Apkasi Gabungkan Pelaksanaan APN dan AOE 2024
Pajak.com, Jakarta – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) memutuskan gabungkan pelaksanaan kegiatan Apkasi Procurement Network (APN) dan Apkasi Otonomi Expo (AOE) tahun 2024, yaitu pada 10-12 Juli 2024, di Hall A dan B Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Keputusan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang dalam Luncheon Network APN 2024, di Ballroom Apkasi Jakarta.
Sarman menjelaskan, penggabungan dua kegiatan ini diputuskan setelah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk mempertimbangkan jadwal kepala negara yang akan membuka dan meresmikan kedua agenda tahunan Apkasi tersebut. Ia mengungkapkan, saat ini Apkasi tengah intensif berkomunikasi dengan pihak Istana Kepresidenan untuk mengajukan permohonan peresmian kegiatan APN 2024, AOE 2024, sekaligus Rapat Kerja Nasional (Rakernas) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Selama ini Presiden Jokowi merespons baik setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Apkasi terutama yang melibatkan peran serta pemerintah kabupaten untuk melebarkan pasar yang lebih luas guna pemasaran komoditas unggulan daerah serta upaya aktif daerah dalam menarik investor dari luar demi kemajuan daerah masing-masing. Nantinya, Apkasi juga tentunya akan dihadiri para bupati atau pucuk pimpinan tertinggi di daerah,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, (1/5).
Ia memerinci, pelaksanaan kegiatan APN 2024 yang rencananya akan digelar selama dua hari, yaitu pada 21 – 22 Mei 2024 di Cendrawasih Room, JCC Senayan Jakarta. Sementara, kegiatan AOE 2024 dilakukan selama tiga hari, yaitu 10 – 12 Juli 2024 di Hall A & B, JCC Senayan Jakarta.
“Namun demikian, kami tetap memberikan kontra prestasi kepada seluruh peserta APN 2024, sesuai dengan yang sudah dijanjikan. Bahkan, dengan adanya kegiatan APN 2024 dan AOE 2024 digelar di waktu yang bersamaan, peserta akan mendapatkan tambahan satu hari berpameran serta mendapat eksposur yang lebih luas dan pengunjung yang lebih banyak lagi,” jelas Sarman.
APN 2024
Secara spesifik, ia menekankan bahwa kegiatan APN 2024 merupakan salah satu fungsi dan tugas Apkasi dalam memfasilitasi kepentingan 416 pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia untuk meningkatkan serapan anggaran belanja pemerintah daerah (pemda), utamanya untuk dibelanjakan produk-produk dalam negeri.
“Pameran APN 2024 dimaksudkan guna mendorong dan meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui proses Pengadaan Barang Jasa (PBJ) pemerintah. Dengan demikian, maka impor merupakan pilihan terakhir jika benar-benar tidak ada PDN sejenis,” imbuh Sarman.
Seperti diketahui, PDN wajib digunakan oleh kementerian/lembaga (K/L), pemda dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD), maupun skema pinjaman/hibah. PDN juga wajib bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) atau swasta yang menggunakan biaya APBN/APBD.
Pengguna PDN tersebut wajib menggunakan PDN yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25 persen—jika terdapat PDN dengan nilai TKDN atau penjumlahan TKDN dengan bobot manfaat perusahaan (BMP) paling sedikit 40 persen.
Di sisi lain, berdasarkan data kementerian keuangan, porsi belanja barang dan belanja modal APBN/APBD 2023 sebesar Rp 1.013,4 triliun yang dapat dioptimalkan sebagai peluang pasar bagi PDN.
“Dalam PBJ pemerintah mekanismenya pengguna anggaran bisa belanja melalui sistem e-Katalog yang dikembangkan oleh LKPP, sehingga meskipun secara online sudah bisa dilakukan transaksi, namun adakalanya pengguna anggaran masih ingin berkomunikasi langsung dengan pihak produsen sehingga semakin yakin dalam membelanjakan anggarannya. Melalui pameran APN inilah Apkasi mencoba mewadahi akan kebutuhan hal tersebut,” ungkap Sarman.
Dengan demikian, ia mengajak seluruh penyedia barang dan jasa yang sudah terdaftar di e-Katalog dan secara resmi sudah menjadi rekanan di pemerintah, baik di pemerintah provinsi, kabupaten/kota maupun di kementerian/lembaga untuk ikut serta dalam APN 2024.
“Apalagi APN 2024 kita selenggarakan menjelang pertengahan tahun, saat pemda sedang aktif-aktifnya membelanjakan kebutuhan-kebutuhannya. Melalui APN 2024 kami berharap serapan anggaran di pemda bisa cepat terealisasi setelah mereka mengenal lebih dekat dengan para produsen barang dan jasa,” ujar Sarman.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Program Apkasi Syaifuddin Ch Kai yang juga Project Manager APN 2024 menegaskan bahwa seluruh side event APN tidak ada berubah dari penyelenggaraan tahun sebelumnya.
“Pengunjung yang notabene adalah para pengguna anggaran, baik dari pemda maupun K/L untuk berkunjung ke booth APN 2024. Kami sudah mengantisipasi dan tetap memaksimalkan undangan ke potensial pengunjung, yakni pemeritah daerah, khususnya OPD (organisasi perangkat daerah) atau dinas-dinas pengguna anggaran di 416 pemkab selaku anggota Apkasi maupun pejabat pengadaan dari pemerintah provinsi-kota dan tentunya dari K/L, TNI/Polri, BUMN-BUMD, serta RSU (Rumah Sakit Umum) pemerintah maupun RSU daerah di seluruh Indonesia,” pungkas Syaifuddin.
Comments