Pemerintah juga menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 322,4 triliun hingga Rp 363,1 triliun dan hibah Rp 10 miliar hingga Rp 20 miliar. Sementara itu, kebutuhan belanja negara dipatok pada kisaran Rp 2.631,8 triliun hingga Rp 2.775,3 triliun. Adapun defisit anggaran 2022 direncanakan tetap berada di kisaran Rp 807 triliun hingga Rp 881,3 triliun atau 4,51 persen sampai 4,85 persen terhadap PDB.
Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berterima kasih atas enam rekomendasi itu. Ia mengatakan, di tengah ketidakpastian ekonomi pemerintah berusaha membuat estimasi, baik pertumbuhan ekonomi maupun penerimaan pajak.
“Karena masalah utamanya bukan indikator variabel ekonomi, tetapi ada variabel kesehatan—virus dan vaksinasi. Saya rasa yang telah disampaikan Panja Penerimaan kami menerima dan juga termasuk menggunakan data tax amnesty (2016), memanfaatkan potensi digital ekonomi dan juga perluasan basis cukai,” jelas Sri Mulyani.
Ia menambahkan, ke depan pemerintah akan terus berkomunikasi dengan Komisi XI DPR terkait potensi pelbagai penerimaan negara, namun tetap mempertimbangkan pemulihan ekonomi nasional.
“Jadi Komisi XI DPR dan pemerintah memang masih perlu memberikan signalling. Karena kalau kita lihat di media dan masyarakat sudah ribut banyak hal. Padahal kita masih dalam proses untuk mendiskusikan dan membuat berbagai perhitungan yang diharapkan bisa meletakkan secara seimbang dengan tujuan memulihkan ekonomi. Tetapi Komisi XI juga terus mengingatkan kami, APBN harus kembali sehat,” tutup Sri Mulyani
Comments