in ,

Belanja Negara 2023 Dirancang Hadapi Tantangan Global

Belanja Negara 2023
Foto: KLI Kemenkeu

Belanja Negara 2023 Dirancang Hadapi Tantangan Global

Pajak.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia akan menghadapi tantangan perekonomian tahun 2023 dengan optimistis namun tetap waspada. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, kewaspadaan itu tecermin dari arsitektur belanja negara tahun 2023 yang dirancang untuk menghadapi tantangan global, seperti krisis pangan dan resesi.

“Pemerintah yakin, perekonomian Indonesia akan mampu bergerak semakin cepat di tahun 2023, sebagaimana mampu menghadapi pandemi dan turbulensi di tahun 2022. Optimisme itu karena pencapaian kita luar biasa di 2022. Waspada karena tahun 2023, sepertiga dari dunia akan mengalami resesi atau 43 persen negara itu akan mengalami resesi menurut proyeksi IMF (International Monetary Fund). Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga momentum pemulihan,” ungkap Sri Mulyani dalam Keterangan Pers Menteri terkait Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, (16/1).

Ia memastikan, optimisme pemulihan ekonomi didukung dengan kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebagai motor penggerak. Dalam APBN 2023, belanja untuk menjaga pertahanan dan stabilitas pangan telah dialokasikan sebesar Rp 104,2 triliun; belanja sektor perlindungan sosial dialokasikan Rp 476 triliun, atau setara dengan yang dibelanjakan untuk tahun 2022 untuk melindungi masyarakat; pagu Rp 341,3 triliun untuk menjaga agar guncangan yang terjadi di sektor energi dapat ditekan, sehingga produksi energi dan ketahanan energi berjalan. Seperti diketahui, krisis pangan dan energi dipicu oleh konflik Rusia-Ukraina dan Republik Rakyat Tiongkok-Taiwan.

Baca Juga  Bursa Karbon Meluncur 26 September, BEI Jadi Penyelenggara 

“Kenaikan alokasi anggaran untuk ketahanan pangan menjadi sebesar Rp104,2 triliun dari Rp 94 triliun (dari tahun 2022) dan peningkatan alokasi anggaran untuk ketahanan energi mencapai Rp 341,3 triliun. Hal itu dimaksud sebagai respons APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat,” jelas Sri Mulyani.

Di sisi lain, anggaran infrastruktur juga disiapkan senilai Rp 392 triliun; belanja untuk kesehatan nonCOVID-19 dialokasikan Rp 178 triliun; keperluan pemilihan umum (pemilu) Rp 21,86 triliun; dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Rp 23,9 triliun.

“Itulah belanja-belanja yang penting di tahun 2023 yang sangat diharapkan bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan-guncangan yang terjadi di sisi global. Baik karena kenaikan harga, inflasi, maupun pelemahan ekonomi dari negara-negara lain,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga  Jokowi Bentuk Satgas Peningkatan Ekspor Nasional

Kendati demikian, belanja pendidikan dan kesehatan masih tetap memiliki alokasi terbesar di tahun 2023, yaitu sebesar Rp 612,2 triliun. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul dan produktif.

Sementara itu, target pendapatan negara tahun 2023 dipatok sebesar Rp 2.463 triliun. Pada kesempatan berbeda, Sri Mulyani menegaskan, target ini akan dicapai dengan pelbagai implementasi dari program Reformasi Perpajakan Jilid III, salah satunya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Regulasi ini akan memperkuat fondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif, serta pendukung pendanaan pembangunan secara sehat dan berkelanjutan.

“Ini adalah sebuah target yang mencerminkan kehati-hatian di dalam mengantisipasi. Pertama, ketidakpastian dari harga-harga komoditas. Kedua, kecenderungan pelemahan ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia,” ujarnya dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah, di Jakarta, (1/12).

Baca Juga  BEI Siapkan 4 Skema Perdagangan Bursa Karbon

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *