Terbaru

  • Pemutusan Akses Exchanger Kripto
    in ,

    Tidak Pungut Pajak, Akses “Exchanger” Kripto Akan Diputus

    Pajak.com, Jakarta – Kepala Sub Direktorat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bonarsius Sipayung menegaskan, apabila exchanger kripto dari luar negeri yang ditunjuk sebagai pemungut pajak tidak melakukan tugasnya, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses. Seperti diketahui, pemerintah berwenang untuk menunjuk exchanger yang berada di luar Indonesia sebagai pemungut pajak atas aset kripto, baik itu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penghasilan (PPh)… Selengkapnya