Syarat dan Proses Pengajuan Banding Kepabeanan

Syarat dan Proses Pengajuan Banding Kepabeanan

Pajak.com, Jakarta – Eksportir atau importir berhak mengajukan banding atas keputusan keberatan terhadap penetapan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)/Bea Cukai, baik terkait tarif maupun nilai pabean. Apa syarat dan proses pengajuan banding dibidang kepabeanan tersebut? Pajak.com telah merangkumnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Apa syarat mengajukan banding kepabeanan?

• Banding diajukan dengan Surat Banding dalam bahasa Indonesia ke Pengadilan Pajak;
• Banding diajukan dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal diterima penetapan atau keputusan yang dibanding;
• Terhadap satu penetapan atau keputusan diajukan satu Surat Banding;
• Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas serta mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
• Pada Surat Banding dilampirkan salinan penetapan atau keputusan yang dibanding; dan
• Melunasi pungutan yang terutang.

Bagaimana proses pengajuan banding kepabeanan?

• Pengadilan Pajak meminta Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan atas Surat Banding kepada terbanding atau tergugat. Proses ini dilakukan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima Surat Banding;
• Terbanding menyerahkan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dalam tiga bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding;
• Salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan oleh Pengadilan Pajak dikirim kepada pemohon banding dalam 14 hari sejak tanggal diterima;
• Pemohon banding dapat menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima salinan Surat Uraian Banding;
• Salinan Surat Bantahan dikirimkan kepada terbanding atau tergugat, dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima Surat Bantahan;
• Majelis/hakim tunggal sudah mulai bersidang dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat Banding;
• Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum;
• Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan/atau kejelasan banding;
• Hakim ketua memanggil terbanding dan dapat memanggil pemohon banding atau penggugat untuk memberikan keterangan lisan;
• Hakim ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada pihak-pihak yang bersengketa;
• Hakim ketua dapat meminta pemohon banding untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa pajak;
• Atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, atau karena jabatan, hakim ketua dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan;
• Saksi yang diperintahkan oleh hakim ketua wajib datang di persidangan dan tidak diwakilkan;
• Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada satu hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang ditetapkan. Hari persidangan berikutnya diberitahukan kepada terbanding dan pemohon banding; dan
• Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.
• Adapun putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:

– Menolak;

– Mengabulkan sebagian atau seluruhnya;

– Menambah pajak yang harus dibayar;

– Tidak dapat diterima;

– Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau

– Membatalkan.