Pajak.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan hasil kerjasama yang nyata dalam penyelenggaraan Presidensi G20. Menurutnya, penyelenggaraan G20 2022 ditargetkan mampu menyelesaikan situasi unbalance yang terjadi di dunia pascapandemi COVID-19.
“Pemulihan kesehatan dan ekonomi pascapandemi COVID-19 yang terjadi secara tidak merata merupakan tantangan bagi semua negara. Indonesia akan menjadikan isu ketidakseimbangan dalam pemulihan kesehatan, akses terhadap vaksin, dan pemulihan ekonomi global sebagai isu prioritas,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Pajak.com pada Sabtu (27/11).
Ia menambahkan, KTT G20 tahun 2022 akan fokus dalam pembahasan isu-isu prioritas seperti pemulihan ekonomi dan kesehatan yang inklusif dan transformasi ekonomi berbasis digital, mengingat perbedaan regulasi tiap-tiap negara tentunya akan menghambat pemulihan ekonomi global secara merata. Selain itu, Indonesia juga akan mengangkat isu keseimbangan dalam akses teknologi dan dana untuk mempercepat pengembangan energi berkelanjutan.
“Momentum penyelenggaraan G20 tahun 2022 akan dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan diplomasi ekonomi dengan menyusun comprehensive action plan untuk isu ekonomi dan kesehatan global pascapandemi,” tambahnya.
Indonesia menilai, Presidensi G20 Indonesia yang akan mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger” harus berfokus pada penguatan kerjasama nyata multilateral untuk memastikan terjadinya keseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi di setiap negara.
“Indonesia memandang G20 harus difokuskan pada penguatan multilateralisme dan kemitraan global yang efektif untuk memastikan keseimbangan kepentingan antara negara maju dan berkembang,” ujarnya.
Airlangga melanjutkan, pembahasan isu dalam Presidensi G20 akan dibagi ke dalam dua bagian yakni Finance Track yang membahas isu keuangan dan Sherpa Track yang membahas isu nonkeuangan/sektor riil. Untuk mendukung proses forum tersebut, Presidensi G20 Indonesia akan mensinergikan kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab sebagai focal point untuk masing-masing working group dan engagement group.
“Finance dan Sherpa Track akan bersinergi untuk memastikan capaian konkret dari topik pokok sesuai arahan presiden. Komponen kelompok sosial dan nonpemerintah juga akan dilaksanakan secara paralel,” jelas Airlangga.
Perlu diketahui, Presidensi G20 2022 akan dihelat secara resmi pada 1 Desember 2021 dan berlangsung hingga 30 Oktober 2022. Penyelenggaraan G20 tahun 2022 akan diisi 150 pertemuan yang diperkirakan akan dihadiri oleh 20.988 delegasi dari seluruh negara G20 dan negara undangan. Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022 dianggap memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia. Salah satu yang akan didapatkan oleh Indonesia ketika menjadi tuan rumah penyelenggaraan G20 adalah kesempatan untuk menentukan agenda pembahasan G20.
“Indonesia sebagai perwakilan dari negara berkembang akan mendorong keseimbangan isu-isu negara maju dan berkembang dalam pembahasan isu strategis KTT G20,” pungkasnya.
Comments