Pertumbuhan Ekonomi 2023 Capai 4,5-5,3 Persen
Pajak.com, Jakarta – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan, stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal I-2023 masih terjaga di tengah tantangan serta gejolak pasar keuangan global. Melihat perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2023 diproyeksi mencapai sekitar 4,5-5,3 persen.
Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, proyeksi itu ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi KSSK yang beranggotakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Stabilitas sistem keuangan Indonesia terjadi karena ditopang oleh koordinasi kebijakan dan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih kuat, seiring membaiknya indikator perekonomian. Tahun ini diperkirakan (pertumbuhan ekonomi global) 2,6 persen, terutama disumbang oleh positif pembukaan ekonomi Tiongkok (Republik Rakyat Tiongkok). Namun, pasar tenaga kerja Amerika Serikat dan Eropa yang ketat menurunkan ekspekstasi sehingga inflasi melambat,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers, di Kantor LPS, Sudirman, Jakarta, (8/5).
Selain itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang positif juga didukung oleh realisasi investasi yang gemilang, yakni sebesar Rp 328 triliun hingga kuartal I-2023. Kinerja investasi tetap kuat sejalan dengan perbaikan konsumsi domestik dan dampak hilirisasi.
“Kalau kita lihat, kinerja investasi ini juga memengaruhi ekspor, sehingga tetap kuat, didorong oleh ekspor nonmigas (minyak dan gas) yang tumbuh tinggi, dengan negara tujuan utama (ekspor), yaitu Tiongkok (Republik Rakyat Tiongkok), Amerika Serikat, dan Jepang,” kata Sri Mulyani.
Secara simultan, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan kuartal I-2023 pun tetap positif. Realisasi pendapatan negara hingga akhir Maret 2023 mencapai Rp 647,15 triliun atau 26,27 persen dari target APBN dan tumbuh sebesar 28,98 persen. Pada periode yang sama, penyerapan belanja negara mencapai Rp 518,66 triliun atau 16,94 persen dari pagu APBN.
“Hal ini ditandai dengan kinerja pendapatan negara yang tumbuh cukup tinggi dan realisasi belanja yang mampu menopang pemulihan ekonomi. Posisi fiskal pemerintah relatif kuat, tecermin dari surplus pada keseimbangan primer sebesar Rp 228,76 triliun dan surplus keseimbangan fiskal sebesar Rp 128,50 triliun, ekuivalen dengan 0,61 persen PDB (Produk Domestik Bruto),” kata Sri Mulyani.
Di sisi lain, KSSK menyepakati untuk terus memperkuat koordinasi dan kewaspadaan terhadap risiko global yang dinamis. KSSK akan terus mencermati pertumbuhan ekonomi global. Sri Mulyani menyebutkan, ketidakpastian keuangan global diperkirakan terus menurun tahun ini.
“Proyeksi itu sejalan dengan respons bank sentral Amerika Serikat dan Eropa terhadap kasus perbankan yang terjadi. Namun, pertumbuhan ekonomi kita masih baik, yakni 5,03 persen (kuartal I-2023) didorong oleh kinerja ekspor yang tinggi, konsumsi swasta membaik, konsumsi pemerintah yang membaik, dan investasi. Juga seiring membaiknya mobilitas masyarakat, keyakinan konsumen, dan daya beli,” ungkap Sri Mulyani.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo memastikan, BI terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas (pro-stability). Sedangkan kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta program ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan.
“Sejalan dengan arah bauran kebijakan tersebut, BI memperkuat kebijakan moneter melalui penguatan kebijakan suku bunga dan operasi moneter, kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah, serta kecukupan cadangan devisa. BI menaikkan BI7DRR sebesar 25 bps (basis point) menjadi 5,75 persen pada RDG (Rapat Dewan Gubernur) Januari 2023,” ungkap Perry.
Comments