Jokowi: Dorong Investasi Hasilkan Penerimaan Pajak dan PNBP

Jokowi: Dorong Investasi Hasilkan Penerimaan Pajak dan PNBP

Pajak.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah akan terus dorong peningkatan investasi yang memberikan nilai tambah dan membuka lapangan kerja. Selain itu, mendorong investasi perlu dilakukan agar mampu menghasilkan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Investasi harus terus tumbuh karena juga investasi akan mendatangkan penerimaan negara dan penerimaan daerah. Karena PPh (Pajak Penghasilan) badan pasti kita dapat, PPh karyawan pasti kita dapat. Kemudian, bea ekspor dan PNBP kita juga dapat. Kalau kita ikut masuk saham, berarti (negara) juga dapat dividen setiap tahunnya,” jelas Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023 di Balai Kartini Exhibition and Convention Center, Jakarta, dikutip Pajak.com (8/12).

Untuk mengoptimalkan dampak dari investasi, pemerintah telah mendorong kemitraan antara investor dengan pengusaha nasional dan daerah. Secara simultan, pemerintah sudah  mendorong jajaran terkait untuk memberikan perhatian khusus pada investasi bagi produk untuk ekspor.

“Seberapa pun sahamnya, tapi pengusaha daerah harus ada, pengusaha nasional harus ada. Kita juga mendorong bisa investasi yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, serta memberikan nilai tambah yang tinggi melalui hilirisasi industri. Kenapa hilirisasi? Karena memberikan nilai tambah yang tinggi. Coba kita lihat, 2017 ekspor nikel kita berada di angka 3,3 miliar dollar AS. Begitu masuk ke hilirisasi di tahun kemarin 2022, berada di angka 33,8 miliar dollar AS. Lompatannya berapa berarti? Melompat sangat tinggi,” ungkap Jokowi.

Ia menegaskan bahwa saat ini semua negara mendorong investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Untuk itu, Jokowi meminta jajarannya berupaya menangkap peluang investasi pada bidang ekonomi hijau dan ekonomi biru karena ke depannya produk-produk tidak ramah lingkungan itu akan sulit diterima di beberapa negara.

“Blue economy dan green economy harus dikejar. Orang yang memakai green energy itu sekarang ini harus dikejar semuanya. Misalnya, yang berkaitan dengan geotermal. Kalau geotermal mungkin baru satu dua bulan ini, melompat banyak saham di bursa kita—melompat sampai 7 sampai 10 kali karena dia berada di lingkaran green energy. Banyak investor yang mengejar ke ini geotermal, solar panel, power plant, hydropower, ini investasi-investasi ke depan yang sangat menjanjikan,” ujarnya.

Untuk itu, secara spesifik Jokowi meminta agar seluruh kepala daerah juga dapat mendorong investasi. Hal ini agar investasi di luar Jawa semakin besar dibandingkan di Pulau Jawa.

“Meskipun saat ini investasi di luar Jawa telah lebih besar (52 persen) daripada di Pulau Jawa (48 persen). Maka, tugas gubernur, bupati, wali kota, kepala  DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) mendorong agar investasi di luar Jawa makin besar. Tugas pemerintah menyiapkan infrastrukturnya karena di luar Jawa juga memerlukan itu,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyampaikan Rakornas Investasi 2023 berfokus pada transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam untuk memastikan aspek keberlanjutan, serta kemitraan usaha mikro Kecil dan menengah (UMKM) untuk investasi yang berkeadilan.

”Kita semua ingin Rakornas Investasi ini mampu menghasilkan rumusan kebijakan investasi yang mampu mendorong tercapainya realisasi investasi yang berkualitas. KPI (Key Performance Indicator) tentang kolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM, sejak 2021 sudah diterapkan dan sekarang sudah berjalan, tapi belum maksimal. Ini butuh kesadaran yang tinggi untuk kami lakukan. Para gubernur, bupati, wali kota, serta kepala-kepala DPMPTSP sebagai benteng pertahanan terdepan juga diharapkan mampu menjaga investasi, khususnya hilirisasi,” tegas Bahlil.

Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Baca juga: 

Machfud Sidik: Reformasi Perpajakan Harus Jaga Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi https://www.pajak.com/pajak/machfud-sidik-reformasi-perpajakan-harus-jaga-iklim-investasi-dan-stabilitas-ekonomi/.