KSSK: Indikator Optimisme Pertumbuhan Ekonomi 5,1 Persen
Pajak.com, Jakarta – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memproyeksi pertumbuhan ekonomi nasional mampu mencapai 5,1 persen di tengah ketidakpastian global. Ada beberapa indikator yang membuat optimisme pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,1 persen.
Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi nasional diprakirakan tetap kuat hingga akhir 2023 karena ditopang oleh konsumsi swasta yang masih tumbuh—sejalan dengan tingginya keyakinan konsumen, terkendalinya inflasi, dan aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Percepatan belanja negara terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 serta penguatan peran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebagai shock absorber diharapkan dapat mendorong konsumsi pemerintah serta menjaga daya beli masarakat. Investasi bangunan dan non-bangunan memasuki tren peningkatan seiring dengan progress penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). KSSK memperkuat koordinasi dan sinergi untuk menjaga kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilien,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Bank Indonesia (BI), yang juga disiarkan secara daring, (3/11).
Ia menyebutkan, Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober 2023 tercatat rendah (2,56 persen) dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Capaian ini didukung oleh inflasi inti dan kelompok administered prices yang terjaga di tengah peningkatan inflasi kelompok volatile food sebagai dampak kenaikan harga beras.
Indikator optimisme selanjutnya adalah kinerja pendapatan negara yang masih tumbuh positif 3,1 persen dengan realisasi mencapai Rp 2.035,6 triliun atau 82,6 persen dari target APBN. Penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.583,3 triliun atau 78,3 persen dari target APBN.
Kendati demikian, KSSK mewaspadai ketidakpastian global. Sri Mulyani mengungkapkan, aktivitas ekspor banyak mengalami penurunan sejalan dengan pelemahan ekonomi dunia. Oleh karena itu, KSSK berkomitmen untuk melanjutkan penguatan koordinasi dan sinergi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan risiko global ke depan, termasuk rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik.
“Pertumbuhan ekonomi global melambat dengan ketidakpastian yang meningkat tinggi, disertai divergensi pertumbuhan antarnegara yang semakin melebar. International Monetary Fund (IMF) memprakirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 mencapai 3 persen dan melambat menjadi 2,9 persen pada 2024. Ekonomi Amerika Serikat (AS) pada 2023 masih tumbuh kuat terutama ditopang konsumsi rumah tangga dan sektor jasa, sedangkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melambat dipengaruhi pelemahan konsumsi dan krisis di sektor properti. Tekanan inflasi diprakirakan masih tinggi dipicu oleh kenaikan harga energi dan pangan akibat eskalasi konflik geopolitik, fragmentasi ekonomi, serta fenomena El Nino,” jelas Sri Mulyani.
Untuk mengendalikan inflasi, suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk Federal Funds Rate (FFR) diprakirakan masih tetap berada pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (higher for longer). Kenaikan suku bunga global diprakirakan akan diikuti dengan kenaikan yield obligasi tenor jangka panjang negara maju, khususnya obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) akibat peningkatan kebutuhan pembiayaan pemerintah dan premi risiko jangka panjang (term-premia).
“Perkembangan tersebut memicu aliran keluar modal asing dari emerging markets ke negara maju dan mendorong penguatan signifikan dollar AS terhadap berbagai mata uang dunia,” pungkas Sri Mulyani.
Comments