besar.
Kebijakan ini untuk membantu mereka menghadapi suku bunga hipotek yang tinggi. Lebih dari itu, Biden juga ingin menghapus biaya asuransi tertentu yang biasanya dibayar saat seseorang memperbarui hipoteknya, yang bisa menghemat biaya hingga 1.000 dollar AS atau lebih.
Rencana ini bertentangan dengan kebijakan pajak era Presiden Trump, yang menurut Biden telah meningkatkan utang negara.
“Saya mendukung kapitalisme. Jika Anda bisa menghasilkan jutaan dollar, itu hebat. Namun, bayarlah pajak Anda dengan adil,” kata Biden saat menyampaikan pidato kenegaraannya di hadapan Kongres DPR AS, di Gedung Capitol, Washington D.C, AS, dikutip dari Reuters, Sabtu (09/03).
Namun, banyak dari usulan pajak Biden mungkin tidak akan disetujui kecuali jika Partai Demokrat memenangkan mayoritas besar di kedua kamar Kongres AS pada bulan November, yang menurut jajak pendapat tampaknya tidak mungkin terjadi. Sebelumnya, Biden juga telah mengusulkan kenaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) korporasi dari 21 persen menjadi 28 persen.
Kini, ia menambahkan gagasan tersebut dengan menaikkan pajak minimum korporasi yang saat ini 15 persen menjadi setidaknya 21 persen. Pajak minimum ini berlaku untuk perusahaan yang melaporkan keuntungan lebih dari 1 miliar dollar AS.
“Saya ingin mengempat kali lipat pajak 1 persen atas pembelian kembali saham korporasi yang disetujui pada tahun 2022,” ucap Biden.
Ini berarti bahwa pajak atas pembelian kembali saham oleh perusahaan akan meningkat secara signifikan. Selanjutnya, Biden mendesak Kongres AS untuk menyetujui batasan yang lebih ketat pada pengurangan pajak untuk gaji eksekutif.
Saat ini, perusahaan tidak bisa mengurangi pajak untuk gaji eksekutif yang lebih dari 1 juta dollar AS. Proposal baru ini akan memperluas aturan tersebut untuk mencakup semua karyawan yang dibayar lebih dari jumlah tersebut.
Menurut laporan Reuters, seorang Pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa proposal baru akan mencakup semua karyawan yang dibayar lebih dari 1 juta dollar AS, dan menghasilkan lebih dari 250 miliar dollar AS dalam pendapatan pajak korporasi baru selama 10 tahun.
Terakhir, Biden ingin mengubah cara pajak dihitung untuk penggunaan jet perusahaan yang beroperasi di AS. Ia ingin memperpanjang periode penyusutan untuk jet perusahaan menjadi tujuh tahun, yang sama dengan pesawat komersial, dari lima tahun saat ini. Dengan begitu, kebijakan ini akan mengurangi jumlah pengurangan pajak yang bisa diambil perusahaan setiap tahunnya.
Presiden Biden juga ingin memastikan bahwa orang-orang super kaya di AS membayar pajak yang adil. Untuk itu, ia mengusulkan “pajak miliarder” yang akan menetapkan tarif pajak minimum sebesar 25 persen bagi mereka yang memiliki kekayaan lebih dari 100 juta dollar AS.
Rencana ini diharapkan dapat mengumpulkan 500 miliar dollar AS dalam waktu 10 tahun, yang akan digunakan untuk mendanai program seperti perawatan anak dan cuti keluarga yang dibayar. Biden menekankan bahwa rata-rata pekerja AS membayar pajak sekitar 25 persen, sementara miliarder hanya membayar sekitar 8,2 persen.
Ia berpendapat bahwa tidak adil jika miliarder membayar pajak lebih sedikit daripada pekerja seperti guru, petugas kebersihan, atau perawat.
“Tidak ada miliarder yang harus membayar tarif pajak lebih rendah dari seorang guru, pekerja kebersihan, atau perawat,” tegasnya.
Selain itu, Biden berencana untuk memperpanjang pemotongan pajak yang diberlakukan selama masa pemerintahan Trump bagi warga yang berpenghasilan di bawah 400 ribu dollar AS. Ia juga ingin mengembalikan Kredit Pajak Anak yang diperluas selama pandemi COVID-19 dan meningkatkan kredit pajak untuk pekerja dengan upah rendah.
Namun, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) AS telah menyatakan keberatan terhadap proposal pajak terbaru dari Presiden Biden. Menurut Kadin AS, kebijakan ini dapat berdampak negatif pada ekonomi, dengan mengurangi pertumbuhan, jumlah bisnis baru, lapangan kerja, dan pilihan bagi keluarga Amerika.
“Kebijakan Biden sebenarnya akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, lebih sedikit bisnis baru, penciptaan lapangan kerja yang lebih sedikit, dan pilihan yang lebih sedikit bagi keluarga AS,” kata Kepala Petugas Kebijakan Kadin AS Neil Bradley.
Di sisi lain, Chuck Marr dari Center on Budget and Policy Priorities, yang memiliki pandangan lebih progresif, berpendapat bahwa perubahan yang diusulkan oleh Biden akan membuat sistem pajak menjadi lebih adil. Marr menekankan bahwa undang-undang pajak sebelumnya sangat menguntungkan orang kaya dan tidak berhasil seperti yang dijanjikan.
“Proposal pajak Presiden Biden mengakui bahwa undang-undang pajak Trump 2017—seperti yang ditunjukkan dalam pemotongan tarif pajak korporasi—condong ke orang kaya, mahal, dan gagal memenuhi janjinya,” ujar Marr.
Comments