in ,

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Kerja Sama Pemensiunan Dini Pembangkit Listrik Batu Bara

Kerja Sama Pemensiunan Dini Pembangkit Listrik Batu Bara
Foto: KLI Kemenkeu 

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Kerja Sama Pemensiunan Dini Pembangkit Listrik Batu Bara

Pajak.com, Washington D.C – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Presiden Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Asakawa, di Washington D.C. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pertemuan ini bahas kerja sama uji coba pemensiunan dini salah satu Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara (PLTB) sebesar 660 megawatt.

“ADB merupakan salah satu mitra penting yang berperan dalam transisi energi Indonesia. Melalui kerja sama peluncuran Mekanisme Transisi Energi atau Energy Transition Mechanism (ETM) pada Presidensi G20 Indonesia 2022 yang lalu. Saat bertemu Presiden ADB Masatsugu Asakawa, kami membahas kelanjutan kerja sama proyek (pemensiunan dini salah satu PLTB),” ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, (18/4).

Ia menegaskan bahwa kerja sama ini juga menjadi bukti bahwa transisi energi tidak bisa dilakukan oleh suatu negara secara mandiri. Keterlibatan peranan Multilateral Development Bank (MDB) dan sektor swasta sangat diperlukan.

“Saya sampaikan terima kasih atas seluruh dukungan dan kerja sama dari ADB kepada Indonesia selama ini. Semoga kerja sama dapat terus terjalin semakin kuat, khususnya dalam melanjutkan agenda transisi energi. Dengan dukungan kuat dari ADB, saya optimistis kerja sama ini dapat dijadikan contoh di level global mengenai bagaimana transisi energi dilakukan secara konkret,” ujar Sri Mulyani.

Baca Juga  Sri Mulyani Bahas Transisi Energi dan Pasar Karbon dengan Menkeu Inggris

Ia juga mengatakan, Indonesia secara tegas berkomitmen untuk terus mengurangi emisi karbon dan mendukung transisi energi ke ramah lingkungan. Kementerian keuangan berperan penting dalam menyediakan beragam kerangka kebijakan yang tepat dan mengembangkan lebih banyak instrumen serta kebijakan terkait mekanisme pembiayaan bagi sektor swasta dan filantropi.

“Transisi energi sangat kompleks dalam prosesnya. Kompleksitas yang terjadi tidak hanya secara politis, namun juga secara sosial. Utamanya karena harus memprioritaskan prinsip keterjangkauan energi serta keadilan. Terlebih, dengan lebih dari 100 ribu pulau dan 270 juta penduduk, kompleksitas ini menjadi semakin nyata bagi Indonesia. Bagaimana mendesain transisi energi ini, sembari menjaga pertumbuhan dengan rerata lebih dari 5 persen selama hampir dua dekade adalah pelajaran dari Indonesia,” ungkap Sri Mulyani.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *