in ,

Mengenal Istilah Wajib Pajak OPPT dalam PPh Pasal 25

PPH pasal 25
FOTO: IST

Pajak.com, Jakarta – Dalam dunia perpajakan, kita mengenal Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, karena dalam prakteknya tidak seluruh Wajib Pajak dapat membayar pajak secara keseluruhan dan langsung. Agar tidak memberatkan, Wajib Pajak dapat mengikuti mekanisme Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dengan cara mengangsur atau mencicil pajak setiap bulannya dalam jangka waktu satu tahun.

Sejatinya, besaran angsuran bulanan yang dibayarkan ialah sebesar PPh terutang menurut SPT PPh tahun lalu dengan dikurangi kredit pajak. Menariknya, Pasal 25 ayat 7 UU PPh membolehkan menteri keuangan untuk menetapkan perhitungan besaran angsuran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu atau disebut Wajib Pajak OPPT.

Lalu, apa yang dimaksud dengan Wajib Pajak OPPT? 

Baca Juga  Kemenkeu: Realisasi Restitusi Pajak Turun 41,44 Persen

Berdasarkan penuturan Pasal 25 ayat 7 huruf c UU PPh, Wajib Pajak OPPT ialah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki satu atau lebih tempat usaha. Sementara ketentuan teknis tentang Wajib Pajak OPPT ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.03/2018, yang berlaku sejak 31 Desember 2018.

Mengacu pula pada Pasal 1 Ayat 4 PMK 215/2018, definisi Wajib Pajak OPPT adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dagang atau jasa. Hal ini tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas di satu atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal Wajib Pajak.

Sementara dalam aturan turunannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2010, disebutkan tiga unsur yang masuk dalam definisi Wajib Pajak OPPT yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi, pedagang pengecer, serta satu atau beberapa tempat usaha.

Baca Juga  Program Tax Amnesty Dimulai 1 Januari 2022

Seperti diketahui, Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Wajib Pajak yang terkena pada orang yang memiliki dua syarat. Pertama, syarat subjektif yaitu lahir dan hidup. Kedua, syarat objektif yaitu memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Unsur lainnya adalah pedagang pengecer alias orang pribadi yang menjalankan penjualan secara grosir ataupun eceran, juga orang pribadi yang melakukan penyerahan jasa melalui suatu tempat usaha. Sementara tempat usaha bermakna sesuatu yang sifatnya menetap, baik itu di ruko, mal, rumah, atau bisnis daring. Hal ini dikarenakan yang dilihat bukanlah cara pemasarannya.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

GIPHY App Key not set. Please check settings

Loading…

0