Perpajakan Hadapi Situasi saat Harga Komoditas Melonjak
Pajak.com, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, administrasi perpajakan saat ini menghadapi situasi yang sangat menantang di tengah lonjakan harga komoditas internasional. Pasalnya, di beberapa negara yang harga komoditas melonjak naik seperti di Indonesia, perpajakan menikmati windfall revenue yang cukup besar.
“Beberapa negara lain memiliki tantangan yang berbeda karena eksposur terhadap harga komoditas internasional. Sebagai negara produsen, mereka akan berada dalam situasi yang sangat menantang untuk mengelola anggaran,” ujar Suahasil saat menyampaikan welcome remarks pada The Second Asia Initiative Meeting secara daring, Kamis (01/9).
Ia memaparkan, tantangan yang dialami negara komoditas seperti Indonesia adalah memastikan dan mengantisipasi volatilitas harga komoditas.
“Penting untuk tidak terbawa suasana, tetapi penting untuk sangat berhati-hati dengan perkembangan global pada harga komoditas,” imbuhnya.
Di sisi lain, Suahasil juga mengungkapkan bahwa negara-negara tertentu yang relatif rendah atau bahkan tidak memproduksi komoditas, maka tantangannya adalah mengelola pemungutan pajak dan mobilisasi sumber daya dalam negeri.
“Sehingga dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi, pemulihan ekonomi masing-masing negara. Ini adalah waktu yang sangat menantang dan sebenarnya bekerja sama akan sangat penting, akan memungkinkan kita untuk memaksimalkan semua pengetahuan untuk waktu yang akan datang,” ujarnya.
Selanjutnya, Suahasil menekankan bahwa kerja sama perpajakan multilateral sangat monumental dan penting untuk terus didiskusikan di bawah G20 dan OECD.
“Dua pilar pajak internasional akan sangat penting bagi semua negara. Saya ingin mendorong pertemuan Asia Initiative untuk melanjutkan diskusi tentang itu,” sambung Suahasil.
Sebagai penutup, ia mengapresiasi seluruh pihak, seperti Asian Development Bank, Commonwealth Association of Tax Administrators, International Finance Corporation, the Study Group on Asia-Pacific Tax Administration and Research, dan World Bank atas dukungan dan komitmen berkelanjutan untuk inisiatif tersebut.
“Saya berharap kami dapat mempertahankan komitmen, strategi penting untuk waktu selama mungkin. Saya ingin mendorong agar diskusi dan kerja sama dapat terus berlanjut,” ujar mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini.
Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan the Second Asia Initiative Meeting pada 31 Agustus hingga 2 September 2022 di Bali. Acara ini merupakan agenda high-level meeting untuk membahas prioritas regional Asia di bidang transparansi perpajakan dan Exchange Of Information (EOI).
Adapun acara ini memiliki beberapa tujuan, yakni menindaklanjuti First Asia Initiative Meeting dan Asia Initiative Ministerial Meeting and Signing Ceremony, membahas area kerja yang akan menjadi fokus dan prioritas Asia Initiative, dan mendiskusikan dan berbagi praktik terbaik mengenai implementasi pertukaran informasi keuangan yang efektif.
Selain itu juga mendiskusikan pengalaman penerapan program voluntary disclosure (PPS) dengan dukungan EOI, membahas upaya membangun kerangka beneficial ownership yang efektif, serta mempromosikan penggunaan EOI yang efektif pada administrasi perpajakan di Asia.
Comments