in ,

Pemerintah Siapkan “Super Apps” Layanan Publik

“Pelan-pelan kita mulai melakukan shutdown dan pindahkan. Saya meyakini, efisiensinya akan lebih tinggi dari intervensi fiskal yang Ibu Sri Mulyani (Kemenkeu) keluarkan saat ini. Puluhan triliun rupiah hematnya, kalau itu bisa dilakukan luar biasa untuk kita,” ujarnya.

Di sisi lain, dalam upaya mewujudkan electronic government, pemerintah saat ini masih menggunakan 2.700 pusat data. Sementara hanya sekitar 3 persen yang berbasis cloud, selebihnya terpisah sehingga menjadi salah satu kendala untuk menghasilkan data terintegrasi. Akibatnya,  interoperabilitas data untuk menghasilkan satu data sebagai implementasi data driven policy di Indonesia sulit terwujud

Untuk mewujudkan efisiensi dalam pengelolaan pusat data itu, menurut Johnny, pemerintah akan membangun empat pusat data berbasis cloud. Pusat data yang pertama akan dibangun di dekat ibu kota negara saat ini, di Jabodetabek. Rencanya, bulan depan akan mulai dilakukan ground breaking agar bisa langsung digunakan di tahun 2024.

Baca Juga  5 Pembahasan Pertemuan Bilateral Jokowi dan Joe Biden

Di saat yang bersamaan, secara simultan pemerintah sudah merancang pembangunan pusat data kedua di Nongsa, Batam, Kepulauan Riau, dengan kapasitas yang hampir sama dan redundant sehingga ada saling backup dalam penggunaan pusat data ke depan. Pusat data ketiga akan dibangun di IKN sebagai pusat data pemerintah. Selanjutnya, untuk pusat data yang keempat akan dibangun di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Menteri Johnny menjelaskan pemilihan lokasi terakhir dilatari minimnya aktivitas vulkanik bawah laut yang berpotensi mengganggu layanan pusat data.

Labuan Bajo dipilih karena fiber optic network wilayah selatan Indonesia yang menghubungkan Indonesia bagian Barat, Tenggara, Timur itu sangat memungkinkan karena minim aktivitas vulkanis bawah laut.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *