KSSK Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2023 Solid, Ini Indikatornya
Pajak.com, Jakarta – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) proyeksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap solid pada tahun 2023, yakni berada pada kisaran 5-5,3 persen. Ketua Komite KSSK sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, setidaknya ada empat indikator yang mendukung proyeksi tersebut.
Pertama, perekonomian Indonesia pada kuartal II-2023 tetap tumbuh kuat karena ditopang oleh tren ekspansif aktivitas manufaktur. Adapun Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juli 2023, meningkat ke level 53,3 atau lebih tinggi dibandingkan Juni 2023 sebesar 52,5.
Kedua, peningkatan konsumsi rumah tangga juga meningkat. Hal ini didorong oleh terus naiknya mobilitas, membaiknya ekspektasi pendapatan, dan terkendalinya inflasi, dampak positif dari Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), dan pemberian gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara. Perkembangan tersebut juga disertai Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Penjualan Ritel (IPR) yang masih terus bertumbuh.
Ketiga, investasi nonbangunan masih terindikasi ekspansif, meski kondisi investasi bangunan masih relatif tertahan. Hal ini sejalan dengan kinerja ekspor yang positif dan berlanjutnya hilirisasi.
“Dengan rangkaian perkembangan, pertumbuhan ekonomi 2023 diproyeksi dapat mencapai kisaran 5 persen sampai dengan 5,3 persen. KSSK berkomitmen untuk melanjutkan penguatan koordinasi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan risiko global ke depan, termasuk rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik,” ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KSSK, di Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta (2/8).
Ia menyebutkan, berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi nasional hingga tahun 2023, terutama ditopang industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta informasi dan komunikasi. Sementara secara spasial, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh pertumbuhan wilayah Kalimantan dan Jawa yang masih kuat sejalan dengan terjaganya permintaan domestik.
Keempat, kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sampai dengan semester I-2023 masih tetap solid meskipun termoderasi di tengah normalisasi harga komoditas, pendapatan negara tetap tumbuh positif.
“Kinerja belanja negara juga terus ekspansif dan menopang berbagai agenda pembangunan serta menjaga stabilitas kondisi ekonomi makro. Hingga akhir Juni 2023, kondisi kesehatan fiskal terus terjaga dengan baik, tercermin dari surplus pada keseimbangan primer sebesar Rp 368,2 triliun dan surplus anggaran fiskal sebesar Rp 152,3 triliun, setara dengan 0,71 persen produk domestik bruto (PDB). Kemudian, pendapatan negara masih tumbuh positif 5,4 persen, sehingga realisasi mencapai Rp 1.409,7 triliun atau 57 persen dari target APBN. Selain itu, realisasi belanja negara semester I-2023 mencapai Rp 1.255,7 triliun (41,0 persen dari pagu APBN),” urai Sri Mulyani.
Ia memastikan, di tengah tren perlambatan ekonomi global serta dinamika geopolitik yang masih diselimuti ketidakpastian, APBN tetap berupaya keras dalam mendukung pelabagai upaya pemulihan ekonomi dan pelaksanaan agenda prioritas nasional.
“Pemerintah akan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi kesejahteraan rakyat Indonesia. Peran APBN untuk memperkuat fundamental ekonomi dan mendukung serta mendorong transformasi perekonomian juga terus diperkuat dan diefektifkan.
Secara simultan, sampai dengan akhir tahun 2023, pemerintah juga akan melanjutkan dan menyelesaikan berbagai kegiatan pembangunan yang telah direncanakan, seperti belanja infrastruktur, pemilu, dan belanja bansos. Penyaluran subsidi energi juga akan tetap dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan APBN akan terus responsif dan adaptif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
“Dalam perspektif jangka menengah panjang, pemerintah akan mengoptimalkan peran kebijakan fiskal dalam mendukung peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berwawasan lingkungan. Peran ini dilakukan, antara lain melalui peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia), percepatan pembangunan infrastruktur, transisi menuju pemanfaatan sumber energi yang rendah emisi, serta perbaikan kualitas birokrasi dan regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan daya saing bisnis yang tinggi,” pungkas Sri Mulyani.
Comments