KSSK Siapkan Paket Kebijakan untuk Jaga Pertumbuhan 5 Persen

KSSK Siapkan Paket Kebijakan untuk Jaga Pertumbuhan 5 Persen

Pajak.com, Jakarta – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) siapkan paket kebijakan untuk jaga pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 persen di tengah tingginya dinamika global. Hal itu diungkapkan Ketua KSSK sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers usai menghadiri rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, (23/10).

Sebagai gambaran, saat ini terjadi ketidakpastian perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi global 2023 diprakirakan tetap sebesar 2,7 persen dengan kecenderungan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang melambat dan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang semakin kuat. Perlambatan ekonomi RRT disebabkan oleh pelemahan permintaan domestik karena keyakinan konsumen, utang rumah tangga, dan permasalahan sektor properti di tengah penurunan ekspor akibat perlambatan ekonomi global.

Kuatnya ekonomi AS didukung oleh konsumsi rumah tangga seiring dengan kenaikan upah dan pemanfaatan ekses tabungan (excess savings). Akibatnya, inflasi di negara maju masih tetap tinggi karena berlanjutnya tekanan inflasi jasa, keketatan pasar tenaga kerja, dan meningkatnya harga minyak. Perkembangan tersebut mendorong tingginya suku bunga kebijakan moneter di negara maju, terutama Federal Funds Rate (FFR) AS, yang mengakibatkan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Akibatnya, tekanan aliran modal keluar dan pelemahan nilai tukar di negara berkembang semakin tinggi, sehingga memerlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak negatif rambatan global tersebut, termasuk di Indonesia.

Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) nasional pada September 2023 tercatat sebesar 2,28 persen atau lebih rendah dari inflasi IHK bulan sebelumnya yang tercatat 3,27 persen. Sementara itu, rupiah menembus level Rp 15.900 per dollar AS per 23 Oktober 2023 atau terlemah sejak 8 April 2020 atau sekitar 3,5 tahun terakhir. Di sisi lain, terjadi kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis point (bps) menjadi 6 persen.

“Kami menyiapkan berbagai langkah paket kebijakan nanti agar sektor riil inflasi, nilai tukar, sehingga stabilitas sistem keuangan dalam negeri dapat tetap terjaga. Masyarakat kelas menengah, terutama kelompok bawah yang daya belinya (menurun) karena dampak El Nino, semua perlu didukung melalui instrumen yang segera kita rumuskan. KSSK akan melaksanakan rapat berkala pada akhir Oktober untuk mengevaluasi secara teliti dan melakukan berbagai stress test dalam memastikan kondisi sektor keuangan tetap stabil,” ungkap Mulyani.

Ia menegaskan, KSSK akan melakukan penyesuaian dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen secara berkelanjutan. Seperti diketahui, pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi berada dikisaran 4,5-5,3 persen pada 2023. Untuk itu, Sri Mulyani mengatakan, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter bakal terus disinkronkan untuk menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.

“(Kebijakan) fiskal dan moneter akan terus berkoordinasi secara harmonis. Tentu kita harus saling melakukan penyesuaian. Kita menggunakan dari mulai instrumen yang ada di market, maupun dari sisi komunikasi kebijakan. Semua kita terus lakukan bersama-sama antara BI (Bank Indonesia) dan Kemenkeu (Kementerian Keuangan), akan dilakukan berbagai langkah mengamankan. Ada adjustment pasti, namun itu adalah upaya untuk terus menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap bisa berjalan secara sustainable,” tegas Sri Mulyani.

Dalam kesempatan itu, ia juga melaporkan kepada Jokowi mengenai hasil Pertemuan Tahunan IMF-World Bank dan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Marrakesh (Maroko) beberapa hari yang lalu.

Turut hadir pula anggota KSSK lainnya, yakni Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Ketua DK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.