Terbaru



  • Data NIK dan NPWP Berbeda
    in ,

    Yang Harus Dilakukan Jika Data NIK dan NPWP Berbeda

    Pajak.com, Jakarta – Pemerintah telah resmi mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (HPP). Dengan demikian, data NIK juga digunakan sebagai NPWP. Namun, dalam praktiknya masih banyak Wajib Pajak yang memiliki data berbeda antara NIK maupun NPWP. Lantas, apa yang harus dilakukan jika data NIK dan NPWP Berbeda?… Selengkapnya



  • Tak Ada Proses Khusus
    in ,

    Tak Ada Proses Khusus Pemberlakuan NIK Sebagai NPWP

    Pajak.com, Jakarta – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor memastikan, nantinya tidak ada proses khusus yang perlu dilakukan masyarakat terkait integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pasalnya, pemanfaatan NIK sebagai NPWP adalah upaya penyederhanaan administrasi birokrasi yang dilakukan pemerintah. Artinya, proses integrasi pemanfaatan NIK menjadi NPWP akan dilakukan secara otomatis atau melalui sistem yang dimiliki DJP… Selengkapnya



  • NIK jadi NPWP
    in ,

    NIK jadi NPWP, DJP Jamin Data Wajib Pajak Tetap Rahasia

    Pajak.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjamin keamanan dan kerahasian data Wajib Pajak, meskipun Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor menegaskan, keamanan data sudah dijamin dalam Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 34… Selengkapnya



  • DJP: Pemajakan
    in ,

    DJP: Pemajakan “Fintech” Tak Menganggu Industri Digital

    Pajak.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan, pengaturan pemajakan teknologi finansial atau financial technology (fintech) tidak akan mengganggu industri digital. Pengaturan ini justru akan memberikan perlakuan yang setara antara sektor keuangan konvensional dan digital. Seperti diketahui, mulai 1 Mei 2022, pemerintah telah menerapkan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyelenggaraan fintech mulai 1 Mei 2022, yang dituangkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 69 Tahun 2022… Selengkapnya



  • Realisasi Restitusi Pajak
    in ,

    Realisasi Restitusi Pajak Semester I Capai Rp 55 triliun

    Pajak.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, realisasi restitusi pajak atau pengembalian pajak sampai dengan akhir Maret 2022 mencapai Rp 55,76 triliun. Angka ini bertambah Rp 19,65 triliun dari realisasi pada Februari 2022. Sementara data bulan sebelumnya, realisasi pengembalian pajak sepanjang Januari 2022 mencapai Rp 22,61 triliun… Selengkapnya



  • DJP: Batas Penyampaian SPT
    in ,

    DJP: Batas Penyampaian SPT PPh Badan Tidak Diundur

    Pajak.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan, batas penyampaian Surat Pemberitahuan untuk Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT Tahunan PPh Badan) tahun pajak 2021 adalah tanggal 30 April 2022 alias tidak ada pemunduran, meskipun berbarengan dengan periode libur Lebaran. Hal itu disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor melalui surat pengumuman… Selengkapnya



  • PPN Jual Beli Kendaraan
    in ,

    PPN Jual Beli Kendaraan Bekas Jadi 1,1 Persen

    Pajak.com, Jakarta – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan telah menyederhanakan mekanisme tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jual-beli kendaraan bermotor bekas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65 tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan kendaraan Bermotor Bekas. Perhitungan pajak disederhanakan dengan mekanisme, yaitu sebesar 10 persen dari total tarif PPN 11 persen atau menjadi 1,1 persen dari harga jual… Selengkapnya



  • PPN KMS Tingkatkan Keadilan
    in ,

    PPN KMS Tingkatkan Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum

    Pajak.com, Jakarta – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengungkapkan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperbarui aturan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022 tentang PPN atas KMS. Menurutnya, pembaruan PMK tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan rasa keadilan dan kepastian hukum, mendorong peran serta masyarakat, serta memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan atas kegiatan membangun sendiri… Selengkapnya



  • Umrah Haji Bebas PPN
    in ,

    DJP Tegaskan Umrah dan Haji Tetap Bebas PPN

    Pajak.com, Jakarta – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor kembali menegaskan kalau jasa penyelenggaraan ibadah keagamaan seperti umrah, haji, atau lainnya yang sejenis tetap tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Selengkapnya



  • Daftar Lengkap 14 PMK
    in ,

    Daftar Lengkap 14 PMK Aturan Turunan PPN di UU HPP

    Pajak.com, Jakarta – Pemerintah menerbitkan 14 aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mengimplementasikan ketentuan pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan, dalam penerbitan PMK ini pemerintah berupaya merumuskan kebijakan yang seimbang untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional… Selengkapnya



  • SPT Tahunan Telah Dilaporkan
    in ,

    Tercatat 11,46 Juta SPT Tahunan Telah Dilaporkan

    Pajak.com, Jakarta – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor menyampaikan bahwa sebanyak 11,46 juta SPT Tahunan telah dilaporkan sampai 31 Maret 2022 pukul 00.01 WIB kemarin. Menurutnya, dari jumlah tersebut sebanyak 11,16 juta SPT Tahunan berasal dari Wajib Pajak orang pribadi (OP) dan sekitar 300.000 SPT Tahunan dari WP badan… Selengkapnya



  • DJP Sosialisasikan UU HPP
    in ,

    DJP Sosialisasikan UU HPP dan Kenaikan PPN

    Pajak.com, Jakarta – Batas akhir waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) hampir berakhir. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggelar acara Spectaxcular 2022 secara hybrid, offline dan online. Selain sebagai ajang sosialisasi pelaporan SPT Tahunan 2021, acara ini juga dimanfaatkan untuk sosialisasi Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), termasuk mengajak Wajib Pajak mengungkapkan harta yang belum dilaporkan pada Program Pengungkapan Sukarela (PPS)… Selengkapnya



  • Pemerintah Rilis Ketentuan Terbaru PPN-PPnBM di FTZ
    in ,

    Pemerintah Rilis Ketentuan Terbaru PPN-PPnBM di FTZ

    Pajak.com. Pemerintah merilis ketentuan baru administrasi PPN dan PPnBM, terkait kegiatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB atau Free Trade Zone/FTZ), yang berlaku mulai hari ini (2/2). Ketentuan tersebut diatur dalam PMK Nomor 173/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan Pengadministrasian PPN atau PPN dan PPnBM atas Penyerahan BKP/JKP dari dan/atau ke KPBPB.. Selengkapnya



  • Pemerintah Naikkan Batas Restitusi Pajak Jadi Rp 5 M
    in ,

    Pemerintah Naikkan Batas Restitusi Pajak Jadi Rp 5 M

    Pajak.com, Jakarta – Pemerintah menaikkan batas pendahuluan lebih bayar atau restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) bagi pengusaha kena pajak (PKP) menjadi Rp 5 miliar. Sebelumnya, batas pengembalian pendahuluan restitusi PPN ditetapkan sebesar Rp 1 miliar. Perubahan ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK- 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. PMK ini berlaku mulai 1 Januari 2022. Selengkapnya