in ,

APBN Surplus, Pendapatan Negara Rp 1.974,7 T

APBN surplus
FOTO : IST

APBN Surplus, Pendapatan Negara Rp 1.974,7 T

Pajak.com, Jakara – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi pendapatan negara hingga 30 September telah mencapai sebesar Rp 1.974,7 triliun. Sementara belanja negara tercatat senilai Rp 1.913,9 triliun. Realisasi pendapatan negara yang lebih tinggi dibandingkan serapan belanja negara ini membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 mengalami surplus sebesar Rp 60,9 triliun.

“Meskipun (surplus), namun sebenarnya surplus ini (September 2022) ini turun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai Rp 107,4 triliun. Tapi posisi ini lebih baik dibandingkan September tahun lalu yang mencatatkan defisit hingga Rp 400 triliun. Surplus anggaran hingga September 2022 ini setara 0,33 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Surplus APBN menjadi bekal untuk menghadapi 2023 yang diperkirakan akan tidak baik. Ini turnaround dari APBN kita yang masih cukup solid sampai dengan September (2022),” ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kinerja dan Kita (KiTa) yang dilakukan secara virtual, (21/10).

Baca Juga  Reformasi Perpajakan dalam UU HPP bagi Perekonomian Negara

Ia menyebut, pendapatan negara selama sembilan bulan terakhir di 2022 tumbuh 45,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, kinerja pendapatan negara sebesar Rp 1.974,7 triliun ini, utamanya ditopang oleh penerimaan pajak yang tumbuh mencapai 54,2 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu atau mencapai Rp 1.310,5 triliun; penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh 26,9 persen dengan realisasi Rp 232,1 triliun; serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tumbuh 34,4 persen atau menjadi sebesar Rp 431,5 triliun. Adapun target pendapatan negara tahun 2022 dipatok sebesar Rp 2.266,2 triliun.

“Dari sisi pendapatan menggambarkan bahwa semuanya hijau, positif, tinggi yang menggambarkan pemulihan ekonomi yang cukup baik, serta harga komoditas yang meningkat,” kata Sri Mulyani.

Kendati demikian, meski belanja negara mengalami pertumbuhan 5,9 persen atau menjadi sebesar Rp 1.913,9 triliun, tetapi tetap tidak setinggi pendapatan negara. Mayoritas belanja negara itu terealisasi dari belanja pemerintah pusat yang tumbuh 7,6 persen menjadi Rp 1.361,2 triliun. Realisasi ini terjadi terutama karena kenaikan pada belanja nonkementerian dan lembaga (K/L), sementara belanja K/L justru menyusut. Selanjutnya, belanja negara berupa transfer ke daerah tumbuh 2 persen mencapai Rp 552,7 triliun.

Baca Juga  Dilematis Pemulihan Ekonomi Melalui UU HPP dan Suara Rakyat

“Belanja pemerintah pusat terutama oleh K/L masih terkontraksi terutama yang berhubungan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) dan kesehatan juga, namun beberapa kementerian dan lembaga memang masih perlu mengakselerasi belanjanya,” kata Sri Mulyani.

Dengan realisasi pendapatan dan belanja itu, APBN yang surplus ini juga berimplikasi pada pengurangan kebutuhan untuk penarikan utang. Ia menyebut, pembiayaan anggaran turun 30,9 persen dibandingkan tahun lalu di periode yang sama atau menjadi sebesar Rp 429,8 triliun. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, defisit APBN 2022 yang semula dirancang senilai Rp 868 triliun atau 4,85 persen terhadap PDB, kini turun menjadi Rp 840 triliun atau 4,5 persen PDB. Berdasarkan outlook Kemenkeu, defisit hingga akhir tahun diperkirakan Rp 732,2 triliun atau 3,92 persen PDB.

Baca Juga  Jadi Tuan Rumah KTT G20, PDB Indonesia Berpotensi Naik

Sri Mulyani memastikan, pemerintah berupaya menggunakan APBN sebagai shock absorber di tengah kenaikan harga komoditas, terutama energi. Belanja APBN akan mendukung fokus program pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui realisasi program perlindungan sosial, penanganan stunting, ketahanan pangan, dan kemiskinan ekstrem dengan tetap mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

“Ketahanan pangan yang merupakan program prioritas penting terutama dengan munculnya krisis pangan dunia, realisasi anggarannya sebesar 40,7 persen per 30 September 2022. Kementerian terkait, yakni kementerian pertanian dan kementerian kelautan dan perikanan masing-masing merealisasikan sebesar Rp 9,85 triliun dan Rp 1,60 triliun. Kita berharap Oktober-November-Desember itu sisa dari 60 persen atau 59,3 persen dari anggaran bisa terealisasi,” kata Sri Mulyani.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *