Saran INDEF di Tengah Ketidakpastian Ekonomi
Pajak.com, Jakarta. Dunia tengah menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Banyak negara mengalami inflasi, sementara harga komoditas energi dan pangan kian melambung. Beberapa negara juga tengah bersitegang dengan isu geopolitik. Berikut ini saran Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) untuk pemerintah di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menurut Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto, pemerintah harus melakukan sejumlah langkah strategis agar ekonomi bisa bertahan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II/2022 sebesar 5,44 persen. Perolehan ini jauh lebih tinggi dari yang diprediksi oleh berbagai lembaga termasuk pemerintah. Namun, Eko mengimbau agar pemerintah tidak euforia berlebihan atas pencapaian tersebut. Sebab, tantangan ke depan jauh lebih berat, khususnya untuk triwulan III maupun IV. Pada triwulan tersebut tidak ada momentum hari raya keagamaan ataupun event-event besar seperti triwulan II. Sehingga akan berdampak pada kinerja ekonomi.
“Tantangan ke depan terutama triwulan III dan IV ini cukup besar. Apalagi triwulan III momentum kemewahan musiman, entah itu hari raya keagamaan ataupun juga event-event besar relatif tidak ada dan itu berimplikasi juga kepada kinerja perekonomian,” ujarnya dalam rekman diskusi virtual di Jakarta dikutip Sabtu (13/8/22).
Menyikapi itu, Eko menganjurkan, pertama, pemerintah harus mendorong konsumsi di kuartal III-2022 seiring ketiadaan momentum musiman hari besar keagamaan dan event-event besar tahunan. Upaya yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengatasi persoalan inflasi yang mulai menggerogoti daya beli masyarakat.
Eko menegaskan, inflasi pada kelompok pangan bergejolak secara year on year (yoy) sudah mencapai 11,47 persen pada Juli 2022. Hal ini disebabkan kenaikan harga bawang, cabai merah, telur, dan daging ayam. Menurut prediksi INDEF, permasalahan pangan ini akan terjadi hingga akhir tahun 2022 karena faktor iklim.
Kedua, pemerintah harus mengakselerasi belanja pemerintah untuk membantu menjaga pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, dua kuartal berturut-turut kinerja pengeluaran konsumsi selalu tumbuh negatif.
Pada kuartal II-2022, pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh -5,24 persen yoy, setelah di kuartal I-2022 juga tumbuh negatif sebesar -7,59 persen yoy. Eko menyarankan agar halini tidak terulang di kuartal III dan IV. Meski demikian, belanja pemerintah tetap harus mempertimbangkan aspek efektif, efisien dan manfaatnya.
Ketiga, pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja sektor dominan yang menampung banyak lapangan kerja perdagangan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri, pertanian, dan perdagangan. Menurut Eko, sektor ekonomi yang memiliki kontribusi duoble digit bagi pertumbuhan ekonomi seperti sektor industri, pertambangan, pertanian dan perdagangan, ternyata masih tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi kuartal II-2022 yang sebesar 5,44 persen yoy. Padahal secara distribusi pertumbuhan keempat sektor tersebut mendominasi produk domestik bruto (PDB) hingga 56,59 persen.
Lambannya pertumbuhan sektor-sektor yang menopang PDB itu menggambarkan masih adanya persoalan yang menghambat pemulihan di masing-masing sektor.
Keempat, untuk mempertahankan surplus dagang, pemerintah harus berupaya menjaga pasar mitra dagang utama serta mendorong ekspor ke pasar-pasar potensial baru. Sebab, tekanan inflasi yang meningkat di negara-negara mitra dagang utama Indonesia bisa berisiko menggerus surplus di periode semester II-2022.
Kelima, mendorong peningkatan dan penguatan aktivitas ekonomi domestik. Harapannya, ketika ketidakpastian global ini terus berlangsung, Indonesia masih bisa bertahan setidaknya dengan pertumbuhan ekonomi tidak kurang dari 5 persen.
Comments