Terbaru





  • Harga Komoditas Melonjak
    in ,

    Perpajakan Hadapi Situasi saat Harga Komoditas Melonjak

    Pajak.com, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, administrasi perpajakan saat ini menghadapi situasi yang sangat menantang di tengah lonjakan harga komoditas internasional. Pasalnya, di beberapa negara yang harga komoditasnya sedang naik seperti di Indonesia, perpajakan menikmati windfall revenue yang cukup besar… Selengkapnya









  • PPS Tak Diadakan Lagi
    in ,

    PPS Tak Diadakan Lagi demi Peningkatan Kepatuhan Pajak

    Pajak.com, Jakarta – Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menegaskan, pemerintah tidak akan lagi mengadakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Pengampunan Pajak/tax amnesty (2016-2017). PPS atau tax amnesty yang dilakukan secara terus-menerus justru dapat menurunkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini juga dilakukan agar memberi keadilan bagi Wajib Pajak yang telah patuh, sehingga terjadi peningkatan kepatuhan secara berkelanjutan… Selengkapnya



  • Pemerintah Terbitkan SBSN Khusus PPS
    in ,

    Pemerintah Terbitkan SBSN Khusus PPS

    Pajak.com, Jakarta – Pemerintah tercatat telah melakukan transaksi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan cara private placement khusus untuk Program Pengungkapan Sukarela (PPS) senilai Rp 393,85 miliar. Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menyebutkan, SBSN seri PBS-035 yang diterbitkan ini memiliki imbalan fixed sebesar 6,75 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2042… Selengkapnya



  • Sri Mulyani: Urus Pajak Sudah Serba “On-line”
    in ,

    Sri Mulyani: Urus Pajak Sudah Serba “On-line”

    Pajak.com, Bali – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, teknologi digital telah dimanfaatkan untuk pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam memberikan pelayanan pajak. Transformasi digitalisasi sudah banyak diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga kini mengurus pajak sudah serba on-line. Antara lain, mulai dari pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), lapor Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, pembayaran pajak, hingga permohonan restitusi… Selengkapnya



  • Setoran PPS Kanwil DJP
    in ,

    Setoran PPS Kanwil DJP Jatim II Tembus Rp 1,25 Triliun

    Pajak.com, Sidoarjo – Program Pengungkapan Sukarela atau PPS resmi berakhir pada 30 Juni 2022 kemarin, setelah berjalan selama enam bulan sejak dimulai 1 Januari 2022. Terkait realisasi penerimaan PPS di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur (Jatim) II, telah terkumpul realisasi penerimaan di akhir penutupan PPS sebesar Rp 1,25 triliun dengan jumlah nilai harta bersih yang diungkapkan Wajib Pajak (WP) mencapai Rp 12,567 triliun… Selengkapnya





  • PPS WP
    in ,

    Dengan PPS WP Masuk Sistem Pajak Secara Sukarela

    Pajak.com, Jakarta – Di hari terakhir (last call) Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengajak Wajib Pajak bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya karena tidak akan ada perpanjangan waktu. Suryo juga mengajak Wajib Pajak melalui PPS bisa masuk ke dalam sistem pajak secara sukarela, sebelum pihaknya menggunakan data perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku… Selengkapnya





  • 3 Hari Jelang Usai
    in ,

    3 Hari Jelang Usai, Peserta PPS Capai 145.449 Wajib Pajak

    Pajak.com, Jakarta – Jelang tiga hari berakhirnya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah peserta yang telah mengikuti program ini mencapai 145.449 Wajib Pajak. Jumlah ini terbilang naik signifikan jika dibandingkan dengan peserta yang diungkap DJP pada tanggal 16 Juni 2022 yang baru mencapai 88.330 Wajib Pajak… Selengkapnya



  • harta atas nama orang lain
    in ,

    Walau Atas Nama Orang Lain, Harta Perlu Diungkap di PPS

    Pajak.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan Wajib Pajak untuk mengungkapkan seluruh harta yang dimiliki dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS), walaupun harta itu atas nama orang lain. Jangan sampai DJP memberikan sanksi hingga 300 persen karena menemukan harta yang belum diungkap sepenuhnya. Saat ini DJP telah memiliki berbagai data dan informasi, antara lain dari program Pengampunan Pajak (tax amnesty jilid I), Automatic Exchange Of Information (AEOI), lembaga keuangan, hingga pemerintah daerah… Selengkapnya



Selengkapnya
Anda telah mencapai akhir lini masa website