Terbaru



  • Undang–Undang Harmonisasi Perpajakan, Membantu bukan Menyusahkan
    in ,

    Undang–Undang Harmonisasi Perpajakan, Membantu bukan Menyusahkan

    Banyak sekali keluhan dari masyarakat terkait UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan), padahal pemerintah sedang mempermudah bagaimana UU HPP ini menfasilitasi wajib pajak di dalam UU HPP saja tarif PTKP (Penghasilan tidak kena pajak) dari 54 juta di ubah 60 juta artinya jika penghasilan kita selama setahun kurang dari 60 juta (5.000.000 /bulan) tidak kenakan pajak.. Selengkapnya



  • UU HPP Bagi Masyarakat, Menguntungkan atau Merugikan?
    in ,

    UU HPP Bagi Masyarakat, Menguntungkan atau Merugikan?

    Pandemi global Covid-19 melumpuhkan banyak sektor khusunya sektor perekonomian. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam membangkitkan kembali perekonomian Indonesia. Bisa kita lihat belakangan ini pemerintah sedang gencarnya membuat berbagai kebijakam dalam sektor perpajakan. Hal tersebut sangat jelas adanya, mengingat pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara.. Selengkapnya



  • Menimbang Surplus Keadilan Prioritas Pajak Penghasilan Baru
    in ,

    Menimbang Surplus Keadilan Prioritas Pajak Penghasilan Baru

    UU HPP adalah Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sudah berlaku per tahun 2022. UU HPP sebagaimana pernyataan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, pada Sosialisasi UU HPP di Jakarta-Banten (14/12/21) merefleksikan keadaan dengan kebutuhan yang beragam di Indonesia. UU HPP mengandung 6 jenis perubahan harmonisasi perpajakan yang meliputi.. Selengkapnya



  • Dampak Implementasi UU HPP Bagi UMKM
    in ,

    Dampak Implementasi UU HPP Bagi UMKM

    Joko Widodo selaku Presiden RI beberapa bulan terakhir telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan diubah menjadi Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tanggal pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yaitu pada tanggal 29 Oktober 2021.. Selengkapnya





  • Stabilitas Ekonomi Aktualisasi UU HPP Landasan Anti-Inflasi
    in ,

    Stabilitas Ekonomi Aktualisasi UU HPP Landasan Anti-Inflasi

    Beragam upaya pemerintah dalam menstabilisasikan perekonomian di Indonesia dinilai cukup penting dalam tatanan kehidupan bernegara. Perhatian yang dimulai sejak era reformasi itu makin berkembang maju dengan adanya program-program yang dicanangkan pemerintah sebagai harapan mewujudkan stabilitas ekonomi anti-inflasi.. Selengkapnya





  • Dampak Nyata Integrasi NIK dan NPWP bagi Masyarakat
    in ,

    Dampak Nyata Integrasi NIK dan NPWP bagi Masyarakat

    Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami suatu reformasi besar yang tercapai melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada 29 Oktober 2021. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian di Indonesia.. Selengkapnya



  • Implikasi UU HPP, Berpihak Untuk Rakyat atau Pemerintah?
    in ,

    Implikasi UU HPP, Berpihak Untuk Rakyat atau Pemerintah?

    Sistem perpajakan di Indonesia telah sangat bertumbuh seiring berlaju nya zaman. Apabila menilik, sistem perpajakan yang lama ternyata juga kurang sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik ditinjau dari segi efesiensi maupun dari segi pembangunan nasional yang telah dicapai.. Selengkapnya