Akuntan Berperan sebagai Pembangun Peradaban
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, akuntan merupakan profesi yang berperan sangat penting dan fundamental sebagai pembangun peradaban dan kemajuan Indonesia. Sebab keberadaan akuntan membuat ekosistem usaha maupun pemerintahan menjadi lebih terorganisir, teratur, rapi, dan terdokumentasi secara baik.
“Itu adalah fondasi yang luar biasa yang diciptakan oleh profesi akuntan. Anda dalam hal ini adalah kebanggaan. Untuk menghadapi berbagai guncangan dan tantangan global seperti saat ini, memaksa semua pihak untuk melakukan berbagai langkah extraordinary. Meski begitu, harus tetap menjaga trust and compliance di dalamnya,” ujar Sri Mulyani dalam acara Kongres Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ke XIV, di Balai Sidang Senayan, Jakarta, (13/12).
Ia berharap, akuntan mampu untuk membaca perubahan serta merespons secara akurat dan kredibel sesuai dengan standar akuntansi terkini. Karena pengambilan keputusan yang tidak hanya ditentukan oleh angka, namun juga cerita di balik angka yang menggunakan etika, kualitas, kemampuan, dan komitmen terhadap integritas berbasis environmental, social, dan governance.
“Konsep sustainabilitas, dimana konsep environmental, social dan governance akan menjadi guidance dan sekaligus fondasi bagi praktik bisnis, praktik kebijakan publik. Maka, profesi akuntan dan akuntansi akan terus memberikan jawaban-jawaban, menyelesaikan masalah tidak dengan masalah,” kata Sri Mulyani.
Ia mendorong IAI terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar fondasi tata kelola menjadi lebih kukuh, hingga akhirnya Indonesia dapat terlepas dari level middle income trap country.
“Kita ingin menjadi negara maju, kita ingin menjadi negara dengan pendapatan tinggi, namun dengan environmental, social dan governance yang bisa terjaga dengan baik. Ini tantangan yang tidak sederhana. Semua profesi harus ikut menjawab,” ujar Sri Mulyani.
Di sisi lain, ia memastikan, pemerintah telah berupaya menjaga, membangun, dan menggunakan instrumen negara untuk menjaga lingkungan. Pemerintah juga telah memperkuat jaring pengaman sosial, serta memperkuat tata kelola dengan baik untuk ekonomi berkelanjutan. Implementasinya berupa peluncuran pelbagai program transisi energi.
“Di beberapa negara di Eropa, masih melakukan pencatatan ekonomi hijau dengan tidak kredibel. Hal itu dikarenakan standar ESG (environmental, social, and governance) yang masih relatif baru. Sehingga inilah yang menyebabkan adanya greenwashing atau money laundering,” ungkap Sri Mulyani.
Ia juga mengapresiasi IAI yang turut serta berpartisipasi dan menyukseskan Presidensi G20 Indonesia melalui keanggotaannya pada Task Force Integrity and Compliance (TFIC).
“Saya berharap teman-teman semua di IAI tetap menjaga berbagai munculnya risiko atau fraud dengan tetap menjaga integritas dan profesionalitas. Akuntan bukan hanya berperan sebagai value reporter, tapi Anda semuanya adalah sebagai value creator dan value protector. Dengan demikian, masyarakat, organisasi bisnis, dan pemerintah mampu membuat keputusan yang kredibel,” tambah Sri Mulyani.
Selain dengan Kemenkeu, IAI juga sudah berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat ekosistem laporan keuangan pelaku usaha jasa keuangan. Sepanjang tahun 2022, OJK dan IAI intensif membahas langkah antisipasi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkini yang memberikan dampak signifikan pada industri jasa keuangan serta proses pengawasan yang dilakukan OJK.
“OJK berkepentingan mengawasi praktik tata kelola yang baik serta pelaporan keuangan di industri jasa keuangan, sehingga perlu menjalin kerja sama dengan para mitra strategis, utamanya bersama IAI,” kata Anggota Dewan Komisioner dan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena, (2/8).
Sejak 2014, OJK dan IAI memiliki nota kesepahaman sebagai dasar kolaborasi melakukan sosialisasi dan edukasi akuntansi bagi industri jasa keuangan Indonesia. Selain penyusunan dan pengembangan PSAK, ruang lingkup kolaborasi juga perihal profesionalisme dan penerapan kode etik akuntan profesional; pendidikan dan pelatihan.
Secara spesifik, OJK dan IAI membahas persiapan penerapan beberapa PSAK terbaru, antara lain PSAK 74 yang berisi kontrak asuransi dan beberapa SAK lain, seperti SAK entitas privat (EP). Penerapan PSAK 74 dan SAK EP diharapkan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.
“Maka, kerja sama OJK dan IAI ini harus ditingkatkan, termasuk mengenai penerapan PSAK 74 yang berdampak signifikan pada laporan keuangan di industri perasuransian. Perlu juga dilakukan persiapan dan kajian yang komprehensif untuk mengukur dampak penerapan termasuk terkait infrastruktur core system yang dimiliki industri keuangan,” kata Sophia.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI Mardiasmo berharap, sinergi antara IAI, OJK, Kemenkeu dapat mendorong penguatan ekosistem laporan keuangan di Indonesia.
“IAI mengusulkan memperkuat regulasi agar laporan keuangan disusun oleh mereka yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sebagai preparer laporan keuangan, antara lain pemegang sertifikasi CA/CAFB (certificate in accounting/certificate in accounting finance, and business),” kata Mardiasmo.
Comments