Terbaru

  • Pengertian dan Syarat Pengajuan NPPKP
    in ,

    Pengertian dan Syarat Pengajuan NPPKP

    Pajak.com, Jakarta – Sebagai warga negara yang baik, membayar pajak sesuai ketentuan merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam dunia usaha, Wajib Pajak Badan memiliki identitas yang disebut Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan dan Nomor Pengukuhan PKP (NPPKP)… Selengkapnya



  • Perbedaan Status PKP dan Non-PKP
    in ,

    Kenali Aneka Perbedaan Status PKP dan Non-PKP

    Kenali Aneka Perbedaan Status PKP dan Non-PKP Pajak.com, Jakarta – Setiap pengusaha tentu ingin usahanya terus berkembang dan menjadi besar, karena pendapatan yang dapat diraih bakal semakin tinggi. Namun, kita juga tahu bahwa berbisnis juga identik dengan berbagai kewajiban perpajakan, yang dibedakan salah satunya dengan status Anda sebagai badan usaha Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau […] Selengkapnya





  • Pengertian dan Tata Cara e-Bupot
    in ,

    Pengertian dan Tata Cara e-Bupot

    Pajak.com, Jakarta – Dalam dunia perpajakan, ada berbagai istilah penting yang harus dipahami oleh setiap Wajib Pajak, terlebih untuk Wajib Pajak Badan. Salah satu istilah perpajakan yang cukup penting tetapi belum banyak diketahui adalah e-Bupot. Apa itu e-Bupot?… Selengkapnya



  • Membuat Faktur Pajak Secara Elektronik
    in ,

    Cara Sederhana Membuat Faktur Pajak Secara Elektronik

    Pajak.com, Jakarta – Wajib Pajak Badan terutama Pengusaha Kena Pajak (PKP) tentu tak asing lagi dengan istilah faktur pajak. Ya, faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Namun, sudahkah Anda mengetahui cara sederhana membuat faktur pajak secara elektronik?… Selengkapnya



  • Umrah Haji Bebas PPN
    in ,

    DJP Tegaskan Umrah dan Haji Tetap Bebas PPN

    Pajak.com, Jakarta – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor kembali menegaskan kalau jasa penyelenggaraan ibadah keagamaan seperti umrah, haji, atau lainnya yang sejenis tetap tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Selengkapnya



  • Perubahan PPN Kendaraan Bekas
    in ,

    Rincian Perubahan PPN Kendaraan Motor Bekas

    Pajak.com, Jakarta – Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemerintah telah merilis 14 aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mengimplementasikan ketentuan klaster Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Salah satu PMK yang turut menjadi sorotan adalah pengenaan PPN jual-beli barang dan jasa atas kendaraan bermotor bekas, baik untuk mobil maupun sepeda motor. Rician perubahan PPN tersebut tercamtum dalam PMK Nomor 65 tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas. Selengkapnya



  • Sertifikat Elektronik bagi PKP
    in ,

    Mengenal Sertifikat Elektronik bagi PKP

    Pajak.com, Jakarta – Sudahkah Anda mengenal apa itu sertifikat elektronik untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP)? Di Indonesia, semua PKP memerlukan sertifikat elektronik untuk bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada dalam e-Faktur. Mulai dari menerbitkan faktur pajak, meminta nomor seri faktur pajak, serta memanfaatkan layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sertifikat elektronik diberikan DJP kepada PKP sebagai bukti otentifikasi pengguna layanan pajak secara elektronik…. Selengkapnya



  • Pemerintah Rilis Ketentuan Terbaru PPN-PPnBM di FTZ
    in ,

    Pemerintah Rilis Ketentuan Terbaru PPN-PPnBM di FTZ

    Pajak.com. Pemerintah merilis ketentuan baru administrasi PPN dan PPnBM, terkait kegiatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB atau Free Trade Zone/FTZ), yang berlaku mulai hari ini (2/2). Ketentuan tersebut diatur dalam PMK Nomor 173/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan Pengadministrasian PPN atau PPN dan PPnBM atas Penyerahan BKP/JKP dari dan/atau ke KPBPB.. Selengkapnya



  • UU HPP: Dilematik Pemulihan Ekonomi dan Issue Tax Compliance
    in ,

    UU HPP: Dilematik Pemulihan Ekonomi dan Issue Tax Compliance

    Keberadaan virus yang telah menyebar sekitar awal tahun 2020 di Indonesia menjadikan virus ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Tingkat penyebaran virus yang diberi nama Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) tidak menunjukkan ujung hingga akhirnya virus ini resmi dinyatakan sebagai pandemi pada Maret 2020 oleh WHO (World Health Organization).. Selengkapnya



  • UU HPP Bentuk Nyata Keadilan Distributif Bagi Masyarakat
    in ,

    UU HPP Bentuk Nyata Keadilan Distributif Bagi Masyarakat

    Konstitusi Negara Republik Indonesia melalui Pembukaan UU Dasar Negara Republik Indonesia yaitu pada frasa “serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mewujudkan keadilan terhadap seluruh lapisan masyarakat. Dalam sebuah istilah hukum, apa yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut merupakan das sollen atau sesuatu yang diharapkan untuk terjadi.. Selengkapnya



  • Pemerataan Keadilan Sektor Pajak Melalui UU HPP
    in ,

    Pemerataan Keadilan Sektor Pajak Melalui UU HPP

    Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk bangsa Indonesia mengakibatkan berbagai sektor terdampak. Awal pandemi angka penularan dan kematian akibat Covid-19 terus meningkat hingga mengakibatkan sektor ekonomi terdampak karena pengeluaran belanja negara yang meningkat. Sektor pajak pun ikut terdampak dikarenakan pendapatan negara yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.. Selengkapnya



  • Menimbang Surplus Keadilan Prioritas Pajak Penghasilan Baru
    in ,

    Menimbang Surplus Keadilan Prioritas Pajak Penghasilan Baru

    UU HPP adalah Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sudah berlaku per tahun 2022. UU HPP sebagaimana pernyataan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, pada Sosialisasi UU HPP di Jakarta-Banten (14/12/21) merefleksikan keadaan dengan kebutuhan yang beragam di Indonesia. UU HPP mengandung 6 jenis perubahan harmonisasi perpajakan yang meliputi.. Selengkapnya



  • NIK menjadi NPWP? Masyarakat Wajib Membayar Pajak?
    in ,

    NIK menjadi NPWP? Masyarakat Wajib Membayar Pajak?

    Direktorat Pajak Kementerian Keuangan dan DPR sepakat mengesahkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), sebelumnya bernama RUU KUP, menjadi undang-undang dalam sidang Paripurna. Beleid yang bersifat omnibus ini turut mengatur penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi orang pribadi yang akan berlaku pada 2023.. Selengkapnya



  • Dampak Implementasi UU HPP Bagi UMKM
    in ,

    Dampak Implementasi UU HPP Bagi UMKM

    Joko Widodo selaku Presiden RI beberapa bulan terakhir telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan diubah menjadi Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tanggal pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yaitu pada tanggal 29 Oktober 2021.. Selengkapnya



Selengkapnya
Anda telah mencapai akhir lini masa website