Terbaru

  • Dilematis Pemulihan Ekonomi Melalui UU HPP dan Suara Rakyat
    in ,

    Dilematis Pemulihan Ekonomi Melalui UU HPP dan Suara Rakyat

    Kalau ditanya tentang kewajiban rakyat yang paling terlihat, ya tentu jawabannya pajak. Pajak adalah sebuah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang sifatnya memaksa. Sekali lagi, memaksa. Hal tersebut secara telak menunjukan bahwa ada konsekuensi jika terdapat kelalaian dalam membayar pajak.. Selengkapnya









  • Reformasi Pajak Jadi Harapan Ciutkan Defisit APBN
    in ,

    Reformasi Pajak Jadi Harapan Ciutkan Defisit APBN

    Pajak.com, Jakarta – Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, pemerintah diperbolehkan memperlebar defisit di atas 3 persen dari PDB selama tiga tahun yakni 2020-2022. Artinya, pada tahun 2023 pemerintah harus kembali ke UU Keuangan Negara sebelumnya, yang mematok batas maksimal defisit sebanyak 3 persen. Untuk mencapai target menciutkan defisit 3 persen, pemerintah akan memaksimalkan penerimaan pajak.. Selengkapnya



  • BKF Defisit APBN Masih Terjaga di Tengah PPKM Darurat
    in ,

    BKF: Defisit APBN Masih Terjaga di Tengah PPKM Darurat

    Pajak.com, Jakarta – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih terjaga di tengah penambahan bujet kesehatan dan bantuan sosial dalam menghadapi pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Defisit APBN tahun 2021 masih berada dikisaran 4,51 sampai 4,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).. Selengkapnya