Isu Perpajakan Akan Dibahas dalam AFMGM ke-2
Pajak.com, Jakarta – ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting (AFMGM) ke-2 akan berlangsung pada 22-25 Agustus 2023 di Jakarta. Pertemuan seluruh menteri keuangan (menkeu) dan gubernur bank sentral ini akan membahas tiga klaster prioritas, salah satunya mengenai isu perpajakan.
Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yogi Rahmayanti mengungkapkan, AFMGM ke-2 ini merupakan agenda inisiatif Indonesia dalam merespons tantangan global yang berkembang saat ini, seperti soal inflasi, tingkat suku bunga yang meningkat, serta perlambatan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
“Untuk merespons tantangan tersebut, ada tiga klaster yang dibahas dalam AFMGM ke-2, yakni pertama, recovery/rebuilding, diantaranya membahas soal kesepakatan penguatan struktur withholding tax (WHT), dan pedoman kerja sama ASEAN antara otoritas pajak maupun kepabeanan. Prinsipnya adalah kita bersama-sama negara ASEAN saling mempermudah withholding tax, baik proses, maupun informasi kebijakan perpajakan antara negara anggota ASEAN,” ujar Yogi dalam Media Briefing, di Jakarta (21/8).
Selain itu, AFMGM ke-2 juga akan membahas sejumlah isu penting mengenai pajak minimum global sebesar 15 persen yang diinisiasi oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)/G20.
“AFMGM ke-2 mendiskusikan bagaimana strateginya, jangan sampai sudah ada global tax minimum, pajak kita yang terlalu rendah, maka negara lain yang mendapatkan keuntungannya,” ungkap Yogi.
Kedua, klaster digital economy. Isu ini dibahas untuk mempromosikan keuangan digital, literasi, dan inklusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif serta memperkuat resiliensi sektor keuangan.
“Untuk klaster ini, akan ada layanan keuangan digital untuk UMKM (usaha mikro kecil dan menengah). Dalam AFMGM ke-2 ini ada side event untuk bisnis matching antara UMKM dengan financial technology untuk pendanaan digital. Jadi, akan bertemu platform-platform peer to peer lending untuk akses pendanaan UMKM,” ungkap Yogi.
Ketiga, sustainability. AFMGM ke-2 akan mempromosikan keuangan transisi untuk mendukung proyek infrastruktur dan ekonomi hijau.
“Di klaster sustainability sudah banyak capaian-capaian sejak mulai dicanangkan saat AFMGM Maret 2023 lalu, diantaranya sudah berhasil diluncurkan, ASEAN Taksonomi, yaitu seperangkat klasifikasi atau definisi dari kegiatan-kegiatan yang bisa mendapat pendanaan green dan climate change action,” jelas Yogi.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Departemen Internasional Bank Indonesia (BI) Iss Savitri Hafid menambahkan, BI bakal mendorong pembahasan local currency transaction (LCT).
“Sebelumnya LCS (local currency settlement), sekarang kita dorong lebih jauh lagi LCT kita akan mencoba mendekati dari berbagai arah. Tidak hanya settlement-nya dalam local currency, tapi bagaimana dukungan dari infrastruktur digitalisasi, sehingga bisa dipastikan ini dapat dimanfaatkan tidak hanya pada level wholesale trade dan investment, melainkan juga level retail,” jelas Iss.
Selain negara anggota ASEAN, AFMGM ke-2 akan dihadiri oleh Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB), dan sebagainya.
Comments