Terbaru

  • Pemerintah Naikkan Batas Restitusi Pajak Jadi Rp 5 M
    in ,

    Pemerintah Naikkan Batas Restitusi Pajak Jadi Rp 5 M

    Pajak.com, Jakarta – Pemerintah menaikkan batas pendahuluan lebih bayar atau restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) bagi pengusaha kena pajak (PKP) menjadi Rp 5 miliar. Sebelumnya, batas pengembalian pendahuluan restitusi PPN ditetapkan sebesar Rp 1 miliar. Perubahan ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK- 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. PMK ini berlaku mulai 1 Januari 2022. Selengkapnya



  • Undang–Undang Harmonisasi Perpajakan, Membantu bukan Menyusahkan
    in ,

    Undang–Undang Harmonisasi Perpajakan, Membantu bukan Menyusahkan

    Banyak sekali keluhan dari masyarakat terkait UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan), padahal pemerintah sedang mempermudah bagaimana UU HPP ini menfasilitasi wajib pajak di dalam UU HPP saja tarif PTKP (Penghasilan tidak kena pajak) dari 54 juta di ubah 60 juta artinya jika penghasilan kita selama setahun kurang dari 60 juta (5.000.000 /bulan) tidak kenakan pajak.. Selengkapnya



  • NIK menjadi NPWP? Masyarakat Wajib Membayar Pajak?
    in ,

    NIK menjadi NPWP? Masyarakat Wajib Membayar Pajak?

    Direktorat Pajak Kementerian Keuangan dan DPR sepakat mengesahkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), sebelumnya bernama RUU KUP, menjadi undang-undang dalam sidang Paripurna. Beleid yang bersifat omnibus ini turut mengatur penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi orang pribadi yang akan berlaku pada 2023.. Selengkapnya



  • NIK-NPWP Justru Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
    in ,

    NIK-NPWP Justru Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

    Sehubungan dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 7 Oktober 2021 oleh DPR-RI, salah satu poin yang dilirik oleh masyarakat adalah pemberlakuan NIK pada KTP sebagai NPWP. Poin ini diatur dalam Bab II Pasal 2 ayat (1a) dan ayat (10) yang menjelaskan mengenai pemberlakuannya bagi wajib pajak.. Selengkapnya







  • DJP: Program Pengungkapan Sukarela Bukan Jebakan
    in ,

    DJP: Program Pengungkapan Sukarela Bukan Jebakan

    Pajak.com, Jakarta – Direktur Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama memastikan, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berlaku pada 1 Januari–30 Juni 2022 bukan untuk menjebak Wajib Pajak. Isu yang kerap disebut sebagai “jebakan Batman” ini kembali muncul setelah pemerintah dan DPR menyepakati kebijakan.. Selengkapnya







  • Realisasi Pelaporan SPT Tahunan Badan Meningkat
    in ,

    Realisasi Pelaporan SPT Tahunan Badan Meningkat

    Pajak.com, Jakarta – Sebanyak 872.995 Wajib Pajak (WP) badan telah menyampaikan surat pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) per 30 April 2021 (batas akhir). Realisasi itu meningkat jika dibandingkan tahun lalu, yakni 675.406 SPT Tahunan badan. Total realisasi SPT Tahunan (WP orang pribadi dan WP badan) juga meningkat menjadi 12,4 juta dari 11 juta pada tahun 2020… Selengkapnya









  • Terlambat Lapor SPT, Denda Hingga Rp 1 Juta
    in ,

    Telat Lapor SPT, Denda Hingga Rp 1 Juta

    Pajak.com, Jakarta – Masa penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan pajak (SPT Tahunan) bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) akan segera berakhir, yaitu pada 31 Maret 2021. Sedangkan bagi WP badan akan berakhir pada 30 April 2021. Pemerintah mengimbau agar WP tidak terlambat melaporkannya karena akan ada denda mulai Rp 100 ribu hingga Rp 1 juta. Selengkapnya



  • Sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan
    in ,

    Sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan

    Pajak.com, Jakarta – Sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan beberapa waktu belakangan, tak sedikit tokoh menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak (SPT Tahunan) secara on-line atau lewat e-Filing. Ada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.. Selengkapnya



Selengkapnya
Anda telah mencapai akhir lini masa website