Program Kartu Prakerja 2023 Resmi Dibuka
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah secara resmi melanjutkan program Kartu Prakerja 2023 dengan membuka gelombang (batch) ke-48 sejak 2020 atau gelombang pertama di tahun ini, sekaligus menandakan dimulainya era baru Program Kartu Prakerja dengan skema normal. Adapun skema normal yang dimaksud adalah program ini tidak lagi bersifat semi bantuan sosial, sehingga lebih difokuskan pada peningkatan keahlian dengan porsi biaya pelatihan yang lebih tinggi daripada insentif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, kuota yang ditentukan pada Kartu Prakerja Gelombang ke-48 ini akan mencapai 10 ribu peserta.
“Kuota ini akan dinaikkan secara bertahap oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP), sesuai jumlah lembaga pelatihan yang bergabung di ekosistem Program Kartu Prakerja,” kata Airlangga, di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, dikutip Pajak.com, Sabtu (18/2).
Ia menuturkan, jumlah peserta di gelombang awal masih terbatas karena adanya penyesuaian dengan progres pendaftaran lembaga pelatihan yang dikurasi oleh MPPKP serta pelatihan yang tersedia. Namun, ia memastikan kuota ini akan terus ditingkatkan di gelombang berikutnya.
“Karena itu, pemerintah mengajak lembaga pelatihan berkualitas di seluruh Indonesia untuk mengikuti seleksi penyedia pelatihan, terutama lembaga pelatihan dari wilayah Indonesia Tengah dan Timur seperti Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura,” ucap Ketua Komite Cipta Kerja ini.
Airlangga bilang, lembaga pelatihan dapat menghubungi platform digital yang telah bekerja sama dengan Program Kartu Prakerja untuk mengikuti proses seleksi, salah satunya merupakan platform milik pemerintah bernama SIAPkerja.
Sementara bagi para peserta yang ingin menunggu lebih banyak variasi pelatihan tersedia, ia mengimbau agar bisa mengikuti gelombang berikutnya karena terdapat batas waktu pembelanjaan saldo pelatihan bagi peserta. Adapun pada tahun 2023 ini telah teralokasi anggaran untuk 595 ribu peserta.
Airlangga pun berkeyakinan, pihaknya senantiasa berfokus pada pengembangan kompetensi dan keahlian dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI), baik itu untuk memenuhi pasar kerja di dalam negeri maupun untuk memenuhi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
Program Kartu Prakerja, lanjutnya, merupakan salah satu program yang dicetuskan pemerintah untuk skilling, reskilling, dan upskilling.
“Selama tiga tahun pelaksanaannya, Program Kartu Prakerja berhasil secara masif dan inklusif di 514 kabupaten–kota dari 38 provinsi. Sebanyak 16,4 juta orang telah menerima manfaat program ini. Berbagai survei dan riset, baik dari lembaga independen nasional maupun internasional, mengonfirmasi dampak positif dari program ini,” urainya.
Sebagai informasi, besaran bantuan yang akan diterima peserta bakal mengalami penyesuaian, yakni senilai Rp 4,2 juta per individu. Rinciannya, berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta; insentif pascapelatihan Rp 600 ribu yang diberikan sebanyak satu kali; serta insentif survei sebesar Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei. Pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam.
Calon peserta yang berusia antara 18–64 tahun dapat mendaftar melalui laman resmi Program Kartu Prakerja secara mandiri tanpa diwakilkan. Setelah selesai mendaftar, para peserta harus juga meng-klik gabung gelombang untuk ikut seleksi.
Airlangga pun berpesan, peserta yang telah berhasil mendapatkan Kartu Prakerja dapat segera manfaatkan bantuan pelatihan yang diperoleh sebaik-baiknya, mengikuti pelatihan yang sesuai kebutuhan dan peminatan masing-masing. Tujuannya tentu untuk mendorong kebekerjaan maupun kewirausahaan bagi para peserta.
“MPPKP telah menyiapkan berbagai pelatihan baik itu pelatihan luring, daring maupun bauran,” pungkasnya.
Comments