in ,

Jokowi Dorong HIPMI Jadi Motor Penggerak Hilirisasi UMKM

Jokowi Dorong HIPMI Jadi Motor Penggerak Hilirisasi UMKM
FOTO: Setkab RI

Jokowi Dorong HIPMI Jadi Motor Penggerak Hilirisasi UMKM

Pajak.com, Tangerang – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dorong  Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) jadi motor penggerak program hilirisasi pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Ia menegaskan, program hilirisasi yang digalakkan pemerintah tidak hanya untuk sektor pertambangan. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII HIPMI Tahun 2023, di Nusantara Hall Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, (31/8).

“Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa hilirisasi itu bukan hanya untuk yang besar-besar, bukan urusan nikel saja, bukan urusan tambang tembaga yang gede-gede, enggak. UMKM pun kita harus industrialisasikan, harus hilirisasikan semua produk yang masih mentahan,” jelas Jokowi.

Ia pun mengapresiasi pelaku UMKM yang sudah melakukan hilirisasi. Contohnya, pemilik merek kopi Hajirocker Coffee asal Banten yang berhasil mengolah biji kopi menjadi kopi bubuk dan mengemasnya dengan kemasan yang menarik.

“Jangan hanya Banten saja, tapi seluruh provinsi harus melakukan ini, dan motornya adalah HIPMI. Motornya HIPMI, karena kreativitas inovasi itu pasti ada di pengusaha-pengusaha muda, saya pastikan. Packaging seperti ini sangat bagus sekali,” ungkap Jokowi.

Baca Juga  Wamenkominfo Soroti Urgensi Perlindungan Data Pribadi dan Privasi

Tak hanya kopi, ia juga menyebutkan sejumlah produk lain yang berpotensi besar untuk dihilirisasi, seperti gula aren, kelapa sawit, hingga rumput laut. Ia mengharapkan produk olahan tersebut dapat mengisi pasar dalam negeri sekaligus mampu diekspor ke luar negeri.

“Kita ini nomor dua di dunia, rumput laut, tapi ekspornya mentahan. Saya cek ke mana ini mentahan, ke Filipina, ke Thailand. Kenapa enggak buat industri sendiri di sini? Misalnya lagi, tepung agar bisa dibuat semi karagenan, nilai tambahnya langsung melompat semuanya,” kata Jokowi.

Ia mencatat, berdasarkan perhitungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), program hilirisasi akan meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia menjadi 10.900 dollar AS dalam 10 tahun mendatang, 15.800 dollar AS dalam 15 tahun, dan 25.000 dollar AS saat Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, Jokowi berharap pemimpin Indonesia berikut dapat terus melanjutkan program hilirisasi ini.

“Jangan biarkan mentahan-mentahan itu terus diekspor, industrialisasikan, hilirisasikan di dalam negeri, agar ada kesempatan kerja yang terbuka, nilai tambah kita dapatkan, sehingga negara juga akan dapat nanti. Kalau nilai tambah muncul, negara akan dapat, penerimaan negara otomatis pasti akan naik,” tegasnya.

Baca Juga  Ini 7 Ruas Tol Baru Gratis Selama Musim Mudik Lebaran 2024

Ia juga menyoroti penggunaan sistem skor kredit (credit scoring system) dalam pemberian kredit khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM.

“Saya masih mendorong terus kepada menteri, kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan), kepada BI (Bank Indonesia), agar kalau bisa urusan kredit KUR ini tanpa agunan. Mestinya harus menggunakan sistem credit scoring. Karena sudah 145 negara untuk UMKM itu menggunakan sistem credit scoring,” ujar Jokowi.

Ia meyakini, penerapan sistem skor kredit tersebut akan sangat membantu pelaku UMKM untuk merintis dan mengembangkan usahanya.

“Pengusaha-pengusaha muda yang baru berangkat untuk masuk ke dunia usaha biasanya belum memiliki aset, belum memiliki kolateral, belum memiliki agunan. Jadi, kalau peluang diberikan dengan sistem credit scoring itu akan lebih memudahkan,” pungkas Jokowi.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Akbar Himawan Buchari juga meminta agar pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih memerhatikan UMKM.

“Kami berharap BUMN bisa lebih erat menjalin sinergitas dengan sektor swasta. Supaya kegiatan ekonomi yang ada tidak saling tumpang tindih antara BUMN dan swasta. Karena kami swasta jumlah yang korporasinya kecil, pengusaha di HIPMI 70 persen UMKM, 30 persen korporasi. Jadi, kalau kami disaingi oleh BUMN, maka kami enggak bisa survive. Oleh karenanya, BPP HIPMI bersepakat perlu adanya sinergitas antara BUMN dan swasta. Sehingga bisa saling berbagi porsi pekerjaan dan membuka sudut pandang ekonomi lebih luas,” ungkap Akbar.

Baca Juga  Jokowi dan Menlu Tiongkok Bahas 4 Isu Penting Ini

Turut hadir dalam acara ini, antara lain, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Baca juga:

https://www.pajak.com/ekonomi/inkubatorx-riset-akselerasi-pengembangan-hilirisasi/.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *