Pajak.com, Jakarta – Indonesia akan memegang Presidensi G20 mulai dari 1 Desember 2021 hingga awal November 2022. Selama menjabat presidensi, Indonesia akan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan sejumlah pertemuan internasional lain. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengajak para pelaku industri untuk memperjuangkan kepentingan nasional pada presidensi KTT G20 mendatang.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan Kementerian Kominfo tengah menjalankan dua instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkaitan dengan kesuksesan substansi dan penyelenggaraan gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 selama satu tahun ke depan.
Pertama, memastikan kesuksesan dari sisi substansi atau agenda G20 Indonesia, yakni transisi ke ekonomi digital sesuai dengan kewenangan Kementerian Kominfo. Saat ini Kementerian Kominfo sebagai Ketua Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group pada pertemuan tingkat menteri negara anggota G20 pada 2022 tengah mempersiapkan hal itu dalam beberapa waktu mendatang.
“Hari ini lebih menyangkut pada substansi materi yang akan kita bawa saat penyelenggaraan Digital Economy Task Force. Secara khusus berkaitan dengan Digital Economy Working Group G20,” kata Johnny Gerard Plate dalam pertemuan virtual streamlining bersama pelaku industri nasional di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (19/11/2021).
Kedua, memastikan kesuksesan dalam kaitan dengan keketuaan Indonesia sebagai penyelenggara. Kementerian Kominfo telah berkoordinasi dengan intensif untuk mendukung gelaran akbar tersebut sesuai dengan kewenangannya, yakni, dari sisi pelayanan jaringan telekomunikasi yang akan dilakukan dengan optimal, sehingga peserta KTT G20 mendapatkan akses jaringan berkualitas.
“Beberapa pelaku industri di tingkat hulu, khususnya yang berhubungan dengan telekomunikasi. Bahkan sudah membahas mengenai penyelenggaraan Forum G20 itu sendiri,” kata Johnny.
Comments