Terbaru

  • Pajak Minuman Berpemanis
    in ,

    10 Negara yang Terapkan Pajak Minuman Berpemanis

    10 Negara yang Terapkan Pajak Minuman Berpemanis Pajak.com, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah telah menyepakati kebijakan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) dan plastik akan masuk di dalam RUU APBN 2023, di rapat Banggar, pada Selasa (27/9). Sejatinya, pengenaan pajak atau cukai pada minuman berpemanis (sugar tax) sudah lazim diterapkan oleh banyak negara di […] Selengkapnya



  • Harga Komoditas Melonjak
    in ,

    Perpajakan Hadapi Situasi saat Harga Komoditas Melonjak

    Pajak.com, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, administrasi perpajakan saat ini menghadapi situasi yang sangat menantang di tengah lonjakan harga komoditas internasional. Pasalnya, di beberapa negara yang harga komoditasnya sedang naik seperti di Indonesia, perpajakan menikmati windfall revenue yang cukup besar… Selengkapnya



  • Pengusaha tak patuh pajak
    in ,

    DPR Minta CT Ungkap Pengusaha Tak Patuh Pajak

    Pajak.com, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta adanya pengungkapan nama pengusaha besar yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) dan tidak patuh pajak. Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan pengusaha Chairul Tanjung (CT) tentang banyaknya pengusaha yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak pada puncak perayaan Hari Pajak, pekan lalu… Selengkapnya



  • Global Minimum Tax
    in ,

    Global Minimum Tax Ditargetkan Oktober 2022

    Pajak.com, Ceko – Ketentuan tarif pajak minimum atas perusahaan multinasional atau global minimum tax sebesar 15 persen sejatinya telah disepakati tahun lalu melalui forum Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Tarif ini rencananya bakal dikenakan pada perusahaan mulitinasional dengan pendapatan tahunan melebihi 750 juta euro atau sekitar Rp 11,389 triliun… Selengkapnya



  • Pilar Pajak Global
    in ,

    Anggota G20 Implementasikan 2 Pilar Pajak Global

    Pajak.com, Bali – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi para anggota G20 atas komitmennya untuk mengimplementasikan kesepakatan global mengenai dua pilar paket pajak internasional yang diinisiasi oleh G20/Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Indonesia mendorong G20 untuk saling bersinergi membantu negara berkembang dalam mengimplementasikan konsensus pajak global itu… Selengkapnya



  • Indonesia-OECD Sepakati JWP
    in ,

    Indonesia-OECD Sepakati JWP, Dorong Kepatuhan Pajak

    Pajak.com, Bali – Indonesia dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) resmi menyepakati Joint Work Programme (JWP) 2022-2025. Kesepakatan ini akan berfokus pada beberapa isu prioritas, salah satunya terkait peningkatan kepatuhan pajak. Penandatanganan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann ini merupakan rangkaian dari Pertemuan Tingkat Deputi… Selengkapnya



  • Menkeu Bertemu Sekjen OECD
    in ,

    Menkeu Bertemu Sekjen OECD Bahas Konsensus Pajak

    Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berbincang dengan Sekjen Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann di sebuah pertemuan bilateral. Keduanya membahas mengenai perkembangan implementasi konsensus pajak global. Menurut Sri Mulyani, OECD merupakan salah satu mitra utama Indonesia dalam merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan perekonomian… Selengkapnya



  • Kesepakatan Global Pajak Digita
    in ,

    Kesepakatan Global Pajak Digital Mundur Hingga 2024

    Pajak.com, Davos – Kesepakatan global tentang pengenaan pajak digital yang rencananya ditandatangani pada pertengahan tahun ini dikabarkan bakal molor. Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mengakui bahwa kesepakatan pajak digital global membutuhkan waktu satu tahun lebih lama untuk diterapkan… Selengkapnya



  • Konsensus Pajak Global
    in ,

    Konsensus Pajak Global, Fokus Penting di Pertemuan G20

    Pajak.com, Amerika Serikat – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, konsensus pajak global menjadi salah satu fokus penting dalam G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting atau pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara G20, di Washington D.C., Amerika Serikat. Urgensi kesepakatan ini didorong oleh tantangan semua negara dalam meningkatkan penerimaan pajak sehingga dapat menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)… Selengkapnya



  • OECD Luncurkan Database Perpajakan
    in ,

    OECD Luncurkan “Database” Inovasi Teknologi Perpajakan

    Pajak.com, Jakarta – Forum on Tax Administration (FTA) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) meluncurkan database inovasi teknologi sistem administrasi perpajakan 78 yurisdiksi (otoritas pajak). Ketua FTA Bob Hamilton menegaskan, database ini penting untuk membantu yurisdiksi lain yang tengah melakukan digitalisasi atas sistem administrasi perpajakan di negaranya… Selengkapnya



  • UU HPP: Dilematik Pemulihan Ekonomi dan Issue Tax Compliance
    in ,

    UU HPP: Dilematik Pemulihan Ekonomi dan Issue Tax Compliance

    Keberadaan virus yang telah menyebar sekitar awal tahun 2020 di Indonesia menjadikan virus ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Tingkat penyebaran virus yang diberi nama Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) tidak menunjukkan ujung hingga akhirnya virus ini resmi dinyatakan sebagai pandemi pada Maret 2020 oleh WHO (World Health Organization).. Selengkapnya



  • Tantangan Pajak Digital akan Taxpayers Nakal
    in ,

    Tantangan Pajak Digital akan Taxpayers Nakal

    Dunia yang telah memasuki Era globalisasi dimana seluruh transaksi multinasional bisa mencakup secara global membawa dampak terhadap Tax Policy termasuk di Indonesia. Munculnya objek baru berupa transaksi digital, menambah adanya subjek Wajib Pajak baru baik berupa badan maupun Pribadi membawa tantangan besar bagi kebijakan dunia perpajakan.. Selengkapnya



  • Dampak UU HPP bagi Masyarakat. Akanakah Positif Atau Negatif?
    in ,

    Dampak UU HPP bagi Masyarakat. Akanakah Positif Atau Negatif?

    Harmonisasi Peraturan Perundang-ndangan menjadi sangat penting dalam sistem hukum nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hukum pajak dan hukum kepailitan memiliki kesamaan dalam mengatur utang yang berdampak kepada kedudukan kreditor dan penyitaan sebagai eksekutorial dari harta jaminan kebendaan.. Selengkapnya



  • Fenomena Game Online dan Milenial, Menelaah Potensi Pajaknya
    in ,

    Fenomena Game Online dan Milenial, Menelaah Potensi Pajaknya

    Munculnya pandemi Covid-19 telah banyak mengubah kebiasaan hidup semua kalangan masyarakat. Terlebih pada generasi milenial atau muda-mudi ”zaman now”, bermain game menjadi alternatif hiburan ditengah jenuhnya rutinitas keseharian yang lebih banyak dilakukan di rumah. Terlebih bermain game online yang biasa dimainkan dengan banyak pastisipan.. Selengkapnya



  • OECD Kaji Penerapan Pajak NFT
    in ,

    OECD Kaji Penerapan Pajak NFT

    Pajak.com, Paris – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tengah mengkaji penerapan pemajakan terhadap non-fungible token (NFT). Langkah ini menindaklanjuti upaya OECD untuk mendorong penerapan kebijakan perpajakan untuk mata uang virtual, seperti cryptocurrency.. Selengkapnya



Selengkapnya
Anda telah mencapai akhir lini masa website