Kontribusi Nilai Transaksi “Offset” Karbon Indonesia 163 Juta Dollar AS
Pajak.com, Uni Emirat Arab – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia berkontribusi pada Voluntary Carbon Market (VCM) Asia capai 15 persen (31,7 metrik ton CO2e) dengan estimasi nilai transaksi offset karbon sebesar 163 juta dollar AS sejak tahun 2016-2020. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi penyedia kredit karbon berbasis alam dengan mekanisme offset mencapai 1,3 giga ton CO2e senilai 190 miliar dollar AS.
“Dari sisi kredit karbon berbasis teknologi yang mulai diperdagangkan pada Bursa Karbon Indonesia atau Indonesia Carbon Exchange (IDX Carbon) per 25 Oktober 2023, tercatat sebanyak 464,843 ton CO2e diperdagangkan dengan nilai Rp 69.900/unit karbon (4,43 dollar AS/ton CO2e) yang nilainya total mencapai 1,85 juta dollar AS. Ini menunjukkan potensi ke depan yang masih luar biasa besar,” jelasnya pada acara High-Level Roundtable On Voluntary Carbon Markets bertajuk Unlocking High Integrity Carbon Markets yang diselenggarakan dalam Conference of the Parties 28 (COP28) Presidency dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), di Uni Emirat Arab (UEA), dikutip Pajak.com, (5/12).
Sri Mulyani pun menjelaskan peran penting Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pengembangan pasar karbon dan berbagai upaya percepatan transisi menuju masa depan yang lebih sustainable.
“Kemenkeu sendiri memiliki peran penting dalam pengembangan pasar karbon, tak hanya menjadi katalisator dalam pengembangan pasar karbon yang efektif dan efisien, Kemenkeu juga mendorong investasi rendah karbon dan percepatan transisi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan,” tuturnya.
Secara parsial, Kemenkeu juga terus berupaya meningkatkan mobilisasi dari pasar internasional melalui kebijakan perdagangan karbon lintas batas bersama kementerian lain, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Tentu, segala upaya ini tidak hadir tanpa tantangan. Namun itulah fungsi dari fora seperti ini. Bersama menemukan titik tengah serta solusi dari beragam tantangan yang kita hadapi,” ujar Sri Mulyani.
Di COP28, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengungkapkan langkah sistematis dan inovatif dalam mencapai net carbon sink atau penyerapan karbon bersih pada sektor kehutanan dan lahan pada tahun 2030.
“Indonesia telah menerapkan moratorium permanen pembukaan hutan yang mencakup sekitar 66 juta hektare hutan primer dan lahan gambut sejak tahun 2019. Kami juga telah merehabilitasi 3 juta hektare lahan terdegradasi dan 3 juta hektare lahan gambut. Sekarang hasilnya mulai terasa, tingkat deforestasi Indonesia berkurang 75 persen, terendah dalam 20 tahun terakhir. Tahun depan, kami targetkan rehabilitasi 600 ribu hektare lahan mangrove,” ungkap Jokowi.
Indonesia mengajak para pemimpin negara lain untuk memperkuat kolaborasi dan menginisiasi kerja sama penyerapan karbon di sektor kehutanan. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia terbuka untuk berbagi pengalaman dalam pengelolaan hutan dan lahan.
“Indonesia telah inisiasi kerja sama trilateral kehutanan, Indonesia, Brasil, dan Republik Demokratik Kongo. Dan kami juga siap untuk berbagi pengalaman dan knowledge dalam pengelolaan hutan dan lahan,” imbuhnya.
Baca juga:
Di COP28, Jokowi Ungkap Langkah Indonesia Serap Karbon Bersih Kehutanan https://www.pajak.com/ekonomi/di-cop28-jokowi-ungkap-langkah-indonesia-serap-karbon-bersih-kehutanan/
Comments