Gim Autopilot City, Beri Ruang Warga Jadi Wali Kota Bandung

Gim Autopilot City, Beri Ruang Warga Jadi Wali Kota Bandung

Pajak.com, Bandung – Anda bisa menjadi Wali Kota Bandung pengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memainkan gim bernama Autopilot City. Gim ini juga memberikan ruang bagi warga untuk memberikan solusi atas permasalahan Kota Bandung.

Gim Autopilot City tersebut dikembangkan oleh PLabs.ID bersinergi dengan InkubatorX, meliputi Pajak.com, Nanodion, Edunesia.net, dan Tiga Dimensi; Gagasan Indonesia; serta Pilar Tunas Nusa Lestari.

Managing Director Plabs.ID Syakir Yaqdhi Amrulloh menjelaskan, gim Autopilot City merupakan sebuah kampanye sosial yang menggabungkan permainan simulasi menjadi seorang wali kota, serta diskusi panel tentang isu-isu dalam sebuah kota, termasuk bagaimana mengalokasikan belanja sekaligus pendapatan daerah, termasuk penerimaan pajak.

Dalam teknisnya, pemain gim yang menjadi wali kota akan memilih topik masalah yang ingin diselesaikan. Mereka dapat leluasa membuat program, menentukan alokasi dana, dan memberikan solusi yang tepat untuk setiap tindakan. Gim ini telah dimainkan sejak dari tanggal 7 Oktober 2023 hingga 29 Oktober 2023. Kemudian, hasil simulasinya akan menjadi data mentah yang akan diproses menjadi ringkasan kebijakan dan diserahkan kepada calon wali kota atau legislatif dalam diskusi panel—penutup kegiatan social campaign Autopilot City.

“Sekarang Kota Bandung mempunyai banyak masalah, di jalan terjadi banyak kemacetan, sampah di mana-mana. Untuk itu, Plabs.ID bersama-sama para kolaborator, sepeti InkubatorX beserta entitasnya, mengajak anak muda untuk bermain gim Autopilot City. Tentunya kolaborasi kita tidak berhenti di sini untuk mewujudkan Kota Bandung semakin baik—semakin transparan, semakin akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat,” ungkap Syakir dalam sambutannya di acara Closing Ceremony Autopilot City di Amphitheatre Urbane Space Kota Bandung, Jawa Barat, dikutip Pajak.com, (31/10).

Founder Autopilot City Zaenal Muttaqien optimistis, gim ini mampu menjadi sebuah alternatif bagi anak muda untuk menyuarakan gagasannya kepada pembangunan Kota Bandung. Ia yakin, Warga Bandung ingin kotanya modern dan partisipatif.

“Kita melihat fenomena di Indonesia, orang demo-demo saja tanpa memberikan solusinya. Maka dari itu, hasil kolaborasi mengembangkan gim Autopilot City ini kita menghasilkan policy brief, kebijakan yang kami akan sampaikan kepada stakeholder. Dalam pengembangan gim Autopilot City ini kita menghimpun pengetahuan yang komprehensif tentang Kota Bandung, makanya kita menjalin kolaborasi dengan Gagasan Indonesia dan InkubatorX beserta entitasnya,” ujar Zaenal.

Ia optimistis, sebagai sebuah technology solutions gim Autopilot City dapat memberikan pengalaman menarik bagi penggunanya.

“Seperti kita pesan burger di restoran, kita bisa pilih topiknya apa dan isunya apa. Kita juga memberikan ruang pada pengguna untuk memberikan solusinya, karena Bandung adalah kota kreatif. Kita ingin orang Bandung mengeluarkan opininya terhadap pemasalahan Kota Bandung,” tandas Zaenal.

Direktur InkubatorX Ratih Puji Lestari juga menyampaikan apresiasi terhadap Plabs.ID dan seluruh pendukung dalam acara ini. Menurutnya, projek gamifikasi Autopilot City akan mengajak warga Kota Bandung menantang pemerintahnya untuk berpikir kreatif menyelesaikan masalah dengan inovatif.

“Autopilot City diharapkan dapat meningkatkan partisipasi warga Bandung, khususnya anak muda untuk mau peduli terhadap kotanya. Semoga Bandung dapat menjadi kota yang lebih baik, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Selain itu, dapat mengimplementasikan rencana tata kota yang berhasil dan memastikan pemanfaatan anggaran yang efisien. Sehingga menjadi kota yang tidak hanya berkembang, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup penduduknya dan mewujudkan visi kota yang sehat nan asri,” ungkap Ratih.

Hal senada juga diungkapkan oleh Founder Pilar Tunas Nusa Lestari Ramalis Sobandi. Ia berpandangan, partisipasi warga sangat penting untuk mendorong Kota Bandung yang lebih baik. Kota Bandung ibaratnya berada dalam sebuah mangkok yang memerlukan penataan dan komposisi. Misalnya, ada sebuah peternakan sapi di Lembang yang apabila kotorannya tidak diolah, maka berpotensi menimbulkan eksternalitas negatif bagi seluruh wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

“Jadi, kita harus sayang sama Kota Bandung. Di sini tidak ada orang yang pintar banget, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, harus bareng-bareng membangun program kerja menjadikan Kota Bandung yang lebih baik. Pemerintah daerah dan masyarakat harus berkolaborasi membangun program. APBD hanya bagian kecil (untuk membangun kemajuan sebuah kota). Percuma saja APBD berkali-kali lipat, karena kekuatan terbesar di pemerintahan bukan cuma soal anggaran, yakni OPD (organisasi perangkat daerah) dan kewilayahan (kecamatan dan kelurahan), termasuk masyarakat,” ungkap Ramalis.

Sementara itu, Director Gagasan Indonesia Riezal Ilham P menilai, Kota Bandung mengalami beragam kondisi, dari yang sangat berkembang pesat menjadi berada pada titik stagnasi. Kesemrawutan Kota Bandung harus diakui oleh masyarakat agar segera menemukan solusi yang konkret.

“Fokus kita sekarang ke masalah sampah, hingga akhirnya segala daya dan upaya Pemkot Bandung tertuju pada sampah semua. Kemudian, masalah kemacetan yang dipicu oleh ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan (pribadi). Ini paling terasa di Bandung. Sedangkan, teman-teman di DKI Jakarta dan Solo memiliki jaringan transportasi publik yang bisa diandalkan. Nah, ini sepertinya sulit dilakukan di Kota Bandung. Belum lagi permasalahan korupsi smart city yang dilakukan pemimpin,” ungkap Riezal.

Di sisi lain, pemuda terkesan ogah menyuarakan aspirasi atas permasalahan Kota Bandung karena dihantui oleh urusan administrasi. Sekalipun menyampaikan opini melalui media sosial, pemuda tidak bisa memastikan bahwa aspirasinya didengar dan ditindaklanjuti.

“Saya kira gim Autopilot City bisa menjadi kanal-kanal yang menjembatani gap-gap antara pemuda dengan pemangku kepentingan, pemerintah daerah,” kata Riezal.

Dari sudut pandang pelaku bisnis, CEO Plabs.ID Fauzi Fadillah berharap, terjadi perbaikan struktural di Pemkot Bandung dalam melayani maupun membangun program kerja.

“Kita ingin membuka lapangan pekerjaan di kota yang nyaman, akuntabel, dan transparan,” kata Fauzi.

Kepala Bagian Admnistrasi Pembangunan Kota Bandung Tammi Lasmini  mengapresiasi pengembangan gim Autopilot City. Ia berharap, gim ini mampu memberikan masukan kepada Pemkot Bandung untuk memecahkan masalah perkotaan yang multisektor.

“Kita harus punya perencanaan tata ruang. Karena ibarat mangkok tadi, yang mengakomodir setiap pembangunan Kota Bandung itu tata ruangnya. Di dalamnya, ada semua sektor, ada transportasi, laju ekonomi kreatif, kepemudaan, pendidikan sampah, kesehatan dan sebagainya. Di lain sisi, kita melihat anggaran, pemerintah pusat sudah menetapkan 20 persen (minimal) untuk pendidikan dan 15 persen untuk kesehatan. Jadi, APBD tidak bebas,” ungkap Tammi.

Ia mengakui bahwa saat ini Kota Bandung tengah mengalami masalah persampahan yang berimplikasi pada isu kesehatan dan bermuara pada naiknya belanja anggaran kesehatan sebesar 25 persen dari total APBD.

“Kami telah menggandeng seluruh pihak untuk membantu mengatasi masalah sampah ini. Yuk, pemuda, bantu Kota Bandung. Kita juga punya isu strategis yang rutin dilakukan, seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)—kepemudaan, ekonomi kreatif, sosial budaya, infrastruktur yang baik untuk mewujudkan Kota Bandung yang nyaman,” kata Tammi.

Untuk itu, diperlukan harmonisasi dan kolaborasi antara Pemkot Bandung dan pemuda yang lebih kuat. Pemkot tidak bisa bekerja sendiri mewujudkan Kota Bandung yang didambakan masyarakatnya.

Editor in Chief Pajak.com Aldino Kurniawan menambahkan, dukungan warga terhadap Kota Bandung seyogianya perlu dibuktikan dengan kesadarannya menunaikan kewajiban perpajakan. Di sisi lain, ia mengutip tulisan Benjamin Franklin dalam suratnya kepada Jean-Baptiste Le Roy pada 1789, yang menyatakan bahwa tiada yang pasti selain kematian dan pajak.

“Pajak itu hanya mengatur dalam dua hal, pajak dan kewajiban. Hak apa yang kita dapatkan dan kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan. Keduanya ini harus berlandaskan undang-undang. Namun, perlu diingat, berdasarkan undang-undang, pajak itu kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung,” ungkap Aldino.

Namun, sejatinya pajak memiliki empat fungsi yang perlu dipahami oleh setiap warga, yaitu pertama, fungsi anggaran (budgetair)—pajak berkontribusi dalam APBN atau APBD. Kedua, fungsi mengatur (regulerend), pajak menjadi alat untuk mengatur bagaimana sebuah negara atau daerah mengatasi masalah. Sebagai contoh, untuk mendukung pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM), pemerintah menanggung Pajak Penghasilan (PPh) bagi yang beromzet di bawah Rp 500 juta.

Ketiga, fungsi stabilisasi. Salah satu contohnya pemerintah memberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar demi menciptakan stabilitas perekonomian nasional.

Keempat, fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak sebagai pendorong terciptanya lapangan pekerjaan. Sebagai contoh, pemerintah pusat menetapkan pembebasan PPh kepada pegawai yang berpenghasilan di bawah Rp 4,5 juta.

“Intinya, bagaimana literasi perpajakan untuk terus ditingkatkan dan disampaikan oleh pemerintah di setiap kesempatan. Memang pajak tidak mendapatkan imbalan langsung, namun literasi mengenai fungsi-fungsi pajak bisa disampaikan ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita harus memupuk sense of belonging agar membayar pajak menjadi sebuah kebanggaan dan daya tawar dalam memberikan sebuah evaluasi kebijakan. Jangan sampai kita sebagai free rider yang demo mengenai kebijakan, padahal kita tidak berkontribusi apapun,” ujar Aldino.