Terbaru

  • Implikasi Pengharmonisasian Aturan Perpajakan Dalam Memperkuat Ekonomi
    in ,

    Implikasi Pengharmonisasian Aturan Perpajakan Dalam Memperkuat Ekonomi

    Gelombang virus korona masih melanda seluruh bagian dunia. Nampaknya saat ini belum terlihat akan hilangnya virus tersebut, sebaliknya virus tersebut terus bermutasi. Namun, para ahli tidak ingin kalah terhadapa perkembangan virus korona yaitu dengan menghasilkan vaksin yang diklaim dapat menangkal masuknya virus dalam tubuh manusia sekalipun terjangkit tapi gejala yang dialami tidaklah parah.. Selengkapnya



  • Peluang dan Tantangan Perpajakan Investasi Online di Masa Pandemi
    in ,

    Peluang dan Tantangan Perpajakan Investasi Online di Masa Pandemi

    Saat ini anak muda tengah gencar membahas mengenai investasi online ini, bahkan tidak sedikit yang tertarik mencobanya. Investasi online ini caranya terbilang mudah untuk dicoba, sehigga sangat mudah untuk diakses. Invesatasi online ini dapat membantu untuk memulihkan keadaan ekonomi baik bagi pengusaha maupun individu yang berinvestasi.. Selengkapnya



  • UU HPP Untuk Indonesia Maju, Bagaimana Dampaknya Bagi Masyarakat?
    in ,

    UU HPP Untuk Indonesia Maju, Bagaimana Dampaknya Bagi Masyarakat?

    Menjadi negara maju merupakan cita-cita semua negara termasuk Indonesia. Visi Indonesia Emas 2045 merupakan visi pemerintah untuk membangun negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut tentu membutuhkan kerja keras dan kolaborasi yang baik dari berbagai pihak, dan juga harus didukung dengan penerimaan negara yang memadai.. Selengkapnya













  • Pemerintah Usul Tarif Pajak Minimum WP Badan, Ini Kriterianya
    in ,

    Pemerintah Usul Tarif Pajak Minimum WP Badan

    Pajak.com, Jakarta – Pemerintah berencana memberlakukan tarif pajak minimum atau alternative minimum tax (AMT) 1 persen tak hanya kepada Wajib Pajak (WP) yang mengalami kerugian, namun juga untuk WP badan tertentu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, setidaknya ada tiga kriteria WP yang dikenakan AMT.. Selengkapnya



  • in ,

    MEMAHAMI TARIF PAJAK, LAPOR PAJAK SERTA INSENTIF PAJAK BAGI UMKM

    Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dilansir oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak berada pada masyarakat sendiri dengan menganut sistem self assessment dalam sistem […] Selengkapnya





  • Banyak WP Badan laporkan Rugi, Tapi Bisnis Berkembang
    in ,

    Banyak WP Badan laporkan Rugi, Tapi Bisnis Berkembang

    Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tarif pajak penghasilan (PPh) badan akan bertahap diturunkan, dari 25 persen menjadi 20 persen di tahun 2022. Kebijakan itu seirama dengan peningkatan laporan Wajib Pajak (WP) badan yang merugi. Namun, di sisi lain pemerintah juga menemukan banyak WP badan yang mengaku rugi tetapi bisnisnya kian berkembang.. Selengkapnya



  • G7 Tarif Pajak Minimum 15 Persen untuk Perusahaan Multinasional
    in ,

    Tarif Pajak 15 Persen untuk Perusahaan Multinasional

    Pajak.com, London – Kelompok negara tujuh (grup tujuh/G7) mencapai kesepakatan untuk menetapkan pemajakan global minimum 15 persen pada perusahaan multinasional seperti Google, Apple, Facebook, dan Amazon, pada Sabtu (5/6). Dengan kesepakatan yang diteken para menteri keuangan G7 (Inggris, Amerika Serikat/AS, Jerman, Kanada, Jepang, Prancis, dan Italia) itu, setiap negara nantinya bisa memungut pajak perusahaan multinasional dengan tarif yang sama.. Selengkapnya



  • Pemerintah dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Rilis Rencana Kebijakan Pajak
    in ,

    Pemerintah AS Rilis Rencana Kebijakan Pajak

    Pajak.com, Washington – Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet L. Yellen mengumumkan paket rencana pajak yang akan mengumpulkan 2,5 triliun dollar AS selama 15 tahun, pada Rabu waktu setempat (7/4). Pendapatan itu, menurut Yellen, bisa mendanai proposal infrastruktur senilai 2,3 triliun dollar AS yang diperkenalkan oleh Presiden AS Joe Biden pekan lalu… Selengkapnya